Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Bakal Jadi Direktorat Khusus, Mayoritas Diisi Polwan

"Dan kita punya bibit ke depannya secara bertahap akan diberikan posisi strategis."

"Ini bisa diisi jika ada bibit yang banyak. Karena kompetensinya penting. Ini konsep kita secara kelembagaan," papar Sigit.

Ia juga mengatakan akan mengedepankan perlindungan dan kehati-hatian terhadap suasana kebatinan dari para korban, terkait proses peradilan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Baca juga: Dibandingkan Delta, Pasien Omicron Umumnya Sudah Negatif pada Hari Kelima Hingga Ketujuh

Dia menilai saat ini masih ada sumbatan komunikasi terkait kasus kejahatan dengan korban perempuan dan anak.

Sigit pun memberikan solusi dengan membentuk Liaison Officer (LO) di Komnas Perempuan.

Sigit menjelaskan, LO itu akan menjadi penghubung informasi antara kedua pihak, jika ke depannya ada pengaduan kasus yang membutuhkan penanganan kepolisian.

Baca juga: Memperpendek Masa Kampanye Dinilai Rugikan Parpol dan Caleg Baru

"Kalau memang setuju akan kami siapkan dan kirimkan."

"Jika ada pengaduan dan ingin meninjau satu tempat, maka LO ini membantu menghubungi Kapolda atau Kapolres."

"Saya harapkan dari sisi kepolisian bisa merespons isu-isu yang terjadi. Karena kita serius terhadap isu-isu perempuan dan anak," tegas Sigit.

Baca juga: Arifin Tasrif Positif Covid-19, Bahlil Lahadalia Jadi Menteri ESDM Ad Interim

Dalam kesempatan yang sama, Sigit juga mempersilakan Komnas Perempuan memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh Polri, dalam rangka perbaikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas.

Menurut dia, Polri juga siap jika Komnas Perempuan ingin membuat nota kesepahaman (MoU) terkait perlindungan perempuan dan anak.

"Kita tentunya di Propam ada Propam Presisi dan ada Dumas Presisi, bisa diintegrasikan ke Komnas. Kalau mau dibuat MoU, kita siap," beber Sigit. (Igman Ibrahim)