Senator Setuju Usul Ketua KPK Agar Presidential Threshold 0 Persen, Demi Berantas Korupsi
Hal ini demi mencegah mahar yang tinggi saat pencapresan yang nantinya bisa berpotensi pada upaya korupsi.
Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Budi Sam Law Malau
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atau senator Abdul Rachman Thaha (ART) mengaku setuju dan mendukung usul Ketua KPK Firli Bahuri agar syarat ambang batas pencapresan atau presidential threshold menjadi 0 persen.
Hal ini demi mencegah mahar yang tinggi saat pencapresan yang nantinya bisa berpotensi pada upaya korupsi.
"Nol persen, sudah betul Itu. Akhirnya Ketua KPK juga bisa membaca kerisauan kami di DPD selama ini. Keberadaan sistem presidential threshold menciptakan kepastian terjadinya mahar politik,' kata ART kepada Wartakotalive.com, Selasa (14/12/2021).
"Butuh bermilyar-milyar rupiah agar seorang calon bisa menangguk dukungan dari parpol. Situasi sedemikian sama artinya dengan menciptakan prakondisi politik berbiaya super tinggi, dengan sumber-sumber pembiayaan yang sangat mungkin tidak wajar. Baik pada masa penjajagan ke parpol maupun setelah si calon terpilih," tambah ART.
Dalam situasi semacam itu, kata ART, KPK pasti bakalan sibuk.
"Sehingga, ketimbang melihat pawai orang-orang masuk bui setelah pesta demokrasi, lebih baik dinolkan saja threshold itu,' tambahnya.
"Saya tidak antiparpol. Tapi banyak contoh situasi yang membuat keyakinan kita kian menggumpal, bahwa seleksi calon pemimpin melalui parpol justru laksana menyeleksi calon-calon narapidana korupsi," ujar ART.
Ini menurutnya seperti antitesis dari perkataan Ganis Harsono, seorang diplomat senior di masa Bung Karno.
Baca juga: 3 Karangan Bunga dari Politisi PDIP Terpajang di Rumah Duka H Lulung
Baca juga: Berkas Perkara Video Syur Gisella Anastasia Sudah Dikirim Penyidik ke Jaksa, Kapan Akan Disidangkan?
Baca juga: VIDEO : Penjelasan Dokter Kondisi Kesehatan Terakhir H. Lulung Sebelum Wafat
"Dari sisi kecerdasan, dia sebut BK sebagai tokoh kelas satu yang dikelilingi orang kelas tiga," katanya.
Sistem threshold hari ini, menurut ART, justru menciptakan situasi kebalikannya, yaitu melahirkan pemimpin kelas tiga yang dikerubungi politikus-politikus kelas satu.
"Habislah kepala si pemimpin dipegang, diputar-putar parpol dan politikus," katanya.
"Alhasil, memang kita harus mengurangi ketergantungan pada parpol. Menolkan presidential threshold adalah cara yang bisa kita ambil untuk mengurangi bahkan meniadakan ketergantungan itu," tutup ART.
Seperti diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri sempat angkat bicara soal syarat ambang batas pencapresan atau presidential threshold agar menjadi 0 persen.
Firli lantas menjelaskan maksudnya tersebut.
