Selain Diguyur Duit APBN, Proyek Kereta Cepat Juga Utang Rp 65 Triliun ke China, Siapa yang Bayar?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo kembali menjadi perhatian setelah keluar peraturan baru yang memperbolehkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana APBN.

Padahal, sebelumnya, Jokowi berjanji pembangunan megaproyek itu tak bakal menggunakan duit negara.

Revisi aturan terbaru itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Perpres tersebut ditandatangani oleh Jokowi.

Baca juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp114 T, Mardani: Perlu Investigasi Serius

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Bebani Duit Negara, Musni Umar Heran Banyak Legislator Bungkam: Mana Suara PDIP?

Akibatnya, Jokowi mendapatkan banyak kritik karena dianggap tidak konsisten.

Meski menuai banjir kritik dan dinilai melanggar janji, pemerintahan Jokowi bergeming dan tetap mengucurkan uang negara untuk menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Proyek KCJB yang membutuhkan dana Rp113 triliun, dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia dengan konsorsium BUMN China.

Baca juga: Setahun Tragedi KM 50, HRS Serukan Doa Kehancuran Bagi Pembunuh Laskar FPI, Husin Alwi Bereaksi

 Konsorsium BUMN Indonesia bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk. dengan kepemilikan saham 38 persen, PT KAI dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan kepemilikan saham masing-masing 25 persen, dan PT Jasa Marga Tbk dengan kepemilikan saham 12 persen.

Konsorsium PSBI memiliki saham sebesar 60 persen di KCIC.

Sedangkan sisanya 40 persen dimiliki oleh konsorsium BUMN China yaitu Beijing Yawan HSR Co.Ltd.

Pada Kamis (4/11) lalu, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan struktur pembiayaan KCJB adalah,  75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh CDB dan 25 persen dibiayai dari ekuitas atau dana yang dimiliki konsorsium. 

Dari 25 persen ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium PSBI karena menjadi pemegang saham mayoritas.

Baca juga: Nasib Pilu Istri Polisi di Tangerang, Diusir dari Rumah Mewahnya gegara Tak Mampu Nyicil Utang

Sehingga pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia.

Dalam perjalanannya, biaya pembangunan proyek tersebut ternyata membengkak 1,9 miliar dollar AS atau Rp27 triliun rupiah (asumsi kurs Rp14.300). Sehingga, dana yang diperlukan meningkat, dari 6,07 miliar dollar AS  atau Rp85 triliun, menjadi 7,97 miliar dollar AS atau Rp113 triliun.