Rahmat Effendi Setuju Penerapan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, tak Mau Lihat Ambulans Bolak-balik

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level III di seluruh Indonesia mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang.

Kebijakan itu, dikeluarkan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 saat libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Baca juga: Polri Bakal Lakukan Penyekatan Lagi Saat Libur Nataru, Menko PMK Sebelumnya Bilang Tidak Ada

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi pun mengaku menyetujui rencana Pemerintah Pusat tersebut dalam upaya pengendalian Covid-19.

Apalagi berkaca pada kasus sebelumnya, kenaikan kasus aktif Covid-19 terjadi saat libur panjang.

Hal inilah yang perlu diantisipasi bersama. Oleh karena itu, Rahmat Effendi mengaku apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat dianggap bagus.

"Kalo untuk kemanusiaan, kalo untuk hal yang bisa kita rasakan kemarin, setiap menit ambulance bulak-balik dan penguburan menggunakan beko, itu udah tepat (PPKM level III)," kata Rahmat Effendi, Senin (22/11/2021).

Jika penerapan PPKM level III diberlakukan jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Rahmat berharap masyarakat khususnya Kota Bekasi dapat mematuhi aturan yang ada.

Baca juga: Haris Azhar Ungkap Kronologi Konten Youtube yang Seret Luhut Panjaitan saat Diperiksa Polisi

Salah satunya tidak berpergian ke luar kota saat pelaksanaan PPKM Level 3 itu.

Namun, ia mengaku tidak melarang masyarakat untuk liburan di kota sendiri.

"Makanya saya bilang boleh jalan-jalan di sini aja, tapi kalo sudah keluar kemana-mana, besar kemungkinan terjadi lonjakan kasus," katanya.

Selain itu, dukungan rencana Pemerintah Pusat terkait penerapan PPKM level 3 ini juga disampaikan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Heri Purnomo.

Ia mengaku mendukung apa yang menjadi kebijakan Pemerintah itu.

Baca juga: Hati-hati Bila Dapat Pesan dari Rizky Billar, Ponselnya Sedang Hilang Dicuri

Menurut Heri, yang juga anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu, mengungkapkan alasan kebijakan tersebut harus didukung.

Sebab ia bekaca pada kasus Covid-19 tahun lalu, yang mengalami kenaikan ketika hari libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru.

Dengan adanya kenaikan level 3 ini, maka akan ada pengetatat di semua wilayah.

Sehingga hal ini menjadi warning kepada masyarakat agar tetap mematuhi prokes dan tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak.

"Kita tidak mau mengulangi kembali kasus-kasus Covid meningkat, karena di belahan dunia Eropa ini sedang naik,” ucapnya.

“Jadi menurut saya pemerintah kota Bekasi harusnya mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menekan penularan," imbuhnya.

Baca juga: Dinas Kesehatan DKI Gandeng Komunitas Penyayang Ular Sebar Tips Hadapi Ular saat Musim Hujan

Berkaca kasus Covid-19 di Kota Bekasi, Heri menyebut saat ini Kota Bekasi sudah mengalami perubahan yang cukup drastis terkait kasus Covid-19.

Bahkan saat ini, hampir semua wilayah di Kota Bekasi sudah memasuki zona hijau, artinya tingkat penularan sudah cukup rendah.

Dengan catatan kasus ini, tentunya Pemerintah Daerah, Polri, TNI dan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga agar kasus ini tidak meningkat.

Selain itu perlu juga adanya penjagaan yang ketat di titik-titik rawan keramaian.

"Kita sudah punya Perda dan pemerintah dalam hal ini satpol,” ujarnya.

“Saya juga pernah bicara dengan Kasatpol untuk memperhatikan hal itu supaya kita jaga bareng-bareng,” imbuhnya.

“Boleh masyarakat berkegiatan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat," tandasnya.