Breaking News:

Formula E

Wagub DKI Ahamd Riza Patria Sebut PT Jakpro Sebagai Pihak yang Mengetahui Komitmen Biaya Formula E

Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih disoroti oleh banyak pihak, karena mengeluarkan banyak dana.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
Warta Kota/ Yolanda Putri Dewanti
Wagub DKI Jakarta, Ahamd Riza Patria. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih disoroti oleh banyak pihak, karena mengeluarkan banyak dana.

Hal itu membuat Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahamd Riza Patria, memberikan tanggapan.

Riza membeberkan alasan tingginya biaya komitmen atau commitment fee turnamen Formula E di Jakarta dibanding negara-negara di Eropa.

Tidak tanggung-tanggung, biaya komitmen yang harus dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama lima musim hingga Rp 2,4 triliun.

“Komitmen itu, (negara) Asia dengan Eropa memang berbeda," kata Riza di Balai Kota DKI pada Senin (20/9/2021).

Riza berujar bahwa untuk teknisnya nanti pihak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang dapat menjelaskan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu mendapatkan tugas dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, agar menggandeng Formula E Limited dalam menggelar turnamen Formula E.

“Silakan tanya ke Jakpro dan Formula E langsung, memang berbeda. Ya komitmen memang ada di mereka,” ujar Riza.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan tingginya biaya komitmen atau commitment fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta yakni 122,102 juta poundsterling atau setara Rp 2,4 triliun.

Pasalnya, di sejumlah kota penyelenggara Formula E seperti New York, Amerika Serikat, tidak dikenai biaya commitment fee.

Bahkan kota Roma, Italia dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan tahun 2025.

"Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta,” ujar pria yang akrab disapa Ara ini berdasarkan keterangannya pada Kamis (16/9/2021).

Ara menuturkan bahwa sementara penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya terdapat biaya Nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp 1,7 miliar dan Race fees sebesar C$1,5 juta atau setara Rp 17 miliar, dengan total biaya sebesar Rp 18,7 miliar.

Ara berujar bahwa Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro patut jeli dan mempertanyakan mengapa penerapan biaya komitmen fee di berbagai kota berbeda?

"Ini mengapa Montreal hanya membayar 5 persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora?” ujar Ara.

Menurut Ara, masih banyak sejumlah informasi terkait biaya Formula E yang tidak diketahui sepenuhnya karena Pemprov DKI Jakarta maupun Jakpro enggan membuka detail kontrak Formula E Jakarta meski beberapa kali diminta pada rapat komisi E.

"Jika tidak ada interpelasi, maka semua ini akan jadi misteri bagi semua warga Jakarta, karena tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies,” jelasnya.

Tagih Uang

Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih disoroti oleh Legislator DKI Jakarta.

Mereka menagih duit komitmen Formula E yang telah disetor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada pihak Formula E Operations (FEO) selaku pemegang lisensi balapan.

Hal itu menyusul dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menggandeng pihak swasta dalam menggelar ajang balap itu selama lima musim dari 2020-2024.

Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta sudah menyetor duit senilai 53 juta poundsterling atau setara Rp ‪983.310.000.000‬.

Rinciannya, 20 juta poundsterling atau setara Rp ‪360.000.000.000‬ dibayar tahun 2019 dan 11 juta poundsterling atau Rp ‪200.310.000.000‬ dibayar tahun 2020.

Duit sebanyak itu dibayar Dispora kepada FEO, sedangkan bank garansi 22 juta poundsterling atau Rp ‪423.000.000.000‬ dibayar PT Jakpro.

Baca juga: Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto Ragu Swasta Mau Danai DKI Gelar Formula E Hingga Rp 2,4 Triliun

Baca juga: Pengamat Ragukan Swasta Mau Bayar Biaya Komitmen Formula E Rp 2,4 Triliun

Baca juga: Ketua Fraksi PDI P DPRD DKI Gembong Warsono Yakin Lobi Politik Interpelasi Formula E Berjalan Lancar

Namun duit garansi bank telah dikembalikan kepada DKI pada Maret 2021 lalu, sehingga duit yang masih mengendap di FEO mencapai Rp 560.310.000.000.

