Dituduh Novel Baswedan Suka Berbohong Soal Raker KPK, Nurul Ghufron: Saya Maafkan
Novel menuduh pimpinan KPK melakukan kebohongan terkait rapat kerja (raker) di hotel bintang 5 di Yogyakarta.
"Salah satu kelebihan pimpinan KPK skrg adalah suka berbohong."
"Sebelumnya raker KPK paling di hotel bintang 3, Puncak, Bogor."
"Tidak pernah di hotel bintang 5, booking 1 rumah makan dan acara sepeda santai di jam kerja."
Baca juga: Selain Ikut Pemilu, Partai Buruh Tetap Bakal Lakukan Advokasi dan Turun ke Jalan
"Coba ditunjuk dengan jelas," cuit Novel di akun Twitter @nazaqistsha.
Di kolom komentar di bawahnya, Novel juga mempertanyakan biaya perjalanan para pejabat KPK ke Yogyakarta untuk jumlah peserta sekitar 100 orang.
Meski terdapat maksud membantu menggerakkan sektor pariwisata yang terpukul karena pandemi Covid-19, Novel menilai upaya tersebut tidak bisa menggunakan uang negara.
Baca juga: Pernah Jadi Tersangka, Komisioner KPU Berharap Penerusnya Tak Cuma Bermental Manajer
"Kalau mau bantu gerakkan pariwisata, jangan pakai uang negara."
"Apalagi bermewah-mewahan."
"Semoga tidak banyak pejabat yang tidak peka dan tidak malu seperti ini," cuit Novel.
Baca juga: Kerap Dianggap Sama, Ini Beda Karantina dan Isolasi Menurut CD Amerika Serikat
Nurul Ghufron sebelumnya mengatakan raker digelar di Yogya, salah satunya agar APBN bisa terdistribusi ke daerah.
"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka daerah tidak akan mampu menyerap atau menggunakannya, sehingga kami laksanakan di Yogyakarta," jelas Ghufron saat ditemui di sela acara raker KPK di Yogyakarta, Kamis (28/10/2021).
Dia menyebut setidaknya ada tiga agenda utama raker di Yogyakarta, yakni rapat tinjauan kinerja, evaluasi proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan penyusunan struktur baru setelah pegawai lembaga antirasuah itu beralih menjadi ASN.
Baca juga: KSAD Ikut Lepas Keberangkatan Jokowi ke Luar Negeri, Komisi I DPR Nilai Biasa Saja
KPK, ujar Ghufron, merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan yang turut menggunakan dana APBN, yang di antaranya dihimpun dari penerimaan yang bersumber dari uang rakyat.
"Fungsi dari APBN adalah distribusi, bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat itu harus didistribusikan seluas-seluasnya kepada rakyat," bebernya.
Ghufron menegaskan, seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlah kegiatan rapat di luar daerah diikuti seluruh pegawai, termasuk pejabat struktural yang kini sudah tidak menjadi bagian dari KPK.
Baca juga: KSAD Ikut Lepas Keberangkatan Jokowi, Berlebihan Jika Dimaknai Sinyal Penunjukan Panglima TNI