Bingung Fahri Hamzah Usulkan Fraksi di DPR Dihapus, Habiburokhman: Rakyat Pilih Orang Lewat Partai

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan fraksi di DPR dihapuskan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku bingung dengan usulan itu.

"Saya bingung juga itu."

Baca juga: Prabowo-Jokowi Didorong Maju Pilpres 2024, Pengamat: Kasihan, Bisa Dinilai Rakyat Haus Kuasa

"Itu keren banget itu, gitu kan ya?"

"Kita kan ini, partai bukan hanya milik orang, mereka bukan milih orang, tapi milih partai," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (16/1/2022).

Dia mencontohkan dirinya semisal dipilih oleh 76 ribu orang.

Baca juga: Bos WHO: Kita Tidak Boleh Biarkan Covid-19 Bergerak Bebas, Terutama Saat Banyak Orang Belum Divaksin

"Yang pilih Gerindra hampir 300 orang. Saya ada di sini lewat partai," tuturnya.

Legislator Komisi III DPR itu mengatakan, jika tak ada fraksi di DPR, maka tak sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

"Ya enggak relevan, sejalan, dengan format tata kenegaraan kita."

Baca juga: Satgas: Covid-19 Tak Bisa Diselesaikan Hanya dari Faktor Kesehatan

"Rakyat itu kan enggak hanya memilih saya. Rakyat kan milih orang melalui partai," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, fraksi di DPR membuat kamar legislatif tidak berdaya.

Maka itu, menurut Fahri, fraksi di DPR perlu dihapus.

Fahri menilai fraksi menjadi alat kepentingan politik ketua umum partai atau elite politik lainnya, dan bukan berpikir untuk rakyat atau konstituen.

Baca juga: Kecewa Permohonan Jadi Justice Collaborator Ditolak Hakim, AKP Robin: Enggak Relevannya di Mana?

"Jadi berbicara reformasi politik, menghapus fraksi di DPR di antara yang paling penting kita lakukan, karena berbagai atau banyak alasan."

"Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak tampak fungsinya," kata Fahri lewat keterangan yang diterima, Kamis (13/1/2022) .

Menurut Fahri, saat menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, dia diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat oleh partai sebelumnya, karena dipengaruhi oleh oligarki.

Baca juga: Jadi Pelaku Utama, Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator AKP Stepanus Robin Pattuju

"Saya sendiri memiliki yurisprundensi, makanya waktu itu saya melawan kendali partai, karena berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol."

"Ini yang mesti kita lawan ke depan," tegasnya.

Dalam sistem demokrasi, lanjutnya, anggota DPR harus menjadi wakil rakyat, bukan menjadi wakil partai politik.

Baca juga: Masuk Kategori Terapi, Izin Penggunaan Darurat Vaksin Nusantara untuk Booster Bukan Wewenang BPOM

Menurutnya, jika pandangan seperti itu terus dipertahankan, maka akan membahayakan.

Fahri menilai hal tersebut terjadi lantaran adanya kekeliruan paradigmatik yang memandang apa peran partai politik dalam fraksi.

"Ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau maka kita harus memurnikan demokrasi itu."

Baca juga: Sekjen MUI: Vaksin Halal Sangat Penting untuk Hindari Penolakan Masyarakat.

"Tidak saja sebagai nilai-nilai luhur, tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita," paparnya.

Keberadaan fraksi, jelas Fahri, akhirnya memunculkan sekelompok orang di balik layar yang terlihat menyetir parlemen.

Akibatnya, hubungan antara eksekutif dengan legislatif menjadi tidak sehat dan bisa menginvasi yudikatif.

Baca juga: Wajibkan PNS Ikut Diklat Bela Negara, Tjahjo Kumolo: Masih Banyak Tidak Pro Pancasila

"Fraksi ini sebenarnya ada dalam tradisi totaliter seperti dalam tradisi negara komunis."

"Di tradisi demokrasi, perannya negara totaliter itu, ya partai politik adalah negara itu sendiri."

"Makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik."

"Artinya sehari-hari mereka lebih tampak sebagai wakil partai politik, karena itulah reformasi politik perlu dilakukan," ulas Fahri. (Reza Deni)