Berita Nasional

Jokowi Jengkel Pengadaan Pipa di BUMN Saja Harus Impor, Padahal di Dalam Negeri Ada

Jokowi saat itu sempat berpikir apakah memang sesulit itu membuat pipa sehingga Indonesia harus mendatangkannya dari luar negeri.

Editor: Feryanto Hadi
dok panitia imlek nasional 2022
Presiden RI, Joko Widodo 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo bercerita mengenai kejengkelannya lima tahun silam terhadap BUMN yang memaksakan membeli berbagai barang dari luar negeri.

Padahal ia sudah memerintahkan penggunaan produk dalam negeri. 

Salah satua, terkait impor pipa yang dilakukan perusahaan BUMN.

Jokowi heran, mengapa sampai pipa saja dibeli di luar negeri.

Baca juga: Ancam Bongkar Sosok Kepala Daerah yang Doyan Impor, Jokowi: Tak Tunjukin Nanti, Ini Masih Sabar Saya

Baca juga: Ajak Masyarakat Lawan Wacana Jokowi Tiga Periode, Masinton Pasaribu: Turun, Penuhi Jalanan!

Jokowi sempat menanyakan apakah di dalam negeri tidak ada produsen pipa.

Namun, ia tidak mendapatkan jawaban memuaskan.

“5 tahun yang lalu saya jengkel betul, saya sudah perintah kepada BUMN untuk beli pipa," cerita Jokowi yang disampaikannya saat pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022). "(Dijawab) 'enggak ada Pak spek dalam negeri Pak. Speknya ini Pak. Nomornya ini Pak. Ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor'." 

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP 23/2022, Direksi BUMN Dilarang Jadi Caleg, Cakada, dan Pengurus Parpol

Jokowi saat itu sempat berpikir apakah memang sesulit itu membuat pipa sehingga Indonesia harus mendatangkannya dari luar negeri.

“Saya saat itu, sesulit ini sih mau membuat pipa, eh saya ke pabrik pipa, Pak semuanya ada Pak, Bapak mau cari apa ada, ukuran apa ada, kualitas apa ada. Ini kita ekspor semuanya Pak ke Jepang, ke Amerika, Eropa, loh... loh, yang orang sana beli produk pipa, malah kita beli impor,” ucap Jokowi.

“Sekali lagi, kita ini orang pinter-pinter, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali.”

Oleh karena itu, Jokowi meminta APIP dan BPKP betul-betul serius menegawasi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Sehingga, Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dari menggunakan produk dalam negeri.

“Ini yang harus dikawal, yang harus diawasi, dan saya minta ini betul-betul berhasil, sehingga bisa mentriger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja kita menjadi semakin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri,” ujarnya.

“Kalau ada pabrik kecil yang biasanya yang melayani kapasitas 1,000 karena ada pesanan dari Pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10.000, mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya,” kata Jokowi.

Baca juga: Siap-siap, Beli Pertalite Harus Pakai Aplikasi MyPertamina, Tinggal Tunggu Tanda Tangan Jokowi

“Artinya, pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi, enggak usah dari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya APBN APBD itu bisa mentrigger investasi bisa membuka lapangan pekerjaan di acaranya seperti ini.”

Ancam kepala daerah doyan impor

Presiden Joko Widodo kecewa dengan aksi impor yang dilakukan sejumlah kepala daerah.

Jokowi mengaku akan membeberkan siapa saja daerah yang masih belum merealisasikan belanja produk lokal sebesar Rp 802 triliun yang hingga kini masih terealisasi Rp 110 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Jokowi saat memberikan pengarahan terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di JCC, Jakarta pada Selasa (24/5)

"Ini komitmen Rp802 triliun, realisasi Rp110 triliun, tak tunjukin nanti. Ini masih sabar saya. Jangan dulu. Tunggu dulu," ujar Jokowi dikuti dari Kompas.tv

Baca juga: Evaluasi Mudik Lebaran 2022, Jokowi: Mayoritas Masyarakat Puas

Baca juga: Said Didu Dapat Info, Jokowi dan Pemodal Sepakati Usung Ganjar-Erick, Maju Lewat Golkar, PAN, PPP

"Tapi nanti September atau Oktober kita ketemu, nih DKI Jakarta, nih Aceh, nih Sulsel, nih Jateng nih kabupaten A kabupaten B, kota A kota B, tak paparin semunya nanti. Mana yang memiliki komitmen bangsa dan negara, untuk beli produk dalam negeri dan mana yang suka beli produk asing. Akan keliatan nanti, platform kita gampang sekali dibuka," lanjut Jokowi.

Baca juga: Kembali Terulang, Puan Matikan Microfon saat Politisi PKS Interupsi soal LGBT, Beralasan Waktu Habis

Kemarahan Jokowi sebelumnya

Bukan kali ini saja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo marah hingga mengaku sedih mengetahui sejumlah kementerian dan lembaga masih gemar melakukan impor.

Beberapa waktu lalu Jokowi juga marah saat tahu anak buahnya masih doyan impor

Seharusnya anggaran digunakan untuk membeli barang dalam negeri. 

“Sedih saya, belinya barang impor semuanya,” ucap Presiden Jokowi lirih saat pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Pasalnya, anggaran untuk modal pengadaan barang dan jasa di pusat mencapai Rp526 triliun.

Sementara untuk anggaran modal pengadaan barang dan jasa daerah berada di angka Rp535 Triliun, dan BUMN Rp420 Triliun.

“Ini duit gede sekali, besar sekali yang nggak pernah kita lihat. Ini kalau digunakan kita nggak usah muluk-muluk. Dibelokkan 40 % saja, 40 % saja, bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Presiden Jokowi.

“Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen yang BUMN 0,4 persen, 1,5-1,7 dan BUMN 0,4, lah ini kan 2 % lebih,” katanya.

Artinya, lanjut Presiden, Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mencari investor asalkan konsisten membeli barang yang diproduksi dalam negeri.

“Oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UMKM-UMKM kita. Kok nggak kita lakukan? bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini,” ucapnya.

“Malah beli barang-barang impor, mau kita teruskan? Ndak! Ndak bisa! Kalau kita beli barang impor, kita memberi pekerjaan kepada negara lain, duit kita berarti keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini. Coba kita belokan semuanya ke sini,” ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan, jika yang dibeli barang dalam negeri itu berarti ada investasi dan membuka lapangan pekerjaan.

“Bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan bodoh sekali kita ini. Jangan tepuk tangan, kita belum melakukan,” ucapnya.

“Kalau nanti melakukan dan itu Rp400 triliun lebih nanti betul-betul semuanya mengerjakan, silahkan kita semuanya tepuk tangan. Kita hanya minta 40 % dulu udah, targetnya nggak banyak-banyak sampai nanti Mei,” ujar dia.

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi mengkritisi pembelian impor yang dilakukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga.

Antara lain, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, hingga TNI-Polri.

Pembelian impor diketahui presiden seperti halnya CCTV, seragam, sepatu tentara dan polisi.

Kemudian alat kesehatan seperti halnya tempat tidur hingga alat pertanian yang padahal bukan hightech.

Artikel ini tayang di Kompas.tv

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved