Wibi Andrino Dorong Pemprov DKI Beri Suntikan Dana Pinjaman untuk Menghidupkan UMKM

"Pemprov DKI Jakarta harus membuat kebijakan yang dapat mengantisipasi lonjakan pengangguran akibat datangnya para pendatang baru dari luar Jakarta, salah satunya bantuan UMKM," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga urban memastikan kembali pekerjaan yang akan dilakukan saat tiba di Jakarta.

Menurut Riza, langkah ini sangat penting agar warga urban tidak menganggur saat tidak ada kepastian pekerjaan.

Politisi Gerindra itu mengatakan, Jakarta bukan kota yang tertutup terhadap para pendatang atau warga urban yang hendak mengadu nasib.

Hanya saja, saat tidak memiliki kepastian pekerjaan apapun, karena Ariza hawatir hal tersebut justru menghasilkan masalah baru.

"Jangan sampai nanti mendapatkan informasi yang salah, lalu datang ke Jakarta dan sampai sini tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan," kata Ariza.

"Kemudian nanti jadi pengangguran atau tidak jelas statusnya, tidak jelas tinggal di mana dan bekerja di mana, akhirnya menimbulkan masalah lainnya. Tentu itu, tidak kami harapkan," ucap pria yang juga menjadi Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

Seperti diketahui, serapan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta tahun 2021 tembus Rp 230 miliar atau 96,88 persen dari alokasi anggaran.

Kegiatan paling banyak adalah pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha melalui program Jakpreneur.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, alokasi dinasnya pada tahun 2021 lalu mencapai Rp 238.424.203.537.

Dia bersyukur, program-program yang sudah dirancang pada 2020 lalu dapat terealisasi dengan baik, sehingga serapan anggaran bisa maksimal dengan menembus Rp 230.974.477.200.

“Kami memaksimalkan program Jakpreneur, bahkan jumlah pendaftar (P1) Jakpreneur di Dinas PPKUKM sampai 31 Desember 2021 mencapai 221.963 wirausaha,” kata Ratu berdasarkan keterangannya pada Jumat (7/1/2022).

Ratu menjelaskan, untuk pendaftar yang telah mengikuti pelatihan (P2) mencapai 143.856 orang, sedangkan yang memperoleh pendampingan (P3) mencapai 138.516 wirausaha.

Kemudian untuk yang memasuki tahap perizinan (P4) mencapai 122.585 wirausaha

. “Untuk tahap pemasaran (P5) sudah ada 31.088 Jakpreneur; pelaporan keuangan (P6) berjumlah 23.860 dan permodalan (P7) sudah mencapai 3.453 Jakpreneur,” ungkapnya.

Ratu menambahkan, kinerja baik juga diraih Dinas PPUKM DKI Jakarta di tahun 2021 dengan mendapatkan predikat AA dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Pada tahun lalu kami mendapatkan nilai 94,20. Kita akan terus tingkatkan lagi,” jelasnya. (faf)