Korupsi

Jaksa Agung Bertemu Bendum PBNU Mardani Maming, MAKI: Kurang Elok

Boyamin akan menunggu bagaimana independensi kejagung, pasca pertemuan Jaksa Agung Burhanuddin dengan sejumlah petinggu PBNU

Istimewa
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai kunjungan Jaksa Agung Burhanuddin ke kantor PBNU, sangatlah tidak elok. 

WARTAKOTALIVE.COM -- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai kunjungan Jaksa Agung Burhanuddin ke kantor PBNU, sangatlah tidak elok.

Sebab dipastikan akan berjumpa Bendahara Umum PBNU, Mardani H Maming yang masih berurusan dengan sidang di PN Tipikor Banjarmasin.

Di mana, Mardani H Maming tiga kali mangkir dari panggilan majelis Hakim PN Tipikor Banjarmasin, Kalsel, terkait perkara suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Dimana mantan Kadis ESDM, H Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo telah ditetapkan sebagai terdakwa.

Baca juga: Ketum HIPMI Tolak Tuduhan Suap Kasus Peralihan Ijin Usaha Pertambangan

Baca juga: Datangi Dewas KPK, Pengacara Terdakwa Suap Izin Tambang Minta Dalami Keterlibatan Mardani

Baca juga: Korupsi Uang Negara Rp20 Miliar, Direktur PT AMR Ditetapkan Tersangka oleh Kejari Jakarta Utara

Sementara saat terjadinya suap, Mardani H Maming menjabat Bupati Tanah Bumbu.

"Saya melihatnya kurang elok kunjungan Jaksa Agung ke kantor PBNU, karena ketemu Bendum PBNU, Mardani H Maming, yang tengah ditunggu kesaksiannya di PN Banjarmasin, terkait kasus korupsi IUP Tanah Bumbu saat dia (Mardani H Maming) jadi bupati," papar Boyamin, Selasa, (12/4/2022).

Baca juga: Cegah Tindak Pidana Korupsi Antara Pelaku Usaha dengan Regulator, KPK Dorong Adanya KAD di Jateng

Semestinya, kata Boyamin, Jaksa Agung membatasi pertemuan dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara-perkara korupsi yang sedang ditangani pihak kejaksaan agung.

"Kalau memang sudah tahu ada bendumnya, seharusnya tidak jadi ke sana. Lebih bagus undang ketum PBNU dan Sekjennya saja," paparnya.

Baca juga: Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Andi Arief dalam Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara

Ke depan, Boyamin akan menunggu bagaimana independensi kejagung, pasca pertemuan Jaksa Agung Burhanuddin dengan sejumlah petinggu PBNU.

"Jadi, kejagung harus bisa independen. Kalau Senin besok tetap mangkir, maka Kejagung segera bikin surat perintah membawa. Artinya, Mardani Maming bisa dipaksa hadir," tuturnya.

Baca juga: 3 Kali Mangkir di Sidang Suap Tanah Bumbu, Hakim Marah dan Wajibkan Eks Bupati Hadir Pekan Depan

Kalau Kejagung 'masuk angin'? Menurut Boyamin, pilihannya bisa dua.

Melimpahkan kasus ini ke KPK atau KPK yang mengambil alih kasus ini, istilahnya supervisi.

"Kalau Kejagung ternyata enggak mampu, kami akan mendorong KPK melakukan supervisi atau kejagung melimpahkan kasusnya ke KPK," terang Boyamin.

Baca juga: Angelina Sondakh: Di Mana-mana Korupsi Enggak Mungkin Single Fighter

Dulu, kata Boyamin, dugaan korupsi pembelian LNG ke Afrika oleh Pertamina, awalnya ditangani Kejagung kemudian disupervisi KPK.

"Sebaiknya jangan terulanglah. Jaksa Agung jangan sampai mendatangi sebuah lembaga, di mana ada orangnya yang masih terkait dengan sebuah perkara korupsi. Walau pun masih sebatas sebagai saksi. Masalahnya dia sudah tiga kali tidak hadir. Ini kan enggak bagus dari perspektif penegakan hukum,"  tuturnya.

Baca juga: Tak Ungkap Dalang Megakorupsi Hambalang, Angelina Sondakh: Saya Takut, Keanu Harus Selamat

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved