Ariza tak Mau Gegabah Terkait Niat BUMD DKI yang Mau Bangun Pabrik Minyak Goreng

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta berencana membuat pabrik minyak goreng.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut bahwa rencana itu disusun demi memastikan ketahanan pangan warga Jakarta.

"Prinsipnya tugas pemprov memastikan adanya kebutuhan pangan, sembako bagi masyarakat dan harganya terjangkau," ucap Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2022) malam.

Baca juga: Anies Dilema, Partai Pendukung Minta Anies Gelar OP Minyak Goreng, Meski Dilarang Pemerintah

Politikus partai Gerindra ini juga mengatakan bahwa rencana tersebut masih dalam proses penjajakan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya.

Lantaran, kata dia, untuk pembangunan pabrik minyak goreng membutuhkan anggaran yang cukup banyak.

"Nanti bakal dilihat sejauh mana kebutuhan, kemampuan, dan peluang yang mungkin,” ujarnya.

“Itu kan butuh dana yang tak sedikit juga, apakah dimungkinkan, nanti kita lihat," imbuhnya.

Sebelumnya diketahui, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo, menyebut bahwa pihaknya saat ini berencana membuat pabrik minyak goreng.

Pria yang karib disapa Pam ini juga menjelaskan saat ini Food Station tengah memasuki tahapan penjajakan bersama dua perusahaan BUMD di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

"Penjajakan dengan Agro Jabar Jateng, itu adalah penjajakan untuk membuat pabrik minyak goreng," ucap Pam kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Pelaku Curanmor pura-pura Salat di Masjid, Kepergok Warga Babak Belur Dihajar

"Idealnya yang dekat pelabuhan, entah itu di Marunda atau di Surabaya atau mungkin di Kendal," ujarnya.

Ia berharap pembangunan pabrik minyak goreng itu dapat terlaksana pada tahun depan. Dengan begitu, pihaknya akan membahas lanjutan bersama dua BUMD lainnya.

"Tergantung ketika kerja samanya dalam bentuk apa. Kalau KSO kita bisa langsung lakukan tapi kalo diharapkan atau diminta untuk membuat joint venture atau anak perusahaan tentu saja butuh verifikasinya lebih lama karena ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk membuat joint venture," paparnya.

Lantaran memiliki daya serap yang relatif sama dengan DKI Jakarta, alhasil Pam menggandeng dua BUMD, yaitu Agro Jabar dan Agro Jowo Jawa Tengah.

"DKI Jakarta penduduknya Rp 10 juta, Jabar Rp 35 juta Jateng RP 30 juta sehingga merupakan sinergi. Poinnya adalah ketika kita memproduksi market-nya atau pasarnya ada apa nggak. Sekarang pasarnya kan sudah digenggam nih, tinggal gimana kita memproduksinya," jelasnya.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Perbarindo Gaet Nasabah Perkreditan Jadi Peserta Jaminan Sosial

Sebelumnya, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo, mengatakan pihaknya berencana membuat pabrik minyak goreng.

Pria yang karib disapa Pam ini juga menjelaskan saat ini Food Station tengah memasuki tahapan penjajakan bersama dua perusahaan BUMD di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

"Penjajakan dengan Agro Jabar Jateng, itu adalah penjajakan untuk membuat pabrik minyak goreng," ucap Pam kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/3/2022).

"Idealnya yang dekat pelabuhan, entah itu di Marunda atau di Surabaya atau mungkin di Kendal," ujarnya.

Baca juga: Polisi Tangkap Dhea yang Gemar Unggah Konten Porno, Manajemen Kaget Baru Dapat Kabar

Ia berharap pembangunan pabrik minyak goreng itu dapat terlaksana pada tahun depan. Dengan begitu, pihaknya akan membahas lanjutan bersama dua BUMD lainnya.

"Tergantung ketika kerja samanya dalam bentuk apa. Kalau KSO kita bisa langsung lakukan tapi kalo diharapkan atau diminta untuk membuat joint venture atau anak perusahaan tentu saja butuh verifikasinya lebih lama karena ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk membuat joint venture," paparnya.

Lantaran memiliki daya serap yang relatif sama dengan DKI Jakarta, alhasil Pam menggandeng dua BUMD, yaitu Agro Jabar dan Agro Jowo Jawa Tengah.

"DKI Jakarta penduduknya Rp 10 juta, Jabar Rp 35 juta Jateng RP 30 juta sehingga merupakan sinergi. Poinnya adalah ketika kita memproduksi market-nya atau pasarnya ada apa nggak. Sekarang pasarnya kan sudah digenggam nih, tinggal gimana kita memproduksinya," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati memastikan bahwa ketersedian stok untuk enam komoditas pangan jelang ramadan dalam tahap aman.

Hal tersebut diungkapkannya, dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2022).

"Dua tahun kemarin kita memang sama-sama menghadapi masa pandemi. Namun ada beberapa yang membedakan kalau tahun yang lalu ketersediaannya memang tidak ada sehingga kemudian harganya naik, itu bisa dipahami namun demikian pada saat sekarang ini ada stok ketersediaannya saya bisa katakan cukup untuk ketahanan pangan," ucap dia.

Baca juga: Sebelum Diciduk Densus 88, Lima Teroris Pendukung ISIS Sebar Poster Teror untuk Picu Gerakan Jihad

"Alhamdulilah adanya program strategi dari Pemprov DKI Jakarta yaitu pembelian pangan bersubsidi dari masyarakat. Jadi harapan kita masyarakat tertentu ada 6 komoditas yang kita berikan itu sudah dijaminkan aman untuk mereka," tambah dia.

Eli menjelaskan bahwa ada enam komoditas yang dimaksud yakni beras, daging sapi, daging ayam, telur, susu dan ikan kembung.

Menurutnya, guna memastikan stok pangan, Dinas KPKP DKI Jakarta melakukan pemantauan harga, hingga memastikan distribusinya dengan pemantauan dari tingkat produsen.

Diketahui, tercatat kebutuhan berbagai komoditas pada bulan April sampai Mei 2022 jumlahnya berbeda.

Untuk beras sebanyak 208.081, daging sapi sebanyak 7.576 ton, daging ayam sebanyak 67.245 ton, telur ayam sebanyak 73.148 ton, cabe rawit merah sebanyak 7.110 ton, cabe besar keriting 8.679 ton, bawang merah 19.894 ton, bawang putih 5.444 ton, gula pasir 16.796 ton, serta minyak goreng 53.127 ton.

Baca juga: Rara Wulandari Usir Hujan Deras Diatas Sirkuit Mandalika, Pakai Sesajen Berisi Hio, Bawang dan Cabai

"Upaya penguatan daerah bagian strategi kita. Memang benar diketahui bahwa 99 persen bahan pangan DKI berasal dari luar daerah, makannya kawan-kawan BUMD awal tahun ini sudah berencana perpanjang KJSM atau membuat KJSM baru dengan daerah-daerah sekitarnya dengan tujuan mendapatkan kepastian produknya, kemudian daerah asalnya dapat kepastian bahwa yang mereka tanam akan dibeli Pemprov DKI dengan harga yang saat itu mereka kontrakan," tandasnya.