Moeldoko Ditolak Massa Aksi Kamisan Semarang, Sekjen HKTI: Bukan Diusir, Yang Diviralkan Berlebihan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (Sekjen HKTI), Mayor Jenderal (Purn) Bambang Budi Waluyo menyesalkan insiden penolakan oleh massa Aksi Kamisan di Semarang terhadap Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan sejumlah pejabat lainnya, Kamis (18/11/2021).

Sebagaimana diketahui, selain menjabat sebagai Kepala KSP, Moeldoko juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI. 

"Sebenarnya bukan diusir ya. Yang diviralkan di media sosial terlalu berlebihan dan seolah-olah kata 'diusir' itu sengaja digunakan untuk menyudutkan Pak Moeldoko. Apalagi saat itu beliau tidak sendiri. Ada Komisioner Komnas HAM, Walikota Semarang, Walikota Kediri dan Kapolrestabes Semarang. Sangat disesalkan. Semoga ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ujar Mayjen TNI (Purn) Bambang Budi Waluyo, Jumat (19/11/2021).

Menurut Bambang, kesediaan Moeldoko dan para pejabat pemerintah lainnya untuk menghampiri massa Aksi Kamisan di Semarang merupakan wujud komitmen negara untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Seharusnya, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk menyampaikan aspirasi.

"Demo itu kan tujuannya menyampaikan aspirasi. Tapi ketika ada pejabat pemerintah yang mau turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan, kenapa ditolak? Ini kan jadi tanda tanya publik, maunya apa? Sengaja demo-demo doang karena ada yang suruh?," tanya Bambang.

Baca juga: VIDEO : Moeldoko Diusir oleh Peserta Aksi Kamisan, Dianggap Cari Panggung

Baca juga: KSP Moeldoko Bangga PT Arisa Bisa Membuat Elektronik di Demak yang Telah Diekspor ke Tiga Benua

Baca juga: Detik-detik Moeldoko Diusir Peserta Aksi Kamisan di Semarang karena Dianggap Cari Panggung

"Harusnya kan mereka bersyukur ada pejabat sekelas Kepala KSP yang mau menyerap aspirasi mereka secara langsung, untuk kemudian diolah dan diteruskan ke Kementerian atau Lembaga terkait," tutur Bambang Budi Waluyo. 

Katanya, Moeldoko memang memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspirasi masyarakat.

Seringkali secara spontanitas Moeldoko menghampiri massa walaupun di luar agenda kunjungan utama.

Kebiasaan ini sejalan dengan program 'KSP Mendengar' yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Bagaimana KSP menjadi institusi yang responsif terhadap segala macam keluh-kesah masyarakat. 

"Pak Moeldoko menghampiri massa justru karena beliau sangat peduli dan berupaya membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Seperti yang selama ini beliau lakukan melalui program 'KSP Mendengar'," ujarnya.

"Betapa banyak persoalan-persoalan yang tadinya buntu kemudian muncul titik terang setelah diwadahi oleh Pak Moeldoko. Nah, kenapa massa Aksi Kamisan tidak memanfaatkan ruang komunikasi yang ada di depan mata?," demikian kata Bambang Budi Waluyo di sela-sela FGD LBH HKTI tentang UU Cipta Kerja khususnya masalah pertahanan di DPN HKTI. 

Kronologis

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan kronologi dirinya mendapat penolakan saat mendatangi Aksi Kamisan di depan Hotel Paragon, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021).

Moeldoko mengatakan awalnya ia menjadi pembicara kunci pada Festival HAM yang digelar di Hotel Paragon.

Kemudian, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memberi kabar ada aksi unjuk rasa di sekitar lokasi.

"Saya mendapatkan laporan dari Pak Wali Kota bahwa di luar ada demo teman-teman yang menyuarakan persoalan HAM di Indonesia. Saya putuskan, 'Oke, saya akan datang,'," kata Moeldoko dalam rekaman video yang dibagikan Kantor Staf Presiden, Jumat (19/11/2021).

Moeldoko dan Hendrar pun datang ke lokasi aksi.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara yang hadir di Festival HAM juga ikut menemui massa aksi.

Saat di lokasi, Moeldoko memperhatikan setiap tuntutan yang ada di spanduk. Ia juga mendengarkan orasi-orasi dari peserta unjuk rasa.

Baca juga: Adipati Dolken dan Della Dartyan Bintangi Film Akhirat A Love Story, Tayang Bioskop 2 Desember 2021

Baca juga: TIPS OTOMOTIF : Periksa Mobil yang Lama Parkir saat Pandemi dan Waspada Genangan Banjir

Baca juga: Musala di Penjaringan Jadi Saksi Bisu Pencabulan Anak-anak oleh Kakek Penjual Mainan

Mantan Panglima TNI itu sempat berusaha membuka dialog dengan massa Aksi Kamisan.

Akan tetapi, massa menolak kehadiran Moeldoko.

"Bagi saya, itu sesuatu yang biasa. Saya menghormati dan menghargai apa yang sudah dia sampaikan. Untuk itu, saya beserta rombongan meninggalkan tempat," ucap Moeldoko.

Menurut Moeldoko kehadirannya adalah bentuk keseriusan pemerintah menangani persoalan HAM.

Ia menampik tuduhan soal pemerintah lari dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

"Saya ingin juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga, tapi tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, para aktivis HAM mengusir Moeldoko saat mendatangi Aksi Kamisan di depan Hotel Paragon, Semarang.

Insiden pengusiran ini terekam dalam sebuah video yang dibagikan pengacara LBH Semarang Cornel Gea.

Dalam aksi itu, Meoldoko berusaha mengajak bicara para peserta Aksi Kamisan.

Ia datang bersama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani.

Baru saja Moeldoko memegang mikrofon, massa aksi langsung menyatakan penolakan.

Mereka menolak kehadiran para pejabat dalam Aksi Kamisan.

"Ini panggung rakyat, pelanggar HAM tidak boleh dikasih ruang!" teriak salah satu massa aksi dalam video yang diunggah akun Twitter @cornelgea, Kamis (18/11/2021). 

Moeldoko tetap berusaha mengajak bicara massa aksi.

Namun, penolakan terus diteriakkan. Akhirnya, Hendrar mengajak Moeldoko dan pejabat lainnya meninggalkan lokasi aksi.

Baca juga: Yusril: Tugas Saya Sudah Selesai, Kubu Moeldoko Bakal Kembali Gugat Partai Demokrat, Ada Apa?

Baca juga: Ada Peningkatan Konsumsi Alkohol dan Rokok selama Era Pandemi Covid-19

Baca juga: VIDEO : Buruh Datang Lagi Geruduk Balai Kota

Melalui sambungan telepon, Cornel menjelaskan Aksi Kamisan dilakukan bertepatan dengan momentum Festival HAM yang digelar pemerintah.

Para aktivis HAM tidak terima pemerintah menggelar festival tanpa membereskan pelanggaran-pelanggaran HAM yang sudah terjadi bertahun-tahun.

Alasan itu juga yang mendorong massa aksi menolak Meoldoko dkk.

Mereka tidak ingin memberi ruang ke orang-orang yang abai dengan pelanggaran HAM meski punya kekuatan untuk menyudahinya.

"Kami tidak sudi Aksi Kamisan dijadikan panggung oleh mereka. Mereka tahu pelanggaran HAM di seluruh Indonesia, tapi tidak berbuat apa-apa," ucap Cornel.(bum)