KPK Tunggu Sikap Edhy Prabowo yang Hukumannya Ditambah Jadi 9 Tahun

Kata Ali, KPK juga belum bisa memberikan sikap, karena hasil putusan belum di tangan.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
PT DKI Jakarta memperberat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Edhy Prabowo.

Alhasil, PT DKI Jakarta memperberat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Merespons hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu sikap Edhy Prabowo pasca-bandingnya ditolak PT DKI Jakarta.

Baca juga: Jokowi: Saya Sedih, Posisi Kita Makin Dihormati oleh Negara Lain, tapi di Negara Sendiri Dikerdilkan

"Bagaimana sikap dari terdakwa itu kelanjutannya seperti apa, itu nanti kami tunggu dulu," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).

Kata Ali, KPK juga belum bisa memberikan sikap, karena hasil putusan belum di tangan.

Komisi antikorupsi harus membaca seluruh putusan secara rinci sebelum memberikan putusan.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 11 November 2021: 435 Orang Positif, 470 Pasien Sembuh, 16 Meninggal

"Seperti apa pertimbangannya itu kan nanti akan dibaca terlebih dahulu," ujar Ali.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Edhy Prabowo.

Artinya, PT DKI Jakarta memperberat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Edhy) dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta."

Baca juga: Dasco Klaim 30 DPD Partai Gerindra Dukung Prabowo Subianto Maju di Pilpres 2024, Tinggal Dilaporkan

"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi amar putusan yang dikutip, Kamis (11/11/2021).

Hakim PT DKI juga mewajibkan Edhy Prabowo membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS, dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.

Uang itu harus dibayar Edhy Prabowo dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Baca juga: AHY:Jika Partai Demokrat Dianalogikan Sebagai Aset Properti, Sertifikat Sah Hanya yang Saya Kantongi

Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa, untuk menutupi kekurangan uang pengganti.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved