Menpan RB Tanggapi Bupati Banyumas Soal OTT KPK: Kalau Sebelum OTT Dipanggil Dulu, Ya Percuma

ia meminta agar seluruh pimpinan daerah, baik gubernur, bupati dan sekda untuk saling mengingatkan agar menghindari praktik korupsi.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Budi Sam Law Malau
Warta Kota/ Rangga Baskoro
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan pada acara peluncuran MPP Lotte Grosir, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (17/11/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo merespons ucapan Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kepala daerah terlebih dahulu, sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Hal itu dikatakannya dalam di acara peluncuram Mal Pelayanan Publik (MPP) Lotte Grosir, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (17/11/2021).

Tjahjo menyatakan terdapat empat tantangan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Selain permasalahan narkoba, radikalisme dan bencana alam, pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan juga menjadi perhatian khusus.

Oleh sebab itu, ia meminta agar seluruh pimpinan daerah, baik gubernur, bupati dan sekda untuk saling mengingatkan agar menghindari praktik korupsi.

"Memahami area rawan korupsi, mari kita saling mengingatkan. Saya juga diingatkan, Pak Gubernur juga diingatkan, Pak Bupati juga diingatkan, Pak Sekda juga menggerakkan bawahannya untuk saling mengingatkan. Khususnya terkait perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, retribusi dan pajak, legalisme pembelian barang dan jasa, pungli dan jual beli jabatan," kata Tjahjo.

Kasus penegakkan korupsi yang ditangani KPK, sambung Tjahjo, tak hanya kasus yang saat itu tengah bergulir saja, namun juga kasus lama yang proses hukumnya masih berjalan.

Baca juga: Gedung SMA 96 Jakarta Roboh saat Direhab,Security Larang Wartawan Meliput, Ancam Panggilkan Ormas PP

Baca juga: 158 Sepeda Motor Pakai Knalpot Bising dan Tanpa Plat Nomor Resmi di Tangerang Ditilang

Baca juga: Akui Banyak Gelandangan yang Tidur di Kolong Jembatan Ibu Kota, Ariza: Negara Lain Juga Ada

"Ini kan KPK mengincar keras. OTT KPK itu pasti sudah cukup dua alat bukti. OTT tidak hari itu juga, tapi juga bisa setahun, dua tahun atau tiga tahun yang lalu," tuturnya.

Guna memberantas korupsi yang menjadi tantangan bangsa Indonesia, Tjahjo menilai bahwa OTT yang dilakukan KPK menjadi sangat penting.

Terdapat konsekuensi hukum yang harus diterima mana kala seorang pejabat negara tersandung kasus korupsi.

"Jadi kalau ada teman bupati yang bilang 'mbok ya sebelum OTT, kami dipanggil dulu', lah ya percuma ada OTT, karena OTT itu perlu. Swasta juga harus hati-hati, saling mengingatkan. Kalau dia tadi ada korupsi, tertangkap tangan, ada proses hukum yang langsung bisa dipecat," kata Tjahjo.

Baca juga: Ratusan Rumah Warga Tak Miliki Septik Tank, Kali Cipinang dan Kali Sura Tercemar Tinja

Baca juga: Jozeph Paul Zhang: Yang Bilang Saya DPO Orang Bodoh, Itu Cara Polisi Biar Semua Mingkem

Baca juga: Setelah Kota Tua, Kawasan Rendah Emisi di Jakarta Akan Ditambah

Sebelumnya, pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan.

Dalam video yang viral di media sosial, Achmad menyebut KPK seharusnya memanggil kepala daerah terlebih dahulu sebelum OTT.

"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas begitu. Tapi kalau kemudian tidak berubah, baru ditangkap Pak," kata Husein dalam video berdurasi 24 detik tersebut. (abs)

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved