Breaking News:

Omnibus Law

UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, Legislator Golkar Tetap Yakin Omnibus Law Jalan Keluar

Christina menyatakan, pihaknya di DPR menghargai putusan MK, dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/DENNIS DESTRYAWAN
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan Undang-undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan Undang-undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Christina menyatakan, pihaknya di DPR menghargai putusan MK, dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

Artinya, kata dia, DPR sangat terbuka untuk melakukan perbaikan hal-hal yang dianggap inkonstitusional sebagaimana diputuskan MK.

Baca juga: Inisiasi Perdamaian dengan Anggiat Pasaribu, Puan Maharani Bilang Arteria Dahlan Orang Galak

"Mekanismenya seperti apa, tentu DPR akan bersama pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan."

"Saya rasa ini harus ditindaklanjuti segera, sehingga sebelum tenggat waktu dua tahun harusnya sudah bisa selesai," ujar Christina ketika dihubungi Tribunnetwork, Jumat (26/11/2021).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan secara substansi, Indonesia memerlukan metode Omnibus Law, sebagai salah satu cara untuk melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan yang ada.

Baca juga: Farid Ahmad Okbah Sempat Bertemu Jokowi di Istana Sebelum Ditangkap, Densus 88: No Comment

Utamanya, lanjut dia, menyangkut masalah tumpang tindih peraturan, ketidaksesuaian materi muatan, hiperregulasi, sampai pada problem ego sektoral.

"Saya berpendapat Omnibus Law menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan peraturan perundang-undangan yang dialami Indonesia secara cepat, efektif, dan efisien."

"Serta dapat menjadi solusi untuk melakukan penataan dan harmonisasi existing regulasi," tuturnya.

Baca juga: Pesan Dudung kepada Prajurit Kodam XVIII Kasuari: Cintai Masyarakat Papua Seperti Diri Sendiri

Christina berpendapat, pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law bukanlah barang baru di Indonesia.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved