Seleksi KPU dan Bawaslu
Meski Kuota 30 Persen Perempuan Tak Dipenuhi, Kemendagri Optimis dengan Anggota KPU-Bawaslu Terpilih
Bahtiar menambahkan, Kemendagri siap mendukung siapapun yang akan memimpin KPU dan Bawaslu dalam soal kerja maupun kelembagaan.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kuota 30 persen perempuan dalam komposisi anggota KPU dan Bawaslu tak terpenuhi.
Menanggapi hal itu, Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang juga menjabat Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027 mengatakan, pihaknya sudah memenuhi hal tersebut.
"Ya kan sudah 30 persen."
Baca juga: Tunggu Aturan Turunan Terbit, Jokowi Kemungkinan Umumkan Kepala Otorita IKN pada Maret Atau April
"Kita tugasnya sudah selesai mengantarkan nama-nama itu ke DPR."
"Kita ucapkan selamat kepada yang terpilih."
"Kita jadi optimis mengenai mereka. Toh, track record mereka cukup andal di kepemiluan," kata Bahtiar, Sabtu (19/2/2022).
Baca juga: GP Ansor: Penembakan Enam Anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek Tak Sepatutnya Dikriminalisasi
Bahtiar menambahkan, Kemendagri siap mendukung siapapun yang akan memimpin KPU dan Bawaslu dalam soal kerja maupun kelembagaan.
Ketika ditanya apakah komposisi yang terpilih KPU dan Bawaslu sudah tepat, Bahtiar menegaskan bukan kapasitasnya menjawab itu.
"Kami bahkan sudah menyaring, dan mereka semua yang kami saring itu tidak mudah, karena memang bagus semua."
Baca juga: Dari Tiga Gubernur yang Dilirik Nasdem, Anies Baswedan Dinilai Paling Potensial Diusung Jadi Capres
"Kalau bisa malah nanti kita setor empat kali jumlah komisioner biar lebih banyak pilihannya," tutur Bahtiar.
Ia mengatakan, selama ini KPU mengajak bicara, bahkan jajaran Kemendagri juga ikut membantu.
"Memang harus segera dilakukan konsolidasi, karena pekerjaannya sudah harus dimulai di Bulan Juni."
Baca juga: JKP Dinilai Hanya Gula-gula Pemerintah Agar Permenaker 2/2022 Soal Pencairan JHT Direstui Publik
"Termasuk di dalamnya PKPU ini. Perencanaan yang harus diatur juga, kan banyak dimulai dari perencanaan keuangan hingga seluruh kegiatannya," papar Bahtiar.
Terkait anggaran Pemilu 2024, Bahtiar menekankan hal tersebut memang ranahnya Kemenkeu dan Bappenas untuk menelaah.
"Tapi kalau saya lihat memang kebutuhan kita sangat besar."
Baca juga: Kadin Sarankan Menaker Bikin Diskresi Soal JHT, Khususnya untuk Korban PHK
