Interupsi PKS di Rapat Paripurna DPR Dianggap Upaya Cari Panggung Oposisi Lemah

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Upaya interupsi yang dilakukan anggota Fraksi PKS Fahmy Alaydroes dalam sidang paripurna DPR, dinilai merupakan strategi komunikasi oposisi, untuk mendapat perhatian publik.

Sebab, jika hanya mengandalkan kekuatan politik yang lemah di parlemen saat ini, suara PKS tidak akan terdengar oleh masyarakat luas.

“Kalau bahasa gampangnya ini strategi ‘cari panggung’, karena PKS sadar kekuatan politik mereka lemah di DPR RI, fraksi oposisi juga lemah."

Baca juga: Dirkrimum Polda Metro Jaya: Penembakan Terhadap Anggota FPI di Dalam Mobil Terjadi Secara Spontan

"Kalau kita lihat, bukan kali ini saja PKS memanfaatkan interupsi di sidang paripurna untuk memasukkan agenda lain,” kata pengajar komunikasi politik Universitas Indonesia Ari Junaedi kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).

Dari 575 anggota DPR, jumlah anggota fraksi oposisi di DPR hanya 104 anggota (18 persen), yakni Fraksi PKS 50 orang, dan Fraksi Demokrat 54 orang.

Jumlah itu sangat jomplang dengan fraksi pendukung pemerintah yang mencapai 80 persen lebih.

Baca juga: Reisa Broto Asmoro: Sayang Banget, Sudah Ganti Tahun Masih Ragu Vaksin

Menurut Ari, jika Fraksi PKS mengandalkan kekuatan politik oposisi untuk mengusung agenda mereka sendiri, cukup sulit.

Terlebih jika agenda tersebut tidak disetujui atau melawan arus fraksi mayoritas pendukung pemerintah.

“Seandainya kekuatan politik PKS dan oposisi kuat, mereka bisa memasukkan agenda yang akan diusung (isu Permendikbud) ke rapat paripurna di rapat Badan Musyawarah."

Baca juga: Anak Usia 3 Tahun ke Atas Lebih Rentan, BPOM Tunggu Data Lengkap Keamanan Vaksin Covid-19

"Tapi kan mereka tidak bisa karena terlalu lemah, sehingga tidak bisa mengusulkan agenda lain selain persetujuan calon Panglima TNI yang disetujui mayoritas fraksi.”

“Apalagi, agenda rapat paripurna adalah pengesahan atas persetujuan calon panglima TNI yang sudah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I,” paparnya.

Karena tidak bisa mengandalkan kekuatan politik di parlemen, lanjut Ari, Fraksi PKS
menggunakan jalan pintas interupsi di rapat paripurna.

Baca juga: Luhut: Varian AY.4.2 Lebih Ganas 15 Persen Daripada Delta Sebelumnya

“Karena mereka tahu di rapat paripurna itu kan banyak kamera, ekspose peliputan medianya tinggi, dan PKS sadar betul ini sebagai jalan pintas untuk mendapat perhatian publik,” ulasnya.

Lebih jauh, Ari menilai aksi cari panggung lewat interupsi Fahmy Alaydroes sah-sah saja sebagai strategi komunikasi oposisi yang lemah di parlemen.

Namun, hendaknya interupsi tersebut mengedepankan etika politik.

Baca juga: Dekat dengan Jokowi, Hadi Tjahjanto Dinilai Bakal Masuk Kabinet Seperti Tito Karnavian

“Gerutu-gerutu politik tersebut selain tidak elok secara politik, juga seperti kelihatan orang yang patah arang, karena kekuatan politik partainya terlalu lemah untuk mengusulkan agenda."

"Saya sebut gerutu, karena apa yang disampaikan ad hominem, tidak sesuai konteks,” paparnya.

Minta Maaf

Anggota DPR Fraksi PKS Fahmi Alaydroes menjelaskan alasannya menyindir Ketua DPR Puan Maharani, saat rapat paripurna persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Fahmi mengaku sindiran itu mengalir begitu saja.

"Ya itu mengalir begitu saja," kata Fahmi di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Baca juga: Mahfud MD Perintahkan Satgas Sita Aset Obligor dan Debitur BLBI yang Ogah Bayar Utang dan Mangkir

Fahmi mengungkapkan dirinya memang telah merencanakan melakukan interupsi di rapat paripurna hari ini.

Dia mengatakan, interupsi yang akan disampaikan terkait ketahanan negara.

"Rencana yang ingin saya sampaikan sudah saya siapkan, dan sengaja di momen paripurna yang sekarang, karena berkaitan erat dengan pengesahan panglima."

Baca juga: Pelantikan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Tunggu Keppres

"Seperti yang saya sampaikan, pengesahan panglima itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan negara kita."

"Ingin saya sandingkan dengan ketahanan moral bangsa, begitu."

"Tapi kesempatan itu begitu saja, tidak diizinkan, maka saya sampaikan protes seperti yang teman-teman sampaikan," paparnya.

Baca juga: Megawati: Polisi Harus Punya Semangat Juang, Bukan Hanya karena Ingin Naik Pangkat

Fahmi mengaku sudah meminta maaf terkait hal tersebut, termasuk ke Fraksi PDIP.

Fahmi sempat dihampiri oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto usai menyindir Puan.

"Tapi hal itu sudah selesai tadi, temen-temen PDIP saya juga sudah minta maaf."

"Tapi ini jadi pelajaran besar, terutama untuk pimpinan DPR, untuk menghargai dan menjamin konstitusi saya sebagai anggota DPR," ucapnya.

Interupsi Diabaikan

Ketua DPR Puan Maharani mengabaikan interupsi dari seorang anggota dewan dalam rapat paripurna, Senin (8/11/2021).

Rapat paripurna tersebut mengagendakan persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pantauan Tribunnews di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, interupsi terjadi saat Puan hendak mengetuk palu sidang persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Baca juga: DPR Setuju Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Gantikan Marsekal Hadi Tjahjanto

"Pimpinan, saya minta waktu pimpinan, interupsi, pimpinan saya A432," ucap anggota dewan tersebut.

Namun, Puan tidak merespons interupsi legislator Fraksi PKS yang diketahui bernama Fahmi Alaydroes itu.

Puan akhirnya berhasil menutup sidang tanpa memberi kesempatan anggota dewan itu berbicara.

"Gimana mau jadi capres kalau begitu," ujarnya. (Chaerul Umam)