Breaking News:

Berita Regional

Fakta Baru 3 Murid SD Penganut Saksi Yehuwa Tak Naik Kelas, Kepsek Bantah Ada Diskriminasi

Sebanyak tiga penganut Saksi Yehuwa di sekolah disebut tidak naik kelas selama tiga tahun berturut turut sejak 2018 dengan alasan agama yang dianut.

Penulis: | Editor: Feryanto Hadi
Is via Kompas.com
SDN 051 Tarakan Kaltara. Sekolah ini tengah menjadi sorotan karena dugaan intoleransi terhadap muridnya sor(Dok.Hasto) 

WARTAKOTALIVE.COM, TARAKAN--Sedang hangat diperbincangkan publik mengenai tiga siswa sekolah dasar di Tarakan, Kalimantan Utara yang tidak naik kelas selama tiga tahun berturut-turut karena menganut aliran kepercayaan yang berbeda.

Kasus itu menjadi menjadi sorotan karena dugaan mendapat diskriminasi oleh pihak sekolah karena menganut paham Saksi Yehuwa.

Nadiem mengatakan, ingin menghapus dosa besar pendidikan, di antaranya intoleransi. Kasus yang dicontohkan Nadiem terjadi di SDN 051 Tarakan Kaltara.

Sebanyak tiga penganut Saksi Yehuwa di sekolah disebut tidak naik kelas selama tiga tahun berturut turut sejak 2018 dengan alasan agama yang dianut.

Baca juga: Penangkapan Petinggi MUI Bikin Opini Publik Terpecah, Mahfud MD Sebut Densus 88 Sudah Lama Mengintai

Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan FX Hasto Budi Santoso membantah tudingan terhadap ke sekolahnya.

"Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa terjadi intoleransi di sekolah," ujar Hasto saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/11/2021).

Ia menjelaskan, ketiga bocah bersaudara tersebut, saat ini masih berstatus sebagai murid SDN 051 Tarakan.

Ketiganya berada di kelas II, IV dan Kelas V.

"Tidak ada perlakuan diskriminatif atau intoleran. Setiap bertemu guru, ketiganya selalu menyapa, hubungan dengan para temannya baik, begitu juga dengan guru gurunya," lanjutnya.

Baca juga: Cyber Army Ulama dan Anies Dibentuk, MUI DKI Sindir Pihak yang Gerah: Kayak Cacing Kepanasan Saja

Hasto membenarkan ketiganya merupakan penganut Saksi Yehuwa.

Namun demikian, pihak sekolah tidak pernah mempermasalahkan keyakinan yang dianut.

Hanya saja, sekolah kesulitan untuk membina ketiga anak tersebut.

Ketiga bocah tersebut tidak pernah mau menghormat bendera saat upacara dan menolak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pihak sekolah hanya sebatas memberikan pembinaan dengan obrolan dua arah dan tanya jawab, semuanya diterima ketiga anak tersebut dengan baik.

"Tindakan mereka itu lebih pada ranah akidahnya. Saya tidak berani mengatakan tindakan yang didasari keyakinan itu memengaruhi nasionalisme mereka, jadi sebetulnya persoalan ini yang menjadi perhatian kami, bagaimana solusinya," katanya.

Meski demikian, Hasto kembali menegaskansekolah tidak pernah merundung atau memberi perlakuan berbeda bagi ketiganya.

Baca juga: Kerabat TNI Ribut dengan Ibu Arteria Dahlan Berbuntut Saling Lapor,Kodam Jaya Serahkan ke Kepolisian

Sekolah tetap melakukan kewajibannya untuk mendidik dan memberikan hak pendidikan yang sama dengan murid murid lain.

Ketika masih belajar tatap muka, ketiganya juga diperlakukan tidak berbeda dengan murid lainnya. Demikian juga saat daring, sekolah memberikan hak pendidikan yang sama.

"Saya secara pibadi berharap kasus seperti ini tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak. Yang kedua, fokusnya adalah bagaimana menyelamatkan anak anak ini, bukan masalah perkara hukumnya yang dibesar besarkan," sesalnya.

SDN 051 Tarakan memang digugat oleh orangtua ketiga bocah penganut Saksi Yehuwa tersebut.

Kuasa hukum penggugat mendalilkan adanya intoleransi yang berakibat pada psikologi anak.

Menjawab gangguan psikologi, pihak sekolah juga sudah mendatangkan tenaga psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Tarakan.

"Untuk menjawab hukum tentu harus lewat secarik kertas. Pemeriksaan psikolog tidak ada gangguan psikologi, normal saja. Kami yakin anak didik kami tidak ada gangguan psikologi itu karena memang tidak ada intoleransi atau diskriminasi," katanya.

Ada tiga gugatan yang dilayangkan terkait kasus ini.

Gugatan pertama sudah selesai.

Untuk gugatan kedua masih berada dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Sedangkan gugatan ketiga sedang dalam proses mediasi antara penggugat dan pihak sekolah sebagai tergugat.

"Selama saya menjadi Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan, saya lebih mementingkan bagaimana solusi untuk membantu anaknya. Selalu kalimat itu yang saya sampaikan di persidangan," jelasnya.

Terkait alasan ketiganya tidak naik kelas sejak 2018 sampai 2020, kata Hasto, karena nilai mata pelajaran.

Tidak ada kaitannya dengan kepercayaan yang dianut.

Dia menjabarkan, pada 2018, alasan tidak naik kelas adalah karena ketiganya menolak menghormat bendera dan tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan.

"Dari risalah yang saya baca, nilai PPKN mereka kurang baik, itu salah satu sebab mengapa tidak naik saat itu," jawabnya.

Untuk tahun berikutnya baik 2019 atau 2020 juga sama.

Ketiganya tidak memiliki nilai yang baik di mata pelajaran Bahasa Indonesia, Agama dan PPKN.

Di sekolah mana pun, lanjutnya, tiga mata pelajaran tersebut tentu harus memiliki nilai bagus.

"Mereka kurang bagus di Mapel itu, mungkin akibat jarang masuk atau tugas yang tidak lengkap, sehingga akhirnya nilainya tidak memenuhi syarat. Saya kira sekolah pasti ada dasarnya untuk memutuskan itu," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Tajuddin Tuwo, menolak memberikan keterangan terhadap kasus yang tengah disorot ini.

Dihubungi melalui sambungan telepon, Tajuddin meminta wawancara dilakukan setelah Disdik Tarakan bersama KPAI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan melakukan kunjungan ke SDN 051 Tarakan.

"Besok sajalah, nantilah baru wawancara ya," jawabnya menutup panggilan.

Sorotan dari KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengungkapkan, telah terjadi dugaan kasus intolensi pada kasus tersebut.

"Karena faktanya banyak terjadi, diantaranya adalah dugaan kuat kasus intoleransi di salah satu SDN di kota Tarakan, Kalimantan Utara," kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, Minggu (21/11/2021).

Berikut fakta-fakta yang dirangkum Wartakotalive.com:

1. Tak mendapatkan pelajaran agama

Retno menjelaskan ada 3 kakak beradik yang beragama Saksi Yehuwa yang tidak naik kelas selama 3 (tiga) tahun berturut-turut karena permasalahan nilai agama di rapor.   

Ketiganya bersekolah di SDN 051 Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Ketiga kakak beradik tersebut bernama M (14 tahun) kelas 5 SD; Y(13  tahun) kelas 4 SD; dan YT (11 tahun) kelas 2 SD.

"Mereka tidak naik kelas pada tahun ajaran 2018/2019; lalu tahun ajaran 2019/2020; dan tahun ajaran 2020/2021," ujar Retno.

“Orangtua korban membuat pengaduan ke KPAI dan atas pengaduan tersebut, KPAI segera melakukan koordinasi dengan Itjen Kemendikbud Ristek untuk pemantauan bersama ke Tarakan,” ungkap Retno Listyarti.

Adapun alasan tidak naik kelas ketiga anak tersebut berbeda-beda alasannya setiap tahun.

"Mulai dari sekolah menolak memberikan pelajaran agama pada ketiga anak tersebut, sampai anak diminta menyanyikan lagu rohani yang tidak sesuai dengan keyakinannya," ujarnya.

