Ujaran Kebencian

Tak Dianggap Wartawan oleh Jaksa Meski Sudah Tunjukkan Kartu Pers, Edy Mulyadi: PWI Bisa Marah

Apalagi, Edy mengantongi kartu pers yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/Mario Christian Sumampow
Edy Mulyadi menunjukkan kartu pers PWI kepada awak media, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, Selasa (31/5/2022). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Terdakwa ujaran kebencian Edy Mulyadi keberatan atas tanggapan jaksa penuntut umum (JPU), yang tak menganggapnya sebaga insan pers.

Apalagi, Edy mengantongi kartu pers yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Ia menilai, perbuatan JPU dapat melecehkan PWI.

Baca juga: Kadiv Propam Polri Pastikan AKBP Brotoseno Tak Pernah Dipecat, Cuma Disanksi Minta Maaf dan Demosi

"Ini kan bisa dianggap melecehkan PWI."

"Ini masih berlaku sampai 2023, 4 November," ujar Edy sambil menunjukkan kartu pers PWI miliknya kepada awak media di PN Jakarta, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2022).

Untuk bisa memiliki kartu pers itu, kata Edy, harus melewati proses dan orientasi, sehingga tak bisa didapat dengan sembarangan.

Baca juga: Mahasiswa di Malang yang Diciduk Densus 88 Galang Dana untuk ISIS Lewat Grup Medsos Sejak 2019

Menurutnya, jika kabar ini tersiar hingga ke PWI, ia yakin pihak PWI pun akan marah.

"JPU tadi bilang bahwa kartu wartawan ini tidak serta merta otomatis yang bersangkutan seorang wartawan."

"Kalau PWI dengar bisa marah, karena PWI bikin kartu ini tidak sembarangan, ada orientasinya," tegas Edy.

Baca juga: Dua Kali Ditunda, Pembahasan Persiapan Pemilu 2024 di Komisi DPR Bakal Digelar Selasa Pekan Depan

Dalam sidang lanjutan hari ini, JPU memberi tanggapan atas eksepsi Edy terkait bukti yang menyatakan dirinya adalah seorang insan pers.

Menurut JPU, penasihat hukum Edy dengan sengaja mengemas seolah-olah Edy berprofesi sebagai seorang wartawan.

Meskipun, sewaktu pembacaan eksepsi sebelumnya, penasihat hukum Edy turut melampirkan dan menyerahkan fotokopi bukti pengakuan Edy sebagai wartawan.

Baca juga: KPU Mulai Tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022, Jokowi Bakal Hadiri Peluncuran

"Namun tidak satu pun yang menunjukkan dan meyakinkan bahwa terdakwa benar seorang insan pers, kecuali bukti-bukti usang."

"Sekalipun terdakwa memiliki kartu keanggotaan pada organisasi PWI dengan nomor anggota 09.00.19895.21M, namun tidak cukup terdakwa membuktikan bahwa benar terdakwa seorang wartawan" tegas JPU.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved