Berita Jakarta
Mobil Milik Kadernya Terperosok,PSI Desak Pemprov DKI Sanksi Kontraktor Sumur Resapan di Lebak Bulus
Augsut mengatakan, sumur resapan baru bisa kuat dilalui kendaraan pribadi bahkan truk, asalkan sudah berusia 14 hari.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah DKI Jakarta diminta memberi sanksi kepada kontraktor sumur resapan yang ada di kawasan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Pasalnya sumur resapan itu jebol akibat terlintas oleh kendaraan pribadi milik Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka pada Rabu (8/12/2021).
Anggota Komisi D DPRD DK Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas pengerjaan sumur resapan, sekaligus menindak tegas kontraktor yang lalai.
Baca juga: Di Depan Jenderal Dudung, Mahfud MD Tegas: KKB Itu Bukan Saudara Kita!
Dia mempertanyakan, sumur resapan yang belum setahun dibangun justru amblas saat dilintasi pengendara bermotor.
“Kualitas pembangunan sumur resapan menjadi sorotan. Minggu lalu Pak Gubernur menyampaikan akan menindak tegas kontraktor sumur resapan yang asal-asalan, dan kami menagih janji itu,” kata August pada Kamis (9/12/2021).
Augsut mengatakan, sumur resapan baru bisa kuat dilalui kendaraan pribadi bahkan truk, asalkan sudah berusia 14 hari.
Hal itu, kata dia, sebagaimana penjelasan dari Dedi Charles selaku Project Manager Arvirotech Group yang menangani sumur resapan pada titik itu.
Baca juga: Buruh Sesalkan Anies Tak Nongol saat Kantornya Digeruduk, Padahal Sudah Janji Mau Revisi UMP
Bahkan Dedi mengaku bersalah karena tidak memasang tanda di proyek, sehingga dilewati oleh mobil. August menyayangkan kelalaian ini bisa terjadi apalagi membahayakan pengguna jalan.
“Kelalaian ini bukan cuma merusak tapi juga berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan sehingga harus jadi perhatian serius. Bayangkan jika yang tersandung lubangnya sepeda motor, pasti akan luka parah. Pemprov harus tanggung jawab, jangan lepas tangan,” tegasnya.
Menurut dia, buruknya kualitas pembangunan sumur resapan disebabkan oleh ambisi pemprov yang kejar target menyelesaikan ribuan sumur resapan di akhir tahun 2021. Dengan begitu, orientasinya pada kuantitas bukan kualitas, sehingga keselamatan masyarakat yang dikorbankan.
Baca juga: Detik-detik Proses Evakuasi Pasutri yang Tewas di Dalam Drum Truk, Terkubur Lahar Panas Semeru
August juga meminta agar titik pembangunan sumur resapan beserta kontraktor yang mengerjakannya dibuka kepada publik agar pengerjaannya dapat diawasi bersama.
“Anggaran pembangunan sumur resapan tahun ini 411 miliar dan tersebar di puluhan ribu titik, saya minta Pemprov buka titik lokasinya ke publik agar masyarakat bisa awasi bersama kualitas pembangunannya,” imbuhnya.
Seperti diketahui, sumur resapan di kawasan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, jebol pada Rabu (8/12/2021) siang. Tutup sumur resapan itu jebol saat dilintasi mobil.
Saat ini sumur resapan tersebut sudah diperbaiki setelah salah satu warga melapor ke Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melalui media sosial.
Baca juga: Tampang sih Lugu, Guru Ngaji di Bandung Ini Cabuli 12 Santriwati, 8 Bayi Lahir, Korban Trauma Berat
Salah satu warga setempat bernama Arnold mengatakan, tutup sumur resapan yang berada di lingkungan Perumahan Bona Indah itu jebol sekitar pukul 12.30 WIB.
“Saat itu ada mobil warga lewat, kemudian jeblos. Mereka lupa meletakkan pembatas jagaan,” kata Arnold saat ditemui di lokasi, Kamis (9/12/2021).
Teguran Anies
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengevaluasi pembangunan sumur resapan.
Hal itu guna memastikan para kontraktor terkait pengerjaan pembangunan sumur resapan agar sesuai standar, sehingga dapat berfungsi dengan optimal dan tidak membahayakan orang lain, terutama pengguna jalan.
"Kami instruksikan kepada OPD terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk secepatnya mengevaluasi pekerjaan para kontraktor dalam membangun drainase vertikal," ucap Anies dalam keterangan tertulisnya, Minggu (05/12/21).
Baca juga: Elektabilitas Anies Baswedan di Posisi Puncak Menurut Survei, Sandiaga Uno Poisisi 2
Menurut Anies, kontraktor yang mengerjakan drainase vertikal perlu diinfokan secara transparan agar publik mengetahuinya dan ikut mengawasi pembangunan drainase vertikal yang sedang berjalan, maupun yang sudah beroperasi.
"Poinnya adalah agar drainase vertikal [sumur resapan] berfungsi dengan optimal dalam mengatasi banjir/genangan, serta tidak membahayakan kepentingan umum seperti pengguna jalan," ucap Anies
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta agar seluruh OPD terkait mengidentifikasi jenis-jenis masalah, kemudian mengambil solusi atas masalah tersebut.
Baca juga: Kalahkan Prabowo dan Luhut, Bu Risma Dinobatkan Jadi Menteri Terbaik versi Survei Indikator Politik
Selain itu, Anies meminta agar jajarannya menegur para kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul sesuai dengan prosedur, sekaligus standar durasi waktu penuntasan permasalahan tersebut.
"Tentu kami akan bertindak tegas jika terjadi permasalahan melalui mekanisme penalti terhadap kontraktor terkait jika terdapat penyimpangan."
"Lakukan segera dan panggil semua yang terlibat dalam pembangunan drainase vertikal, termasuk para pelaksana/kontraktor dan beri mereka pesan tegas agar proses pengerjaan drainase vertikal sesuai dengan standar, sehingga berfungsi optimal dan tidak mengganggu kepentingan umum, terutama jangan sampai membahayakan orang lain," tegasnya.
DPRD DKI hapus anggaran sumur resapan
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022, anggaran untuk pembuatan sumur resapan resmi dihapus.
Lantaran telah menimbulkan polemik terkait efektivitasnya, kini anggaran untuk sumur resapan dalam APBD DKI tahun 2022 resmi dicoret.
"Waktu di pembahasan di komisi D dengan eksekutif dengan dinas terkait, yaitu Dinas SDA sumur resapan masih ada (dananya) Rp122 miliar. Waktu finalisasi atau pembahasan anggaran dengan TAPD banyak komplain dari anggota banggar, bahwa ada beberapa titik menurut mereka pembangunan sumur resapan ini tidak efektif yang akhirnya diputuskan oleh banggar di nol kan," ucap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah saat dikonfirmasi, Rabu (1/12/2021).
Baca juga: Besi Penutup Gorong-Gorong di Margonda Hilang, Warga Khawatir Ada Kendaraan yang Terperosok
Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menjelaskan bahwa keputusan penghapusan satu diantara program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini telah diketuk palu saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang berlangsung pada Rabu (25/11/2021) lalu.
"Di nol kan dari forum banggar kemarin. Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 miliar. Kalau di banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya di nol kan," ucap Nova kepada wartawan, Rabu,(01/12/21).
Kendati demikian, meski tak merinci alasan dibalik penghapusan anggaran ini, politisi Nasdem ini tetap menilai bahwa sumur resapan belum bisa mengatasi genangan dan banjir di Ibu Kota.
Baca juga: 266 Titik Sumur Resapan Dibangun di Kepulauan Seribu Sepanjang Tahun 2021
"Saya melihat, mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu. Ini banggar besar yang memutuskan artinya ini kalau keputusan banggar besar berarti kan itu kan sudah ada kesepakatan secara bersama ya gitu, yang memutuskan pimpinan dari ketua pelaksana banggar tersebut," tutupnya.
Bisa jadi sarang nyamuk
Ribuan sumur resapan atau drainase vertikal yang dibangun Pemprov DKI di sejumlah trotoar dan jalan, disebut berpotensi menebar ancaman penyakit demam berdarah dengue (DBD) ke warga.
Sebab keberadaan sumur resapan disinyalir dapat menjadi sarang bertelurnya nyamuk di musim penghujan ini, termasuk nyamuk aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah dengue (DBD)
Karena itulah, 15 dokter alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) membuat petisi di laman change.org, meminta agar Anies Baswedan menghentikan pembangunan sumur resapan di DKI.
Hal itu diungkapkan akademisi Ade Armando yang juga pegiat media sosial dalam videonya yang tayang di akun YouTube, Cokro TV, dan dilihat Wartakotalive.com, Selasa (30/11/2021).
"Anies Baswean tampaknya tak berhenti menimbulkan masalah. Kali ini soal pembangunan sumur resapan, Anies memerintahkan pembangunan sumur resapan di banyak titik untuk menanggulangi banjir," kata Ade.
Sumur-sumur itu katanya dibangun di jalan-jalan atau trotoar. Melalui sumur itu air yang datang tertumpah di jalan dan trotoar diharapkan akan meresap ke dalam tanah.
"Direncanakan setahun ini saja Akan ada lebih dari 20.000 sumur seperti itu dibangun. Langkah ini mengejutkan. Banyak orang kaget ketika tiba-tiba saja banyak trotoar yang sudah terbangun rapi, dibongkar untuk membangun sumur resapan. Seolah tidak ada rencana dan koordinasi sejak awal," papar Ade.
"Namun kali ini ada peringatan yang jauh lebih serius. Sekitar 15 dokter senior alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia membuat petisi yang meminta Pemprov DKI menghentikan pembangunan sumur-sumur resapan itu. Mereka khawatir sumuR resapan semacam itu, bisa menjadi sumber penyakit demam berdarah," kata Ade.
Baca juga: Kritik Sumur Resapan, Ketua DPRD DKI Jakarta: Tidak Efektif, Merusak Jalan, dan Ganggu Lalu Lintas
Baca juga: Sumur Resapan Anies Tebar Ancaman DBD, 15 Dokter Alumni FKUI Bikin Petisi
Baca juga: Selain Dianggap Proyek Bodoh, Sumur Resapan di Jakarta Dinilai Hanya Habiskan Anggaran Saja
Petisi itu sampai hari ini katanya masih ada di laman change.org. Ade juga menghimbau semua masyarakat untuk ramai-ramai menandatangani petisi berjudul 'Tunda pembuatan sumur resapan di Jakarta' tersebut.
"Para dokter itu secara jujur menyatakan ancaman penyakit berdarah itu memang masih bersifat asumsi dan masih perlu dibuktikan. Namun dengan logika sederhana saja kita sudah layak kuatir bahwa akibat itu sangat mungkin terjadi. Jadi daripada masyarakat Jakarta nantinya harus berurusan dengan sebuah endemi yang sebenarnya bisa dicegah, mungkin ada baiknya pembangunan sumur resapan untuk sementara ditunda dulu," kata Ade.
Ia mengatakan konten videonya ini akan merujuk pada penjelasan para dokter tersebut.
Menurut para dokter kata Ade, rencana itu bisa sangat berbahaya. Sumur resapan itu sedianya menampung air yang kemudian akan meresap ke tanah.
"Namun penyerapan air ke tanah itu, bisa cepat, tapi bisa juga lama. Yang jadi masalah adalah kalau air hujan itu, kemudian tertampung di sumur untuk waktu yang lama. Di dalam petisi ditampilkan foto sebuah sumur resapan, yang terlihat berisi air walau sudah 1 hari tidak hujan," ujarnya.
Pada tutup sumur resapan kata Ade ada 12 Lubang berdiameter sekitar 5 cm untuk masuknya air.
"Lubang itulah yang akan menjadi jalan bagi masuk keluarnya nyamuk. Dengan kata lain sumur sumur resapan itu bisa menjadi semacam peternakan nyamuk. Tentu saja bisa beragam nyamuk berternak di sana. Bisa nyamuk biasa tapi bisa juga nyamuk aedes penyebar demam berdarah atau jenis lainnya," kata Ade.
Di Indonesia ini menurut Ade, ada 29 jenis spesies nyamuk yang dapat menularkan berbagai penyakit. Termasuk kaki gajah atau filiriasis, yang pernah diderita salah satu dokter pemrakarsa petisi itu.
Baca juga: Cerita Pencopotan Baliho Rizieq Shihab dan FPI, Jenderal Dudung: Mendidih Darah Saya, Panas Sudah!
Baca juga: Dilantik Jadi KSAD, Ini yang Pertama Kali Dilakukan Jenderal Dudung
Baca juga: KSAD Jenderal Dudung Kerahkan Ustaz Militer Atasi Ancaman Doktrinasi Terorisme
"Namun demikian yang harus paling ditakuti adalah memang DBD. Sudah banyak kasus DBD di sini, Pada 2020 adalah hampir 60.000 kasus DBD di Indonesia. Dan wilayah Jakarta termasuk daerah endemi. Efeknya pun bisa sangat fatal bahkan kematian. Karena itulah para dokter tersebut meminta agar program sumur resapan dengan model yang sekarang ini dijalankan, ditunda," ujar Ade.
Para dokter menjelaskan nyamuk DBD biasa bersarang di tempat bening adalah benar.
Waktu hujan, kata Ade, air yang masuk ke sumur resapan mungkin air keruh tapi kalau hari-hari berikutnya tidak ada hujan dan kotoran mengendap, air akan menjadi bening dan ada kemungkinan nyamuk bersarang.
"Para dokter menyarankan Pemprov melakukan penelitian dulu dengan menggunakan beberapa lokasi tertentu di Jakarta. Bila ada cukup bukti bahwa sumur sumur resapan tidak menjadi peternakan nyamuk, barulah pengembangan bisa dilanjutkan," katanya.
Jangan sampai kata Ade, terkesan bahwa masyarakat Jakarta sekedar akan menjadi kelinci percobaan.Namun katanya para dokter juga mengingatkan bahwa penelitian itu tidak bisa dilakukan dengan sampel terbatas.
Harus ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa metode ini aman.
"Karena itulah mereka meminta Pemprov DKI bersama Dinas Kesehatan khususnya bagian penyakit menular mengkaji kemungkinan tersebut," ujarnya.
Apa yang disampaikan para dokter tersebut tentu sangat masuk akal. Sebab selama ini masyarakat lazim diperingatkan soal menjaga penampungan air, agar tidak menjadi sarang nyamuk.
"Kita harus sering menguras tempat penampungan air termasuk bak mandi, toren air, dan tempat penampungan air lainnya. Kita juga disarankan menggosok atau membersihkan dinding bak atau penampungan air untuk membuang telur nyamuk yang menempel pada dinding tersebut tiap hari," katanya.
Selain itu kata Ade kita juga disarankan menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti bak mandi atau drum.
Baca juga: KSAD Pastikan Turun Tangan Jika Reuni 212 Timbulkan Kekacauan, Jenderal Dudung: Kenapa Takut?
Baca juga: Sudah 6 Pelaku Pengeroyok AKBP Dermawan Ditetapkan Tersangka
Baca juga: Marcus/Kevin Berada di Grup Neraka, Coach Naga Api: Peluang Masih Ada
"Jadi kalau sekarang Anies mau membangun ribuan sumur resapan yang memungkinkan terjadinya penampungan air hujan selama berhari-hari. Apakah Anies sudah memperhitungkan resikonya, atau apakah sudah ada rencana di kepalanya untuk mencegah apa yang diperingatkan para dokter itu agar tidak sampai terjadi ," kata Ade.
"Nampaknya sih tidak. Program sumur resapan ini sendiri memang menarik diikuti. Anies sejak awal masa kepemimpinannya mencanangkan sumur resapan sebagai cara untuk menanggulangi banjir. Ia bahkan sempat menjanjikan pembebasan biaya PBB bagi masyarakat yang membuat sumur resapan di rumah masing-masing," kata Ade.
Anies katanya sejak awal tidak ingin mengikuti program normalisasi sungai ala Ahok yang dianggapnya melanggar sunnahtullah.
"Dia selalu berargumen air hujan kan, seharusnya diserap ke dalam tanah. Karena itulah ia terus ngotot dengan rencana pembangunan sejuta sumur resapan. Namun di sisi lain, kengototan itu tak pernah diikuti dengan langkah konkrit," kata Ade.
Dari sejuta sumur resapan yang dicanangkan pada 2017, kata Ade kini 4 tahun kemudian baru terlaksana di hampir 4000 titik. Pemprov pun menyatakan bahwa ditargetkan ada 23.000 titik sumur resapan akan dibangun sampai akhir pemerintahan Anies.
"Jadi drop dari satu juta menjadi 23.000 titik. Selama ini pun kita tak mendengar adanya evaluasi ini. Tiba-tiba saja Anies menetapkan akan terjadi peningkatan skala pembangunan sumur resapan, dengan biaya yang sangat besar, tentunya untuk pembangunan sumur resapan. Tahun 2022 anggarannya di RAPBD mencapai Rp125 Miliar," kata Ade.
Menurut Ade, kita tidak tahu apakah peringatan para dokter ini akan didengar Anies.
"Kalau dari pengalaman selama ini sih, Anies tidak akan peduli. Dia akan santai saja. Bahkan sangat mungkin setelah menggebu di awal pembangunan, sumur resapan itu akan dihentikan begitu saja. Dan kita tak tahu uangnya lari kemana," ujar Ade.
"Dengan Anies apapun bisa terjadi. Dia memang sosok yang tak bisa ditebak. Saya hanya bisa berdoa dan berharap apa yang dikhawatirkan para dokter itu takkan terjadi. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat," kata Ade