2. Orang tua tempuh jalur hukum

Atas keputusan sekolah, menurut Retno, orangtua siswa melakukan perlawanan ke jalur hukum dan mereka selalu menang di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Baca juga: Sukses Boyong Piala Thomas, PBSI Dapat Apresiasi Senilai Rp5 Miliar

Baca juga: Utang Pinjol Rp 90 juta, Pemuda di Kembangan Coba Akhiri Hidup dengan Lompat dari Atas Gedung 

Baca juga: Art Moments Jakarta Online 2, Missao Corporation Jelaskan Penanganan Benda Seni Secara Profesional

"Namun pihak sekolah selalu punya cara setiap tahun untuk tidak menaikan kelas, ketiga anak tersebut.  Keputusan ke jalur hukum ditempuh orantua korban lantaran jalur dialog dan mediasi menemui jalur buntu," katanya.

Secara psikologi, kata Retno, anak sudah sangat terpukul.

"Mulai kehilangan semangat belajar, merasa malu dengan teman-teman sebaya karena sudah tertinggal kelas selama 3 tahun berturut-turut, bukan karena mereka tidak pandai akademik, namun karena  perlakuan diskriminasi atas keyakinan yang mereka anut. Padahal anak hanya  mengikuti keyakinan orangtuanya," papar Retno.

“Ketiga anak sudah menyatakan dalam zoom meeting dengan KPAI dan Itjen Kemendikbud Ristek, bahwa  mereka tidak mau melanjutkan sekolah jika mereka tidak naik kelas lagi untuk keempat kalinya,” ungkap Retno yang juga menjadi penanggungjawab Tim Pemantauan Kasus Intoleransi di Tarakan atas penugasan Itjen Kemendikbud Ristek. 

3. Tinggal Kelas Kali Pertama (2018-2019) : Dianggap Absen tanpa keterangan

Retno menjelaskan ketiga anak tidak naik kelas karena dianggap tidak hadir tanpa alasan selama lebih dari 3 bulan.

Padahal, ketiga anak tersebut tidak hadir karena dikeluarkan dari sekolah dan baru dapat kembali setelah penetapan PTUN Samarinda.

Pada 15 Desember 2018, keputusan sekolah secara resmi mengeluarkan ketiga anak dari sekolah.

"Sejak ini, ketiga anak tidak diperbolehkan ikut kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada 16 April 2019, melalui penetapan PTUN Samarinda (putusan sela) ketiga anak dikembalikan ke sekolah, hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pada Kenaikan kelas tahun ajaran 2018-2019, anak-anak tinggal kelas," katanya.

Lalu, pada 8 Agustus 2019, kata Retno, putusan PTUN Samarinda membatalkan keputusan sekolah, karena terbukti melanggar hak-hak anak atas pendidikan dan kebebasan melaksanakan keyakinannya.

Baca juga: Fokus Menuju Liga III, PCB Persipasi Gelar TC

Baca juga: Terinspirasi Tompi, Andira Bernyanyi Sambil Bekerja Sebagai Dokter, Rilis Lagu Jatuh yang Sejatuhnya

Baca juga: Tangis Imelda Wiguna Pecah Saat Kenang Perhatian Verawaty Fajrin

Mengeluarkan anak-anak dari sekolah, menghukum mereka, menganggap pelaksanaan keyakinannya sebagai pelanggaran hukum adalah tidak sejalan dengan perlindungan konstitusi atas keyakinan agama dan ibadah. Juga merupakan bentuk intoleransi di lingkungan pendidikan.

PTUN memutuskan mengembalikan anak ke sekolah.

“Meski hak-hak ketiga anak atas keyakinan beragama dan pendidikan dihormati dan  diteguhkan di PTUN, sehingga mereka kembali ke sekolah, namun mereka diperlakukan secara tidak adil karena tidak naik kelas untuk alasan yang tidak sah”, ungkap Retno. 

4. Tinggal Kelas Kali Kedua (2019-2020) : Tidak diberikan pelajaran Agama dan tidak punya nilai Agama

Sejak ketiga anak kembali ke sekolah melalui putusan PTUN Samarinda, ketiga anak dibiarkan tanpa akses pada kelas pendidikan Agama Kristen yang disediakan sekolah.

