Tak Ada Nama Soeharto di Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Mahfud MD: Ini Bukan Buku Sejarah
Nama Soeharto tidak disebutkan dalam Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Nama Soeharto tidak disebutkan dalam Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Padahal, Letkol Soeharto yang saat itu menjabat Komandan Brigade X, merupakan pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi latar belakang diterbitkannya Keppres tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, Keppres bukanlah buku sejarah.
Baca juga: Mulai Tahun Ini 1 Maret Ditetapkan Sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, tapi Tidak Libur
"Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting."
"Ini bukan buku sejarah."
"Kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak."
Baca juga: Hendri Satrio: Bagaimana Caranya Tahu Tidak Ada yang Lebih Bagus dari Jokowi Kalau Tak Ada Pemilu?
"Ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakkan kedaulatan negara," kata Mahfud lewat keterangan video, Kamis (3/3/2022).
Mahfud mengatakan, yang disebut dalam Keppres tersebut hanya pimpinan negara yang menggagas dan menggerakkan.
Mereka, kata dia, di antaranya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamnengkubuwono IX, dan Panglima Besar Jenderal Soedirman.
Baca juga: KSAL Antisipasi Sparepart Alutsista Buatan Rusia Diembargo Barat, Operasional Tak Berpengaruh
"Yang lain tidak disebutkan di dalam Keppres itu."
"Pak Harto tidak disebutkan di Keppres itu, Pak Nasution, Pak Kawilarang, Pak Urip Sumohardjo semua ada di situ, tidak disebutkan, tetapi ini tidak hilang jejak sejarahnya," jelas Mahfud.
Mahfud juga menunjukkan buku naskah akademik bertopik Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Nasional Penegakan Kedaulatan Negara.
Baca juga: Rusia dan Ukraina Perang, Anis Matta: Selamat Datang Tatanan Dunia Baru
Buku tersebut, kata Mahfud, hasil seminar yang dibuat oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, serta melibatkan seluruh Pemda di Indonesia.
Selain itu, kata dia, buku tersebut menggunakan lebih dari 100 referensi.
