Lama 'Tiarap' Usai Ditegur Prabowo, Fadli Zon Sependapat dengan Presiden Jokowi soal Mural

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Saat memberikan pengarahan kepada Kasatwil tahun 2021 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggul soal mural.

Jokowi heran, banyak mural tentang kritik ke pemerintah di sejumlah daerah dihapus. Menurut orang nomor satu di Indonesia itu,  mural sebenarnya urusan kecil.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kasatwil tahun 2021 seperti dalam video yang dilihat di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

Video: Dinding Tembok Kompas Gramedia Sepanjang 110 Meter Penuh Mural

Dalam kesempatan itu Jokowi menyinggung soal mural saat mewanti-wanti soal indeks kebebasan berpendapat yang turun.

"Contoh kecil-kecil saja. Mural dihapus. Saya tahu nggak mungkin itu. Perintahnya Kapolri juga nggak mungkin. Perintahnya kapolda juga nggak mungkin. Perintahnya kapolres juga mungkin nggak mungkin."

"Itu sebetulnya urusan di polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu, beri tahu kapolsek-kapolsek sampai kapolsek diberi tahu. Itu urusan kecil," ujar Jokowi.

Baca juga: MK Putuskan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, Fadli Zon: UU Ini Harusnya Batal

Baca juga: Gara-gara Cuitan UU Cipta Kerja Terlau Banyak Invisible Hand, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon yang sempat "tiarap" dalam urusan cuit-mencuit di media sosial twitter, pun langsung menyambar, begini cuitannya:

"Sy sependapat dg P @jokowi, mural itu urusan kecil, sama dg baliho, tak perlu diturunkan apalagi ditakuti. Mari kita jaga n rawat demokrasi," tulisnya di akun miliknya, @fadlizon, Sabtu (4/12/2021).

Cuitan "lunak" dan "bersahabat" dari mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu apakah karena akibat mendapat teguran dari Prabowo Subianto? 

Sebelumnya diberitakan, sekitar dua pekan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR sekaligus Politisi Partai Gerindra Fadli Zon tak lagi berkicau di Twitter, usai ditegur Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Dua Pekan Dicari-cari, Fadli Zon Pamer Foto sedang di Spanyol, Warganet: Welcome Back Jubir Rakyat

Fadli Zon ditegur lantaran menyindir Presiden Joko Widodo soal banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Cuitan terakhir Fadli Zon disampaikan pada 13 November 2021.

Namun, pada Sabtu (27/11/2021) Fadli Zon tiba-tiba muncul lagi.

Baca juga: Hak Kelola Bandara Kualanamu Berpindah ke Asing, Roy Suryo Miris: Ambyar, Anak Cucu Kita Dapat Apa?

Ia menyatakan, adanya keputusan MK tersebut, seharusnya pemerintah membatalkan Undang-undang Cipta Kerja.

"UU ini harusnya batal karena bertentangan dengan konstitusi dan banyak masalah sejak awal proses. Terlalu banyak “invisible hand”. Kalau diperbaiki dalam 2 tahun artinya tak bisa digunakan yang belum diperbaiki," tulis Fadli Zon di Twiiter pribadinya, Sabtu.

Soal mural "Koruptor Dirangkul... "

Sebelumnya diberitakan,  muncul mural bernada kritik di Jalan Taman Bintaro Barat, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (5/10/2021).

Pantauan di lapangan, mural di sebuah tembok tersebut bertuliskan "Koruptor Dirangkul, Rakyat Kecil Dipukul".

Gambar mural yang memiliki panjang sekitar tiga meter itu dicat berwarna merah dan putih.

Mural itu juga dihiasi sejumlah gambar cetakan telapak tangan.

Baca juga: Ingatkan Petinggi Densus 88 Tak Tebarkan Islamphobia, Fadli Zon: Sebaiknya Densus 88 Dibubarkan Saja

Letak mural yang berada di tepi jalan raya membuat sejumlah pengendara menengok sejenak.

Beberapa pengendara juga terlihat berhenti dan mengabadikan gambar mural tersebut dengan kamera ponselnya.

Warga sekitar bernama Ahmad (48) mengaku tidak mengetahui siapa pembuat mural tersebut.

Ia pun tidak tahu sejak kapan mural itu dibuat.

"Nggak tahu saya, ini juga baru tahu. Mungkin anak-anak muda (yang buat mural)," kata Dani di lokasi, Selasa diberitakan Tribun Jakarta.

Baca juga: Sindiran Fadli Zon kepada Jokowi Dinilai Sensasional, Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri

Anggota dewan apresiasi Kapolri

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Rizki Faisal sambut positif sikap tegas Kapolri dalam menyikapi tindakan anggota Polri di lapangan.

Utamanya terkait dengan penertiban kritik yang disampaikan melalui mural atau gambar dan tulisan di dinding yang belakangan menuai protes keras netizen dan sejumlah pihak.

Rizki menjelaskan, program unggulan Kapolri Jenderal Listyo sigit adalah Presisi, di mana salah satu programnya adalah bagaimana mengaktualisasikan pelayanan masyarakat yang lebih humanis.

Antara lain tilang elektronik, sim online, program restorastive justice, dan beberapa yang lainnya.

Baca juga: Fadli Zon Tak Lagi Berkicau di Twitter Usai Ditegur Prabowo, Riza Patria: Tanya Langsung Aja

"Program presisi ini kan jelas ya, pesan yang termuat adalah meminimalisir kontak fisik antara petugas di lapangan dengan warga, sehingga konflik of interest bisa dihindari atau tercegah," ungkap Presidium Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) 98 ini, Kamis (16/9/2021).

Lebih lanjut Rizki menjelaskan, Presiden dan Kapolri sangat menghargai demokrasi dengan selalu berusaha untuk mendengar pendapat atau kritik yang disampaikan oleh siapapun.

Jika demikian, lanjut Rizki, sejumlah tindak pengamanan seperti peristiwa kritik yang disampaikan melalui mural tentu itu bukan merupakan kebijakan Kapolri tapi spontanitas petugas di lapangan.

Petugas sepertinya hanya ingin bertindak cepat agar situasi kondusif terkendali, tanpa mempertimbangkan bahwa tindakan reaksioner itu dapat diartikan aparat berlebihan dalam tindakannya.

Karena itu sikap cepat Kapolri mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi untuk dijadikan pedoman di lapangan dengan tetap mengutamakan nilai-nilai demokrasi.

Serta mengedepankan sikap humanis tentu harus kita apresiasi sebagai bentuk keberpihakan Kapolri pada nilai-nilai demokrasi.

"Selama dilakukan dalam koridor yang dibenarkan secara aturan dan hukum yang berlaku, komitmen Kepolisian untuk memberi ruang agar dapat tersampaikan dengan baik. Ini bagus sekali, sesuai dengan visi misi Kapolri yang terus berusaha mengedepankan humanisme dalam menjalankan tugas di lapangan" pungkas Sekretaris Partai Golkar Kepri. (*)