Proyek Kereta Cepat Bebani Duit Negara, Musni Umar Heran Banyak Legislator Bungkam: Mana Suara PDIP?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar menyoroti mengenai sikap pemerintah yang ngotot membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Seperti diketahui, meskipun banyak mendapatkan  kritik dan dinilai melanggar janji, pemerintahan Jokowi bergeming dan tetap mengucurkan uang negara untuk menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Musni Umar menyebut, langkah pembiayaan kereta cepat akan semakin membebani keuangan negara.

Dan akhirnya, rakyat pula yang menanggungnya.

Baca juga: NASIB Polantas yang Minta Sekarung Bawang kepada Sopir Truk, Kini Dikandangkan di Yanma PMJ

"Proyek mubazir akhirnya peroleh Penyertaan Modal dari Negara. Kebijakan ini semakin membebani APBN. Pada akhirnya yang menanggung beban rakyat," tulis Musni Umar di Twitter dikutip pada Rabu (3/11/2021).

Musni Umar pun heran mengapa mayoritas anggota DPR RI bungkam dengan langkah pemerintah ini dan hanya sedikit pihak yang menyuarakan,

"Hanya PKS, Faisal Basri, Rahmat Gobel (Nasdem) yang gugat. Mana suara anggota PDIP, Golkar dll yang berkuasa di parlemen?" tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menjadi perhatian setelah keluar peraturan baru yang memperbolehkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana APBN.

Padahal, beberapa waktu lalu, Jokowi berjanji pembangunan megaproyek itu tak bakal menggunakan duit negara.

Revisi aturan terbaru itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Perpres tersebut ditandatangani oleh Jokowi.

Baca juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp114 T, Mardani: Perlu Investigasi Serius

Akibatnya, Jokowi mendapatkan banyak kritik karena dianggap tidak konsisten.

Dilansir dari Antara, Senin (1/11/2021), proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dan komitmen pendanaan dari China Development Bank (CBD).

"Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium (leading consortium) Kereta Cepat Jakarta Bandung bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi Covid-19," kata Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut Dwiyana, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh CDB dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium. 

Baca juga: Jenderal Andika tanpa Atribut Lengkap saat Lepas Presiden ke LN Disorot, Pengamat:Sangat Tidak Lazim