"Silakan gandeng pihak swasta untuk membayar komitmen fee Formula E. Tapi jangan lupa, kembalikan dulu uang down payment,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth berdasarkan keterangannya pada Senin (20/9/2021).

Pria yang akrab disapa Kent itu menyebut, biaya komitmen dapat digunakan pemerintah daerah untuk membantu warga yang ekonominya terdampak akibat pandemi Covid-19.

Misalnya, untuk bantuan sosial tunai (BST), sembako, modal usaha UMKM dan sebagainya.

“Uang tersebut menggunakan APBD dari rakyat, jadi semuanya harus sejelas-jelasnya dan transparan dalam mempertanggung  jawabkannya kepada masyarakat DKI Jakarta. Tidak bisa jika Pemprov DKI menggunakan APBD yang notabene adalah uang rakyat dengan cara serampangan seperti ini,” ujar Kent.

Dalam kesempatan itu, Kent meminta kepada DKI agar tidak membuat opini seakan-akan pihak swasta yang akan membayar biaya komitmen Formula E.

Sementara, khalayak diminta melupakan duit komitmen yang sudah disetor lebih dulu pada 2019 dan 2020.

"Masyarakat DKI Jakarta tidak bodoh, kan ada jejak cerita pembayaran pada tahun 2019 dan 2020 yang menggunakan APBD. Kalau ceritanya menggunakan APBD yah sama saja dengan menggunakan uang rakyat. Jadi silahkan kembalikan dahulu uang yang sudah disetor kepada FEO, karena masyarakat DKI Jakarta sangat membutuhkan uang tersebut,”" tutur Kent.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memastikan ajang balap Formula E tetap digelar pada Juni 2022, meski dalam kesepakatannya pemerintah daerah harus menyetor biaya komitmen selama lima musim (2020-2024).

Sumber pendanaannya tidak hanya dibebankan melalui anggaran daerah, tapi sponsor dari pihak swasta.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Selasa (14/9/2021).

Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu menyebut, rencana turnamen Formula E telah disiapkan dengan matang sesuai aturan yang berlaku.

"Nanti tidak hanya dibebankan dari APBD, bahkan nanti dibebankan ke swasta,” ujar Ariza.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwajibkan membayar duit komitmen atau commitment fee Formula E selama lima tahun.

Jika duit komitmen itu tidak disetor kepada pemegang lisensi turnamen Formula E Limited, Pemprov DKI Jakarta dapat digugat ke pengadilan internasional, yaitu Arbitrase Internasional di Singapura.

Hal itu terungkap berdasarkan surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus bernomor 3486/-1.857 dan bersifat penting.

Surat tentang laporan atas rencana kegiatan Formula E itu disampaikan Dispora DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 Agustus 2019 .

"Dengan ditandatanganinya perikatan MoU, maka Pemprov DKI harus bisa mengalokasikan anggaran dengan besaran sesuai yang diperjanjikan,” demikian isi surat tersebut yang dikutip pada Selasa (14/9/2021).

"Apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura,” kata Firdaus melalui surat itu.

Berdasarkan MoU antara Pemprov DKI dengan Formula E Limited, pemerintah daerah wajib menyetor duit selama lima sesi hingga 122,102 poundsterling atau setara Rp 2,4 triliun.

Rinciannya, sesi 2019/2020 sebesar 20.000.000 pound terling, sesi 2020/2021 sebesar 22.000.000 poundsterling, sesi 2021/2022 sebesar 24.200.000 pondsterling, sesi 2022/2023 sebesar 26.620.000 poundsterling dan sesi 2023/2024 sebesar 29.282.0000 poundsterling.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved