Jokowi Jengkel Pengadaan Pipa di BUMN Saja Harus Impor, Padahal di Dalam Negeri Ada

Ancam kepala daerah doyan impor

Presiden Joko Widodo kecewa dengan aksi impor yang dilakukan sejumlah kepala daerah.

Jokowi mengaku akan membeberkan siapa saja daerah yang masih belum merealisasikan belanja produk lokal sebesar Rp 802 triliun yang hingga kini masih terealisasi Rp 110 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Jokowi saat memberikan pengarahan terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di JCC, Jakarta pada Selasa (24/5)

"Ini komitmen Rp802 triliun, realisasi Rp110 triliun, tak tunjukin nanti. Ini masih sabar saya. Jangan dulu. Tunggu dulu," ujar Jokowi dikuti dari Kompas.tv

Baca juga: Evaluasi Mudik Lebaran 2022, Jokowi: Mayoritas Masyarakat Puas

Baca juga: Said Didu Dapat Info, Jokowi dan Pemodal Sepakati Usung Ganjar-Erick, Maju Lewat Golkar, PAN, PPP

"Tapi nanti September atau Oktober kita ketemu, nih DKI Jakarta, nih Aceh, nih Sulsel, nih Jateng nih kabupaten A kabupaten B, kota A kota B, tak paparin semunya nanti. Mana yang memiliki komitmen bangsa dan negara, untuk beli produk dalam negeri dan mana yang suka beli produk asing. Akan keliatan nanti, platform kita gampang sekali dibuka," lanjut Jokowi.

Baca juga: Kembali Terulang, Puan Matikan Microfon saat Politisi PKS Interupsi soal LGBT, Beralasan Waktu Habis

Kemarahan Jokowi sebelumnya

Bukan kali ini saja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo marah hingga mengaku sedih mengetahui sejumlah kementerian dan lembaga masih gemar melakukan impor.

Beberapa waktu lalu Jokowi juga marah saat tahu anak buahnya masih doyan impor

Seharusnya anggaran digunakan untuk membeli barang dalam negeri. 

“Sedih saya, belinya barang impor semuanya,” ucap Presiden Jokowi lirih saat pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Pasalnya, anggaran untuk modal pengadaan barang dan jasa di pusat mencapai Rp526 triliun.

Sementara untuk anggaran modal pengadaan barang dan jasa daerah berada di angka Rp535 Triliun, dan BUMN Rp420 Triliun.

“Ini duit gede sekali, besar sekali yang nggak pernah kita lihat. Ini kalau digunakan kita nggak usah muluk-muluk. Dibelokkan 40 % saja, 40 % saja, bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Presiden Jokowi.

“Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen yang BUMN 0,4 persen, 1,5-1,7 dan BUMN 0,4, lah ini kan 2 % lebih,” katanya.