Ahok Ingin Manfaatkan Dana CSR BUMN untuk Dongkrak Kinerja UMKM Lewat Program Gratis Ongkir

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama, ingin melakukan diskusi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Pembicaraan tersebut berkaitan untuk mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar semakin berdaya.

Pria yang akrab disapa Ahok ini ingin berdiskusi kepada Erick, apakah dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) dapat dimanfaatkan untuk membantu para pelaku UMKM.

Dalam hal ini, dana CSR dapat membantu gratis ongkos kirim.

Baca juga: Warung Soto Boyolali di Pamulang Ini Diserbu Pengunjung Pemilik Nama Muhammad dan Ahmad

"Saya berharap dapat bertemu Menteri BUMN, apakah memungkinkan BUMN menyatukan biaya CSR-nya dalam bentuk membantu pengiriman gratis produk-produk UMKM ke seluruh Indonesia, atau bahkan ke luar negeri," ucap Ahok dalam Webinar bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Selasa (19/10/2021).

Diketahui, pelaku bisnis UMKM di Indonesia merupakan salah satu penggerak utama perekonomian, apalagi di masa pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19.

Jumlahnya diperkirakan mencapai 64 juta. Dan dari jumlah tersebut banyak pula yang masuk ke dalam ekosistem digital.

Ketika berjualan secara online, mereka dihadapkan dengan tarif atau ongkos kirim yang tidak bersahabat di kantong.

Tarif logistik yang mahal, menjadi salah satu permasalahan yang harus mereka hadapi.

Hal ini pula yang menyebabkan banyak pelaku UMKM yang tidak bisa kompetitif.

Baca juga: Rahmat Effendi Senang Pemerintah Pusat Akhirnya Menurunkan Status Kota Bekasi Menjadi PPKM Level 2

Maka dari itu, Ahok berharap dana CSR BUMN dapat juga dimanfaatkan untuk mendongkrak kinerja UMKM.

"Bayangkan kalau gratis ongkir ditanggung oleh BUMN atau Pertamina dengan jaringan logistik supply chain Pertamina yang sangat luas. Kalau terjadi, saya kira barang UMKM akan memiliki daya saing yang lebih tinggi lagi," papar Ahok.

"Ini akan membuat daya saing UMKM kita menjadi kuat," pungkasnya.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengungkapkan, program Jakpreneur ibarat sebuah mata rantai perekonomian di Ibu Kota.

Program ini tidak hanya membangkitkan perekonomian pelaku UMKM saja, tapi secara tidak langsung meningkatkan pula pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak atau retribusi dari pelaku usaha itu sendiri.

Baca juga: Dampingi Ketua MPR Saat Berkunjung ke IPB, Rudy Susmanto Tekankan Pentingnya Inovasi Pertanian

“Mata rantai itu sangat jelas dari sisi ekonomi, jadi dalam konteks kebijakan publik ini harus digalakkan di berbagai tempat di Jakarta,” ujar Trubus.

Dia mencontohkan, para pemuda dari Karang Taruna yang ada di wilayah diikutsertakan dalam program Jakpreneur.

Dengan begitu, para pemuda di Jakarta dapat semakin produktif berwirausaha, sehingga dapat membantu perekonomian keluarganya.

“Para pemuda nanti bisa berwirausaha karena memperoleh pengetahuan berbisnis dari program Jakpreneur,” kata Trubus.

Dia mengungkapkan, program Jakpreneur sangat menolong perekonomian warga, terutama yang terdampak Covid-19.

Dari informasi yang dia dapat pada periode September 2020 lalu, Pemprov DKI Jakarta melalui Bank DKI telah mengucurkan kredit modal kerja untuk 153 UMKM senilai Rp 38,8 miliar.

Baca juga: Kepala BNN Ungkap Narkotika Banyak Digunakan Artis untuk Euforia agar Tercipta Halusinasi

Keputusan itu, kata dia, sangat tepat karena banyak UMKM yang mati suri akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan data yang dia punya, hanya lima sektor UMKM yang setidaknya mampu bertahan saat pandemi, yakni kesehatan, teknologi informasi (TI), pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

“Langkah itu memang sudah harus dilakukan karena kondisi UMKM di Jakarta sekarang kian sulit. Usahanya lesu karena daya beli masyarakat menurun dan ada yang terkena PHK,” ujar Trubus.

Menurutnya, kepala daerah lain harus mengikuti langkah yang diambil Anies.

Dalam kondisi sulit, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat agar usaha mereka tetap bertahan, sehingga dampak resesi tidak terlalu besar di wilayahnya masing-masing.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Pertamina Pastikan Stok BBM Aman di Wilayah Jawa Bagian Barat

“Jadi, daerah itu tidak harus selalu mengekor atau menunggu (kebijakan) dari pemerintah pusat. Karena itu, pemberian stimulus untuk UMKM ini bagian dari inovasi kebijakan kepada rakyatnya,” jelas Trubus. (Tribunnews/Ismoyo)