Dua Kali Ditunda, Pembahasan Persiapan Pemilu 2024 di Komisi DPR Bakal Digelar Selasa Pekan Depan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, rapat kerja pihaknya dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) yang diagendakan pada Senin kemarin, kembali ditunda karena KPU batal hadir.

Dia menyebut awalnya Komisi II telah mengagendakan rapat itu pada 23 Mei , tapi karena Mendagri ada agenda kegiatan ke Gorontalo, diundur menjadi tanggal 30 Mei 2022.

"Kami Komisi II sudah siap-siap melakukan kegiatan RDP membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilu."

Baca juga: Ikuti Mau Pemerintah Kampanye Pemilu 2024 Digelar 90 Hari, KPU: Bukan Hal Baru

"Ternyata ketika akan dilakukan RDP, KPU menyampaikan permohonan maaf tidak bisa menghadiri kegiatan ini," ujar Guspardi kepada wartawan, Selasa (31/5/2022).

Pemilihan pada Senin kemarin, kata Guspardi, juga merupakan kesepakatan bersama antara Komisi II, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu.

Hal itu merupakan komitmen bersama dengan memperhitungkan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

Baca juga: Minta Masyarakat Divaksin Covid-19 Dua Dosis dan Boster, Jokowi: Jangan Pilih-pilih Vaksin

"Mengingat rapat konsinyering bukanlah untuk mengambil keputusan, maka berbagai keputusan dalam rapat konsinyering akan diputuskan dan ditetapkan dalam RDP dan rapat kerja yang kembali batal ini," tutur politisi PAN tersebut.

Guspardi menguraikan, pada konsinyering Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah pada 13-15 Mei lalu, dicapai beberapa kesepahaman dan kesepakatan.

Kesepakatan itu di antaranya terkait masa kampanye, di mana mayoritas fraksi meminta dipersingkat menjadi 75 hari, dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu menyangkut mekanisme pengadaan logistik pemilu, dan teknis penyelesaian sengketa pemilu.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 28 Mei 2022: Dosis I: 200.246.648, II: 167.391.090, III: 45.607.567

Rapat konsinyering juga menyepakati anggaran Pemilu 2024 sesuai usulan dari KPU, sebesar Rp76,6 triliun.

Oleh karena itu, usai rapat batal dengan KPU, Komisi II langsung mengadakan rapat internal untuk mengagendakan kembali RDP dan raker bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, yang diplot pada Selasa (7/6/2022) pekan depan.

"Mudah-mudahan rapat Kerja pengambilan keputusan terkait Pemilu 2024 dapat dihadiri oleh pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP secara lengkap."

Baca juga: Sekjen PDIP: Seorang Pemimpin Tidak Dibangun dalam Dua Tahun

"Sehingga setelah adanya keputusan dan ketetapan mengenai berbagai tahapan, proses, anggaran, dan PKPU, diharapkan penyelenggara pemilu bisa 'gaspol' bekerja mempersiapkan segala sesuatu dalam menyongsong penyelenggaran pemilu 2024," harap Guspardi

Sementara, anggota KPU Yulianto Sudrajat mengatakan, pihaknya hanya mengikuti jadwal Komisi II DPR terkait rapat dengar pendapat (RDP).