Berita Jakarta

Update Bus Transjakarta Hantam Pos Polisi di Cililitan, Sopir Ditetapkan Jadi Tersangka

Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan bahwa sopir ditetapkan tersangka usai gelar perkara selesai.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota
Bus TransJakarta dari arah Cawang, Jakarta Timur menuju Harmoni, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat menghantam Pos Polisi Lalu Lintas di dekat PGC, Kramat Jati, Jakarta Timur Kamis (2/12/2021) siang. 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Adi Kurnia Setiadi mendorong koleganya untuk membentuk panitia khusus (pansus). Tim tersebut dibentuk untuk mendalami rentetan kecelakaan lalu lintas yang dialami Transjakarta selama ini.

“Intinya, saya mendorong pansus terkait kecelakaan dalam kurun waktu kurang dari 40 hari ada enam kasus. Kami juga mendorong bagaimana Komisi B rapat kerja lagi dengan mengundang pihak operator dan pengemudi,” kata Adi usai rapat kerja dengan Transjakarta di DPRD DKI Jakarta pada Senin (6/12/2021).

Dalam kesempatan itu, Adi juga menilai perlu adanya pertimbangan DPRD DKI Jakarta dalam pengangkatan direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Selama ini seleksinya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tes) dilakukan Pemprov DKI Jakarta, tanpa melibatkan dewan.

Kemudian penunjukkan calon direksi yang lolos akan disepakati melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). “Setidaknya ada pertimbangan dewan karena ini menyangkut rakyat dan dewan adalah representasi rakyat.

Baca juga: Banjir Rob Melanda, Pengelola Pelabuhan Sunda Kelapa Lempar Kesalahan, Sebut Belum Dapat Ijin Amdal

Meski dewan nggak jadi pemutus (kebijakan), tetapi dipertimbangkanlah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Adi enggan menyinggung soal video yang menayangkan pegawai Transjakarta tengah menyaksikan tari perut (belly dance) ketika rapat berlangsung.

Kata Adi, pernyataannya saat rapat itu hanya sekadar shock terapi bagi direksi bahwa harus bekerja maksimal dalam melayani rakyat, bukan mengabaikan standar pelayanan minimum (SPM) yang dikeluarkan pemerintah daerah.

“Saya lebih membahas bagaimana mereka lebih profesional, lebih punya jobdesk tentang keselamatan dan kenyamanan. Transjakarta bukan mobil kejar setoran, ini subsidi pakai uang rakyat,” katanya.

“Jadi faktor keselamatan dan kenyamanan harus diutamakan. Pakai ruang rakyat, harus benar-benar maksimal dan masyarakat nggak tahu mitra operator, yang mereka tahu Transjakarta yah BUMD melayani mereka,” lanjutnya

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved