Luhut Dipolisikan Atas Dugaan Kejahatan Ekonomi di Papua, Jubir: Buka Aja di Pengadilan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Jodi Mahardi, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya tidak khawatir soal pelaporan koalisi LSM ke Polda Metro Jaya. 

"Menyikapi rencana pelaporan para LSM, pihak Pak Menko Luhut tidak khawatir karena tahu persis tidak ada bisnis di sana."

"Yang harusnya khawatir itu yang buat kajian cepat. Metodologi kajian cepat itu gimana sih? Apa enggak harus kroscek sama orang yang ditarget oleh laporan tersebut?"

Baca juga: Kasus Naik ke Penyidikan, Polisi Masih Buru Saifuddin Ibrahim

"Parameternya gimana sebuah kajian cepat bisa dipublikasikan atau diviralkan?" Kata Jodi ketika dihubungi Tribunnews, Rabu (23/2/2022).

Untuk itu, kata dia, pihak Luhut meminta agar tuduhan tersebut dibuka di pengadilan.

Ia pun menyatakan pihak Luhut siap buka-bukaan ke publik.

Baca juga: Bulan Ini Kemendagri Rampungkan PP Kewenangan Khusus Otorita IKN

"Makanya kita minta buka aja di pengadilan, kita siap kok buka-bukaan ke publik."

"Tapi ini yang terjadi mereka menggiring ke pengadilan jalanan, dengan cara terus membentuk opini melalui konpers dan lain-lain," tutur Jodi.

Ia pun mempertanyakan reputasi dan eksistensi para LSM pembuat kajian cepat tersebut.

Baca juga: Saleh Partaonan Daulay Keluhkan Kursi Baru, Sekjen DPR: Permintaan Pimpinan Komisi IX

Jodi meminta masyarakat menilai sendiri, apabila di kemudian hari tuduhan para LSM terhadap Luhut tidak benar.

"Kita ingat fitnah ini diblow-up pada saat Pak Menko sedang fokus mengatasi pandemi Covid."

"Saat itu sikonnya sangat parah, banyak masyarakat meninggal, pemikiran, tenaga beliau saat itu sebagai salah satu koordinator sangat dibutuhkan, bagaimana mengatasi pandemi."

Baca juga: Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera: Ganti Pelatih, Bukan Pemain

"Dengan adanya pemberitaan opini tidak sehat jahat ini, alhamdullilah beliau tetap tidak terpengaruh," ucap Jodi.

Jodi pun menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar yang menyindir Luhut bersikap tidak gentle, karena enggan membuka big data yang mengklaim masyarakat ingin menunda Pemilu 2024.

"Udah gitu minta Pak Menko Luhut yang gentle? Hehe, enggak kebalik tuh?" Cetus Jodi.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 23 Maret 2022: Dosis I: 195.229.531, II: 156.139.516, III: 18.070.929