Breaking News:

UMP DKI

Ariza Imbau Buruh Legawa dan tak Demo Berlebihan Terkait Kenaikan UMP Jakarta Sebesar 0,85 Persen

Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengimbau buruh untuk memiliki sikap legawa dan tak demo secara berlebihan karena akan kontraproduktif.

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
ILUSTRASI - Wagub DKI Ahmad Riza Patria minta buruh tak demo berlebihan terkait kenaikan UMP DKI sebesar 0,85 persen. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta kembali berunjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan aspirasi mengenai upah minimum provinsi (UMP) 2022, Senin (29/11/2021).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan, bahwa terkait waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 pada 20 November 2021, sudah mengikuti aturan yang diberikan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Batal Digelar di Monas-Patung Kuda, Wagub DKI Apresiasi Lokasi Reuni PA 212 Diubah ke Sentul Bogor

Tetapi, keputusan Pemprov DKI yang hanya menaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 0,85% menuai protes keras dari kalangan buruh.

"Ya, dari Pemprov ini kan penetapan ada batas waktu tanggal 20, ini mengacu pada formula yang ada. Sekalipun dimasukan ke dalam formula yang ada tinggal dimasukan. Kan tidak boleh juga melanggar kan. Ini kewenangan kan ada di pemerintah pusat, berbeda dengan yang ada di Provinsi lain," ucap Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (29/11/21) malam.

Pria yang karib disapa Ariza ini juga mengatakan di Provinsi lain punya Kabupaten Kota ketika provinsi menetapkan seperti Jakarta, tapi di Kabupaten dan kota naik semua.

"Coba lihat Jawa Barat dan Jawa Tengah, antara provinsi dan kabupaten kota berbeda. Kita kan gak bisa beda gitu karena kota administratif," tambahnya.

Kendati demikian, kata Ariza apa yang ditetapkan oleh Pemprov akan sesuai dengan kabupaten kota.

Baca juga: Ada Empat Hal yang Diajukan Fraksi PSI Sebelum Anies Selesaikan Jabatannya Sebagai Gubernur Jakarta

"Jadi apa yang diputuskan oleh provinsi sesuai dengan kabupaten kota. Di provinsi lain apa yang ditetapkan oleh provinsi, kemudian penetapannya oleh kabupaten berbeda. Provinsi lainnya mengikuti provinsi yang ada. Tapi kabupaten kota mengikuti kesepakatan yang ada," jelasnya.

Sehingga, dirinya meminta para buruh tetap bersabar dan tidak menggelar demo secara berlebihan. Apalagi saat ini masih dalam masa pandemi.

"Para buruh kami minta enggak perlu merespons dengan demo yang berlebihan khawatir menimbulkan klaster penularan (Covid-19). Jangan sampai demo besar ada yang menyusupi. Kami mengerti demo buruh semata untuk kesejahteraan para buruh, kami hargai, kami hormati. Beri kesemapatan kami untuk memperjuangkan yang terbaik untuk kepentingan buruh, kepentingan pengusaha, dan kepentingan masyarakat," tutupnya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved