Eksklusif Warta Kota
Musim Kemarau Panjang, Ini Antisipasi yang Dilakukan BPPD DKI Jakarta
Dampak musim kemarau tersebut yaitu kekeringan yang mengakibatkan pada kelangkaan air bersih dan peningkatan polusi udara.
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Dian Anditya Mutiara
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis rata-rata wilayah DKI Jakarta sudah memasuki musim kemarau sejak April 2022 lalu.
Dampak musim kemarau tersebut yaitu kekeringan yang mengakibatkan pada kelangkaan air bersih dan peningkatan polusi udara.
Lalu bagaimana kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghadapi hal tersebut?
Jurnalis Warta Kota Yolanda Putri Dewanti berkesempatan mewawancarai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah - BPBD DKI Jakarta, Drs H Isnawa Adjie.
Sebagaimana diketahui, dalam aspek kebencanaan BPBD bertugas di fase prabencana, tahap tanggap darurat, dan pascabencana atau pemulihan.
Berikut wawancara eksklusif Warta Kota dengan Isnawa yang berlangsung di kantor BPBD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (13/5) lalu:
Pertama untuk mengingatkan pembaca kami, apa tugas dan fungsi BPBD di wilayah Jakarta?
Kami merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.
Salah satu dasar pembentukan kami di antaranya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
Terdapat tiga fungsi utama yang kami jalankan, pertama komando, koordinasi, dan pelaksana. Pengertian komando ini kami menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain untuk membantu penanganan kebencanaan karena memang sifat dari SKPD kan berbeda-beda.
Misalnya Dinas Kesehatan (Dinkes), lebih fokus kepada masalah kesehatan.
Dinas Sosial berkaitan dengan pengungsiannya dan dapur umum serta lain-lain.
Kemudian Dinas Bina Marga berkaitan dengan jaringan infrastruktur. Kedua, kami mengoordinasikan, misalnya dalam penanganan Covid-19. Kami yang mengoordinir Satpol PP dan Dinkes berkaitan dengan APD-nya.
Terkait vaksin, kami mengoordinasikan penggerak PKK yang punya kader-kader di bawahnya.
Ketiga, sebagai pelaksana kami menanggulangi kebencanaan misalnya gubernur menugaskan kami untuk membantu penanganan bencana di Pandeglang, Banten, kami bergerak ke sana tetapi kami tetap melakukan upaya penanganan kebencanaan yang ada wilayah Jakarta seperti kebakaran besar di Pasar Gembrong (Jakarta Timur).
