Hampir 50 Persen Warga Depok Masuk Kategori Miskin, Komisi D Pertanyakan Validasi Data

Komisi D fokus terhadap perbaikan data tersebut yang menyebabkan melonjak tingginya data orang tidak mampu di Kota Depok.

Warta Kota
Ruang Paripurna, Gedung DPRD Depok, Jumat (27/9/2109) 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK -- Melonjaknya data terkait angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19, menjadi tanda tanya besar yang dilontarkan Komisi D DPRD Kota Depok kepada Pemerintah Kota Depok.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Supariyono mengatakan, pada tahun 2019, kemiskinan di Kota Depok berjumlah 2,4 persen dari total penduduk Kota Depok sebanyak sekitar 2,5 juta orang atau sekitar 61.250 orang.

Namun angka tersebut meroket di tahun 2020 atau pada saat Kota Belimbing itu dihantam pandemi Covid-19. 

Di mana pihaknya mendapat informasi bahwa dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), didapati sebanyak 1.250.000 orang masuk dalam DTKS.

"Artinya, kalau DTKS jadi acuan data bagi warga miskin, maka hampir 50 persen warga Depok ini masuk kategori miskin, nah ini jadi pertanyaan bagi kami, data mana yang kami pakai?" papar Supariyono saat menyampaikan rencana kerja Komisi D di Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Depok, Grand Depok City, Senin (3/1/2022).

Komisi D, kata dia mencoba menelusuri kejadian tersebut yang dinilai menjadi suatu hal yang luar biasa lantaran lonjakan angka kemiskinan tak tanggung-tanggung.

"Ok ada Covid-19 tapi enggak harus melonjak sedemikian rupa," tegas Supariyono.

Baca juga: Krisdayanti Kenang Mendiang Nindy Ellesse Sebagai Sahabat yang Baik, Terakhir Bertemu 2 Bulan Lalu

Baca juga: Tiga Rumah Petak Hangus Terbakar di Kampung Ciater Serpong

Baca juga: JPU Tuntut Gaga Muhammad Mantan Kekasih Laura Anna Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Telisik lebih dalam lagi, menurut Supariyono ada aplikasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), yang bisa dimanfaatkan untuk memasukan DTKS tanpa adanya proses seleksi lebih dulu.

"Ada juga orang yang tidak layak (masuk dalam DTKS) tapi ternyata masuk, jadi, itulah masalahnya," kata Supariyono.

Oleh karena itu, lanjut Supariyono, Komisi D fokus terhadap perbaikan data tersebut yang menyebabkan melonjak tingginya data orang tidak mampu di Kota Depok.

Baca juga: Sebanyak 63 PJLP Kantor Kabupaten Kepulauan Seribu Mendapat Pembinaan

Baca juga: Bos Garuda Indonesia Imbau Kreditur Optimalkan Periode Pendaftaran Penagihan Kewajiban Usaha

Baca juga: Teh Celli Minta Warga Karawang Tetap Waspada pada Varian Omicron

"1.250.000 data yang diisi secara sadar dengan mendaftarkan diri sebagai penyandang kesejahteraan sosial, saya kira ini persoalan serius disamping valid atau tidaknya data ini," tegas Supariyono.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Depok Mohammad Idris menyampaikan bahwa tingginya angka tersebut lantaran adanya instruksi dari kementerian dalam hal ini Kemensos.

"Bahwa semua yang mendapatkan bansos dalam masa tanggap Covid-19 2020 agar dimasukan dalam DTKS," beber Idris dalam sambutannya pada Rapat Paripurna di hari yang sama.

"Padahal yang menerima bansos pada saat itu tidak hanya orang-orang yang terdaftar dalam DTKS, sehingga jumlahnya seperti itu, termasuk di Kota Bandung," jelas Idris.

Idris juga menjelaskan, aplikasi yang dibuat Kemensos itu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengusulkan warga masuk dalam DTKS.

Baca juga: Pemkot Bekasi Anggarkan Karangan Bunga Senilai Rp.1,1 Miliar di APBD

Baca juga: Bos Garuda Indonesia Imbau Kreditur Optimalkan Periode Pendaftaran Penagihan Kewajiban Usaha

Baca juga: Turut Antar Persis Solo Juara Liga 2, Kini Irfan Jauhari Memutuskan Gabung Persija

Sehingga tak ayal membuat angka warga yang miskin meroket sampai muncul setengah dari total penduduk Kota Depok masuk dalam DTKS.

"Saya mendukung agar kita selesaikan untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis selanjutnya yaitu kita perbaiki sistem mekanisme dan juga pola komunikasi dan harmonisasi antar daerah dan pusat," tuturnya.

Pria yang menjabat periode keduanya sebagai Wali Kota Depok ini pun berharap, mereka yang duduk di DPR dan DPD daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat, agar memediasi untuk memfasilitasi agar bisa menyelesaikan persoalan tersebut.(vin)

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved