Azas Tigor Sesali Manajemen Transjakarta tak Menerapkan Pengawasan Ketat pada Sopir

Awalnya pengemudi bernama Jamudi menurunkan seluruh penumpang di pemberhentian terakhir Halte Puri Beta 2.

Kemudian Jamudi memarkirkan kendaraan di lokasi tersebut ,persisnya di jalur sebelah kanan.

"Selanjutnya Pengemudi menuju ke kamar kecil untuk buang air kecil yang jaraknya sekitar jarak kurang lebih 10 meter dari bus," ujarnya kepada wartawan.

Saat ditinggal itulah, tiba-tiba bus berjalan sendiri sehingga menabrak tumpukan tanah dan tembok di area pemberhentia akhir Puri Beta 2.

Baca juga: Tanpa Wiljan Pluim, PSM Makassar Ngotot Gilas Persija Jakarta di Stadion Manahan

Saat itu kata Argo, pengemudi berupaya  mengejar bus yang melaju ke depan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Adi Kurnia Setiadi mendorong koleganya untuk membentuk panitia khusus (pansus). Tim tersebut dibentuk untuk mendalami rentetan kecelakaan lalu lintas yang dialami Transjakarta selama ini.

“Intinya, saya mendorong pansus terkait kecelakaan dalam kurun waktu kurang dari 40 hari ada enam kasus. Kami juga mendorong bagaimana Komisi B rapat kerja lagi dengan mengundang pihak operator dan pengemudi,” kata Adi usai rapat kerja dengan Transjakarta di DPRD DKI Jakarta pada Senin (6/12/2021).

Dalam kesempatan itu, Adi juga menilai perlu adanya pertimbangan DPRD DKI Jakarta dalam pengangkatan direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Selama ini seleksinya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tes) dilakukan Pemprov DKI Jakarta, tanpa melibatkan dewan.

Kemudian penunjukkan calon direksi yang lolos akan disepakati melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). “Setidaknya ada pertimbangan dewan karena ini menyangkut rakyat dan dewan adalah representasi rakyat.

Baca juga: Banjir Rob Melanda, Pengelola Pelabuhan Sunda Kelapa Lempar Kesalahan, Sebut Belum Dapat Ijin Amdal

Meski dewan nggak jadi pemutus (kebijakan), tetapi dipertimbangkanlah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Adi enggan menyinggung soal video yang menayangkan pegawai Transjakarta tengah menyaksikan tari perut (belly dance) ketika rapat berlangsung.

Kata Adi, pernyataannya saat rapat itu hanya sekadar shock terapi bagi direksi bahwa harus bekerja maksimal dalam melayani rakyat, bukan mengabaikan standar pelayanan minimum (SPM) yang dikeluarkan pemerintah daerah.

“Saya lebih membahas bagaimana mereka lebih profesional, lebih punya jobdesk tentang keselamatan dan kenyamanan. Transjakarta bukan mobil kejar setoran, ini subsidi pakai uang rakyat,” katanya.

“Jadi faktor keselamatan dan kenyamanan harus diutamakan. Pakai ruang rakyat, harus benar-benar maksimal dan masyarakat nggak tahu mitra operator, yang mereka tahu Transjakarta yah BUMD melayani mereka,” lanjutnya. (m27/faf)