Berita Kabupaten Bogor

Buruh Kabupaten Bogor Demo Tuntut Kenaikan Upah, Berikut Hasil Pertemuan dengan Pemkab Bogor

Buruh Kabupaten Bogor Demo Tuntut Kenaikan Upah, Ini Hasil Pertemuan dengan Pemkab Bogor. Berikut Selengkapnya

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Buruh Kabupaten Bogor menuntut kenaikan upah minumum kabupaten (UMK) 2022 pada aksi unjuk rasa di kantor Bupati Bogor di Cibinong, Rabu (10/11/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Buruh Kabupaten Bogor menuntut kenaikan upah minumum kabupaten (UMK) 2022 pada aksi unjuk rasa di kantor Bupati Bogor di Cibinong, Rabu (10/11/2021).

Massa buruh menuntut kenaikan UMK 2022 sebesar 7-10 persen serta penetapan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) 2021.

Disela demonstrasi, perwakilan buruh diterima perwakilan Pemkab Bogor untuk mendengarkan tuntutan mereka.

Rizal, koordinator aksi unjuk rasa, mengatakan pihaknya menubtut dikeluarkan diskresi terhadap persoalan ini.

"Dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) kemarin, pihak buruh sudah menyampaikan rekomendasi. Tetapi dari APINDO masih tunggu data Badan Pusat Statistik," kata Rizal pada Rabu (10/11/2021).

Melihat situasi ini, para buruh meminta ketegasan dari pemerintah.

"Tadi Kepala Dinas Tenaga Kerja mengatakan mereka berpatokan pada regulasi dengan mengacu pada PP 36/2021. Tetapi jika mengacu ke UU Nomor 30 Tahun 2014 pasal 9, pemda bisa melakukan diskresi untuk menjaga kondusifitas wilayah," paparnya.

Kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, lanjut Rizal, jangan salahkan kami jika demo ini tidak ada selesainya.

Baca juga: Soal Banjir Jakarta dan Bogor Disalahkan karena Rusaknya Kawasan Puncak, Ini Kata Bupati Ade Yasin

Baca juga: Ade Yasin Sebut Bangsawan Merusak Ruang Terbuka Hijau Kawasan Puncak-Lahan Disulap Jadi Tempat Usaha

"Kami minta ada ketegasan dari pemkab untuk mengeluarkan diskreasi terkait UMK 2022 dan UMSK 2021," jelasnya.

Dia menambahkan tahun 2021 tidak ada penetapan UMSK di Kabupaten Bogor.

"Kami minta agar UMSK 2021 ditetapkan, mau berapa pun nilainya," tutur Rizal.

Baca juga: Cari Solusi Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Bogor, Ade Yasin Ajak GAPENSI Kolaborasi

Baca juga: Ade Yasin Berharap Syarikat Islam Mampu Lahirkan Terobosan Ekonomi Syariah di Kabupaten Bogor

Rizal mengungkapkan bahwa usulan APINDO untuk upahan maksimum 2022 sebesar Rp 3,5 juta. Sementara upah minimum saat ini sebesar Rp 4,2 juta.

"Kalau merujuk ke sana, UMK 2022 tidak akan naik. Ini yang harus diputuskan Pemkab Bogor," tambahnya.

Rizal menyesalkan karena tidak ada kepastian dari pemerintah usai pertemuan ini.

"Ini yang sangat saya sesalkan. Tidak ada kepastian. Kalau hal ini terjadi, demo akan terus-terusan," jelasnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved