ACT Disorot

Kemensos Resmi Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT

Kementerian Sosial resmi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT

Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang kini menjabat Mensos Ad Interim resmi mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Pencabutan terkait dugaan pelanggaran aturan dan penyelewengan dana yang dilakukan petinggi ACT 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menyusul adanya dugaan pelanggaran peraturan dengan menyelewengkan dana kemanusiaan, Kementerian Sosial secara resmi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT di Tahun 2022.

Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT, di Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, Selasa (5/7/2022).

Demikian dikutip Wartakotalive.com dari laman Kemensos.go.id, Rabu (6/7/2022).

Menurut Muhadjir Effendy selain pencabutan izin PUB, juga masih ada kemungkinan sanksi lebih lanjut bagi ACT, tergantung hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemensos.

"Jadi alasan kita mencabut, dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial. sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal, baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, dikutip dari laman Kemensos.go.id.

Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi 'Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen, dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan'.

Baca juga: Relawan Ungkap Kerap Dengar Karyawan ACT Bagikan Sembako Kedaluwarsa dan Menipu

Sedangkan dari hasil klarifikasi,  kata Muhadjir, Presiden ACT lbnu Khajar mengakui bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang yang diberikan masyarakat, sebagai dana operasional yayasan.

Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen.

Selain itu katanya dalam ketentuan, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat, tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

Muhadjir mengatakan bahwa pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat sehingga mencabut izin PUB Yayasan ACT.

Baca juga: Mahfud MD Minta ACT Tidak Hanya Dikutuk Tapi Dipidana Bila Tilap Donasi

Selanjutnya, kata Muhadjir, pihaknya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain, untuk memberikan efek jera agar apa yang terjadi pada ACT, tidak terulang kembali.

Ia menjelaskan pada Selasa (5/72022) Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Sosial Ad Interim, menggantikan posisi Tri Rismaharini yang tengah menjalankan ibadah haji sejak, Rabu (6/7/2022) hari ini.

"Ibu Risma sedang menunaikan ibadah haji," kata Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat.

Baca juga: MUI Nilai ACT Bikin Malu, Karena Diduga Selewengkan Dana Umat

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved