Berita Jakarta
Unjuk Rasa Ormas Pemuda Pancasila di Gedung DPR Ricuh, Polisi Kena Bogem Mentah, Massa Berhamburan
Anggota Pemuda Pancasila terlihat berhamburan ke Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Penulis: Desy Selviany | Editor: Feryanto Hadi
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI -Aksi unjuk rasa Pemuda Pancasila (PP) di depan Gedung DPR RI berakhir ricuh. Sejumlah anggota polisi terluka dalam pengamanan unjuk rasa tersebut.
Dalam video, terlihat demo yang diikuti sekira 500 orang itu berhamburan ke Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).
Pria-pria memakai baju loreng oranye terlihat memukul seorang anggota polisi.
Baca juga: Bamsoet Ngotot Jokowi Dilibatkan Memilih Lintasan Formula E, Anies Tak Setuju: Ya Enggak Bisa Lah
Baca juga: Kapolres Karawang: Empat Anggota GMBI Luka Parah Saat Bentrokan, Satu Diantaranya Tewas
Dikabarkan anggota polisi itupun alami luka akibat serangan tersebut.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo membenarkan informasi tersebut.
Kata Sambodo, anggota polisi yang terluka ialah polisi lalu lintas tepatnya Kabag Ops Ditlanyas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karo Sekali.
"Ya benar (ada anggota terluka)," ujarnya singkat.
Pada foto yang didapat terlihat Dermawan terluka di bagian kepala belakang.
Baca juga: Insiden Baku Hantam Polisi dan TNI Didamaikan Para Komandan, Pengamat Ingatkan Potensi Balas Dendam
Aksi memprotes pernyataan politisi PDI P
Dalam aksi tersebut, ratusan anggota Pemuda Pancasilameminta Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang meminta maaf.
Hal tersebut disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan, Yedidiah Soerjosoemarno.
Menurutnya, pernyataan Junimart Girsang dalam sebuah pemberitaan tidak berdasarkan pada fakta-fakta Pemuda Pancasila.
Pernyataan tersebut pun dinilainya sangat menyudutkan Pemuda Pancasila yang berpedoman pada Ideologi Negara sebagai dasar AD/ART.
"Pancasila adalah nomor satu bagi Pemuda Pancasila karena dirinya lahir dari Pancasila."
"Pernyataan Junimart tersebut dapat dianalogikan seolah terdapat anggota DPR yang korupsi lalu Pemerintah harus membubarkan Lembaga DPR atau Partai penyokong si pengkorupsi tersebut, tanpa menilai orang tersebut adalah oknum dari DPR atau Partainya yang sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat," jelas Yedi.
