Formula E
Dianggap Bhayakan Posisi Jokowi, Sekjen PSI Sarankan Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E
Penyelenggaraan balapan Formula E yang akan digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuai konflik.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Penyelenggaraan balapan Formula E yang akan digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuai konflik.
Untuk memuluskan perhelatan balapan mobil listrik itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni menjadi Ketua Pelaksana Turnamen Formula E pada Juni 2022.
Penunjukkan Sahroni dikritisi Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI) Dea Tunggaesti.
Dia menyarankan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh meminta, agar Sahroni mundur dari jabatannya sebagai Ketua Pelaksana Turnamen Formula E.
Pasalnya, langkah Sahroni dinilai membahayakan posisi Presiden RI Jokowi.
Baca juga: Bambang Widjojanto Meyakini Jakpro Mendukung KPK Mengawasi Ajang Balap Formula E
Baca juga: Tak Hanya KPK, Crazy Rich Tanjung Priok Akui Telah Gandeng BPK untuk Awasi Pelaksanaan Formula E
Baca juga: Bantah Libatkan Jokowi dalam Formula E, Sahroni: Kami Cuma Laporan Saja, Ini Kan Event Internasional
Oleh karena itu, sudah selayaknya Sahroni mundur dari kepanitiaan ajang balap mobil tersebut.
“Kalau saya jadi Bang Surya Paloh, saya akan minta Mas Sahroni untuk mundur dari jabatan Ketua Pelaksana Formula E,” kata Dea berdasarkan keterangannya pada Selasa (30/11/2021).
Dea berujar bahwa permintaannya itu karena sosok Sahroni mempresentasikan politisi di NasDem.
Meski nyatanya di Ikatan Motor Indonesia (IMI) mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen)
PSI menilai langkah Sahroni membahayakan karena membawa nama Jokowi ketika masih banyak persoalan membelit Formula E.
BERITA VIDEO: Gubernur Anies Luruskan Pernyataan Bamsoet Soal Sirkuit Formula E, Masa Urusan Lokasi Kok Presiden?
Dea berujar bahwa Formula E sedang diselidiki KPK, namun panitia yang terdiri dari IMI, PT Jakpro, dan Formula E Operations (FEO) malah minta bertemu dengan Presiden Jokowi.
“Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi,” ujar Dea.
Dea menerangkan bahwa saran tersebut berangkat dari keprihatinan sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan Jokowi.
Meski PSI partai junior, tak ada salahnya mengingatkan koleganya di partai lain yang masuk dalam koalisi juga.
