Breaking News:

Formula E

Anggota Fraksi Partai Gerindra Syarif Katakan DKI Sedang Merampungkan Rekomendasi BPK Soal Formula E

Pemprov DKI Jakarta sedang merampungkan beberapa rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta soal perhelatan Formula E.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Ratusan orang berunjukrasa di Balai Kota DKI, Jumat (3/9/2021) untuk mendesak Gubernur DKI ANies Baswedan membatalkan ajang Formula E di Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang merampungkan beberapa rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta soal perhelatan Formula E.

Dalam waktu dekat, rekomendasi itu akan segera diselesaikan demi terselenggaranya turnamen Formula E pada Juni 2022 mendatang.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Syarif, mengatakan bahwa BPK merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk memerbarui studi kelayakan turnamen yang dilengkapi langkah mitigasi bencana saat pandemi Covid-19.

BPK juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta memiliki  kemandirian pembiayaan, sehingga tidak terlalu mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Infonya awal Oktober 2021 itu (studi kelayakan) sudah selesai,” ujar Syarif saat dihubungi pada Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Hujan Interupsi di Rapat Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD DKI, Formula E Disorot Tajam

Baca juga: Arief Poyuono Kantongi Informasi Oknum Jakpro dan Pejabat DKI Kecipratan Fee Pembayaran Formula E

Baca juga: Heboh Sejumlah Tokoh Nasional Dukung Petisi Pertanyakan Dukungan Parpol di DPRD Terhadap Formula E

Menurut Syarif, Pemprov DKI Jakarta telah menunjuk BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) serta Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta dalam penyelenggaraan turnamen ini.

Pihak Jakpro juga telah melakukan penjajakan kepada pihak lain untuk mencari sumber pendanaan turnamen.

"Yah tentu ada (sponsor) yang sedang dilakukan penjajakan dan sudah ada titik-titik terang yang menggembirakan. Tetapi, saya tidak mau (komentar) untuk mendahului mereka (Jakpro) karena tidak etis,” jelas Syarif yang juga menjadi Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Selain itu, Syarif juga menyinggung soal rencana koleganya dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI di DPRD yang menggulirkan hak interpelasi.

Hak itu digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui forum resmi atas rencananya menggelar Formula E saat pandemi Covid-19.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved