DPR Menangkan Penawar Termahal Lelang Proyek Gorden Rumah Dinas, Boyamin Saiman Bakal Cek Kainnya

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mencium kejanggalan dalam tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR sebesar Rp43,5 miliar.

Sebab, PT Bertiga Mitra Solusi yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, merupakan penawar termahal.

"Terus terang saja agak aneh, ketika pengumuman pemenang, yang jadi pemenang adalah penawar tertinggi."

Baca juga: Airlangga-AHY Dinilai Bisa Jadi Obat Tawar Kurangi Polarisasi di Pilpres 2024

"Karena kalau dianggap tidak memenuhi persyaratan, misalnya karena barang jelek, tidak sesuai spesifikasi, tidak dibuka penawaran, itu sudah gugur di fase-fase sebelumnya," tutur Koordinator MAKI Boyamin Saiman lewat keterangan tertulis, Senin (9/5/2022).

Boyamin meyakini, dua perusahaan lain yang kalah dalam proses tender itu memenuhi persyaratan dan spesifikasi.

"Karena ini barang gampang. Kainnya kan pasti beli, tidak mungkin beli sendiri, kan kain gorden di pasaran banyak."

Baca juga: SKUAD Lengkap Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2022: Hendra Setiawan dan Nita Violina Jadi Kapten

"Ini barang mudah dicari di pasar, di Pasar Baru, Tanah Abang, Mangga Dua."

"Apalagi di Tanah Abang, pasti banyak yang memenuhi spesifikasi yang bisa disuplai pemborong-pemborong," tutur Boyamin.

Boyamin mengatakan, panitia tender semestinya memberikan spesifikasi barang yang dicari di pasar, supaya proses lelang menjadi kompetitif.

Baca juga: DAFTAR Lengkap Grup Piala Thomas dan Uber 2022, Dejavu di Grup A Putri

Semakin kompetitif, maka proses lelang semakin berpotensi memunculkan pemenang dengan nilai penawaran paling efisien.

Kompetitif dan menguntungkan negara, menurut Boyamin, adalah prinsip dasar dilakukannya lelang.

"Untuk itu saya akan memantau kain yang akan disuplai pemborong yang dijadikan pemenang seperti apa."

Baca juga: JADWAL Lengkap Indonesia di Piala Thomas dan Uber Cup 2022, Singapura dan Prancis Jadi Ujian Pertama

"Akan saya bandingkan dengan dua perusahaan lainnya itu (yang kalah tender)," kata Boyamin.

Harga yang ditawarkan PT Bertiga Mitra Solusi sebesar Rp43,5 justru paling mahal dibandingkan dua kandidat lain, yakni PT Sultan Sukses Mandiri Rp37,7 miliar dan PT Panderman Jaya Rp42,1 miliar.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, gorden di rumah jabatan anggota dewan sudah 13 tahun tak diganti, hingga kondisinya sudah tidak layak pakai.

Baca juga: Vaksin Hepatitis A dan B Sanggup Lindungi Anak dari Hepatitis Akut? Ini Kata IDAI

Indra mengatakan, karena kondisinya sudah tidak layak, sebagian anggota dewan pun memilih mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka.

"Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai."

"Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya," ucap Indra.

Baca juga: Cegah Hepatitis Akut, Orang Tua Diminta Siapkan Sendiri Makanan Anak dan Jangan Campur Alat Makan

Indra pun mengakui banyak gorden yang sudah hilang dan tidak bisa dilacak keberadaannya, karena kondisinya yang sudah sangat parah.

Ia mengatakan, hanya sebagian kecil rumah jabatan anggota dewan yang masih menggunakan gorden hasil pengadaan 13 tahun lalu.

"Sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi, dan itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar," papar Indra.

Sekjen: Terakhir Diganti Tahun 2009

Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan penganggaran puluhan miliar untuk pengadaan gorden di rumah dinas anggota Dewan di Kalibata.

Indra mengungkapkan, sejak 2020 pihaknya banyak menerima keluh kesah dari anggota DPR yang menempati rumah dinas, karena banyak gorden yang rusak.

Bahkan, ada pula yang rumah dinas yang tak memiliki gorden dan vitrase.

Baca juga: Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Andi Arief dalam Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara

Indra menyebut, terakhir kali pergantian gorden dilakukan pada 2009 atau sekitar 13 tahun lalu.

"Perlu saya jelaskan bahwa sejak tahun 2020, memang banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesekjenan untuk pergantian gorden dan vitrase, di rumah jabatan yang sudah sangat tidak layak."

"Karena saya sudah sampaikan gorden itu terakhir diganti, ada pergantian sebagian di tahun 2009."

Baca juga: Dijadwalkan Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi, Andi Arief Bilang Jubir KPK Bikin Berita Hoaks

"Sudah sekitar 12-13 tahun yang lalu," ungkap Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Indra menjelaskan, sebenarnya Kesetjenan DPR telah mengajukan anggaran untuk merenovasi rumah jabatan sejak 2019.

Namun, pagu anggaran yang diberikan pemerintah melalui Kemenkeu tidak mencukupi, sehingga pengadaan gorden dan vitrase baru bisa terlaksana tahun ini.

Baca juga: Andi Arief Mengaku Tak Terima Surat Panggilan, Jubir KPK: Sudah Dikirim ke Rumah di Cipulir

"Sehingga kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun."

"Ada pengadaan gorden sebagian itu di tahun 2009," jelas Indra.

Pengadaan barang, lanjut Indra, dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 28 Maret 2022: Dosis I: 195.958.039, II: 157.974.507, III: 20.134.645

Dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp48,7 miliar itu bakal digunakan untuk pengadaan gorden di 505 rumah jabatan, atau sekitar Rp80 juta per rumah.

"Gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka, dan menekankan di dalam RKS sangat jelas dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri, itu ditegaskan dalam RKS-nya," beber Indra.

Sebelumnya, DPR menganggarkan Rp48,7 miliar untuk membeli gorden.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Bilang Pemecatan Terawan oleh IDI Tidak Sah, Ini Alasannya

Penganggaran penggantian gorden tercantum dalam situs LPSE DPR.

Tender diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.

Sedangkan untuk pelapisan aspal hotmix area kompleks DPR, DPR menganggarkan Rp11 miliar. (Ilham Rian Pratama)