AT (orangtua ketiga anak korban) telah berulangkali meminta agar anak-anak diberikan pelajaran Agama Kristen, agar bisa naik kelas, namun itu dipersulit dengan berbagai  syarat yang tidak berdasar hukum.

Keadaan dimana terus dibiarkan oleh sekolah hingga akhir tahun ajaran, ketiga anak tidak naik kelas karena tidak punya nilai pelajaran Agama Kristen.

“Selama tahun ajaran 2019-2020, Bapak AT terus berupaya meminta agar ketiga anaknya diberikan akses pendidikan Agama dari pihak sekolah. AT  tidak pernah menolak kelas Agama Kristen tersebut, bahkan memintanya,” ujar Retno.

Retno menambahkan, sekolah mensyaratkan agar Bapak AT mendapatkan rekomendasi dari Bimans Kristen Kota Tarakan agar dapat akses pada pelajaran Agama Kristen. Hal mana dilakukan oleh Bapak Tunbonat, hingga mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama No.: B.017/KK.34.03/6/BA.03/01/2020 tanggal 3 Januari 2020. 

DR yang merupakan  Guru Pendidikan Jasmani dan Pembimbing Pendidikan Agama Kristen SDN 051, mengakui bahwa sejak awal tahun 2019, bapak AT sudah terus menemuinya untuk memohon agar ketiga anaknya dilibatkan dalam pelajaran Agama di sekolah.

Namun dirinya keberatan karena adanya perbedaan akidah dan ajaran antara keyakinannya dan agama ketiga anak sebagai Kristen Saksi-Saksi Yehuwa.

Karena ketiadaan pelajaran Agama, Sidang Jemaat Kristen Saksi-Saksi Yehuwa Tarakan pernah mengeluarkan surat tertanggal 20 Juli 2021, yang menerangkan bahwa selama tahun ajaran 2019-2020, ketiga anak tersebut belajar Agama di tempat ibadahnya.

Meskipun seharusnya itu bisa dipertimbangkan sebagai sumber pendidikan Agama dari Lembaga masyarakat (non-formal), namun sekolah mengabaikannya dan tetap memutuskan agar ketiga anak tidak naik kelas.

Baca juga: BIN Gelar Vaksinasi di Ponpes Al-Idrus Lebak, Banten Diharap Segera jadi Zona Hijau

Baca juga: Tanggapi Bebasnya Habib Bahar bin Smith dari Penjara, Denny Siregar Pastikan Pilpres Makin Seru

Baca juga: Jozeph Paul Zhang: Yang Bilang Saya DPO Orang Bodoh, Itu Cara Polisi Biar Semua Mingkem

“Sekolah telah melanggar hukum dengan sama sekali tidak memberikan pelajaran Agama, menetapkan syarat-syarat yang tidak berdasar hukum, serta mempersoalkan keyakinan Agama dari ketiga anak”, ujar Retno. 

Retno menambahkan, sekolah bukan hanya tidak mampu memberikan pendidikan agama dari guru yang  seagama bagi ketiga anak tersebut, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangan. Namun dengan aktif menghalangi ketiga anak mendapatkannya.

Pada kasus kedua ini, PTUN Samarinda memutuskan bahwa keputusan sekolah untuk membuat ketiga anak tidak naik kelas karena pelajaran agama adalah keputusan yang keliru, karena dilatarbelakangi pada tindakan diskriminatif yang tidak menghormati hak ketiga anak atas keyakinan agama dan pendidikan yang berkelanjutan.

Atas keputusan PTUN tersebut, sekolah mengajukan banding atas putusan tersebut dan sekarang sedang dalam proses Kasasi. Meski tahun ajaran 2019-2020 berakhir, ketiga anak tersebut masih belum naik kelas.

5. Tinggal Kelas Kali Ketiga (2020-2021) : Nilai Agama rendah 

Kali ini, meski telah diberikan pelajaran agama (karena permohonan orang tua), ketiga anak diberikan nilai agama yang rendah sehingga tidak naik kelas.

Ketiga anak dipaksa menyanyikan lagu rohani, meskipun sang guru tahu bahwa itu tidak sesuai dengan akidah dan keyakinan agamanya.

"Karena tidak dapat melakukannya, ketiga anak diberi nilai rendah dan tidak naik kelas lagi," ujar Retno.

Sejak awal tahun ajaran, ketiga anak masih tidak diberikan pelajaran Agama.

Pada 17 Maret 2021, surat permohonan orang tua agar diberikan pelajaran Agama Kristen oleh sekolah. Kemudian, pada 25 Maret 2021, ketiga anak diijinkan ikut pelajaran Agama, yang diajar oleh Ibu Deborah.

Pada 6 Mei 2021, permohonan orang tua untuk ujian susulan tengah semester 1 dan akhir semester 1.

Hal ini dimohonkan karena anak-anak baru diberikan pelajaran Agama setelah semester 1 berlalu, sehingga perlu ujian susulan agar tidak ada alasan tidak naik kelas.

Lalu, 21 Juni 2021, setelah berbagai komunikasi, akhirnya ketiga anak diberikan ujian susulan.

Selanjutnya pada 24 Juni 2021, ujian praktek pelajaran Agama, anak-anak diminta menyanyikan lagu rohani.

Karena tidak sesuai dengan akidah agamanya, ketiga anak menawarkan lagu rohani lain, sesuai dengan Alkitab, namun ditolak. Komunikasi mengenai hal ini terus berlanjut melalui WA, hingga akhirnya mereka semua tidak naik kelas lagi.

Akhirnya pada 31 Juli 2021, rapot ketiga anak terbit. Mereka mendapatkan rapor, setelah berminggu-minggu tahun ajaran baru mulai dan ketiga anak tidak diperbolehkan masuk kelas. Ketiga anak kembali tidak naik kelas.

Kegiatan belajar mengajar dari ketiga anak tersebut, tugas yang mereka kerjakan, kelas yang mereka hadiri, semuanya sia-sia hanya karena mereka mempertahankan dan menjaga keyakinan agamanya mengenai lagu rohani.

"Di sisi lain, sekolah mengabaikan semua hal itu serta bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali keyakinan Agama dan ibadah dari ketiga anak tersebut atas lagu rohani," kata Retno.

6. Rencana Tindak Lanjut 

Retno menjelaskan dari kronologi itu, sekolah di duga kuat melakukan pelanggaran atas sejumlah peraturan perundangan. Karena : 

(1) Menghalangi ketiga anak mendapatkan pendidikan Agama yang seagama. Padahal Undang-Undang menetapkan hal ini sebagai hak dasar dari peserta didik;

(2) Mempersulit ketiga anak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Padahal Undang- undang menetapkan tanggung jawab negara untuk memberikan akses seluas-luasnya atas pendidikan, bukan mempersulitnya.

(3) Tidak mempertimbangkan dampak permanen atas mental dan motivasi belajar siswa. Padahal Undang-Undang menetapkan tanggung jawab negara untuk membuat suasana yang kondusif dalam dunia pendidikan.

(4) Tidak memberikan toleransi pada pelaksanaan keyakinan Agama ketiga anak di lingkungan pendidikan SDN 051.

(5) Menghambat tumbuh kembang ketiga anak. Padahal hak tumbuh kembang merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin hukum, dan diimplementasikan dari program pendidikan yang berkelanjutan, bukan mengulangnnya terus hingga 3 tahun. Tidak ada alasan yang urgent/mendesak hingga membuat ketiga anak tinggal kelas terus.

Atas dasar dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka Itjen Kemendikbud Ristek bersama Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) akan melakukan pemantauan langsung ke Tarakan pada 22-26 November 2021.

Tim Pemantauan akan bertemu dengan sejumlah pihak, mulai dari orangtua pengadu dan anak-anaknya, pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Inspektorat Kota Tarakan dan LPMP Kalimantan Utara. 

“Itjen Kemendikbud Ristek juga sudah mengajukan permohonan kepada Walikota Tarakan untuk difasilitasi rapat koordinasi sekaligus FGD dengan seluruh intansi terkait di Kantor Walikota, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan rehabilitasi psikologis terhadap ke-3 anak korban,” kata Retno.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "3 Murid SD di Tarakan Disebut Tak Naik Kelas Selama 3 Tahun karena Kepercayaan, Ini Jawaban Kepala Sekolah"

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved