Anies: Kematian di Tangan Tuhan, tapi Masyarakat Harus Ikhtiar Hadapi Pandemi Lewat Vaksin Covid-19

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengamini bahwa kematian sepenuhnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa (YME).

Meski begitu, masyarakat dinilai harus tetap berikhtiar menghadapi pandemi dengan menurunkan risiko kematian lewat vaksinasi Covid-19.

“Kematian sepenuhnya di tangan Allah. Tuhan yang menentukan, tidak dimajukan dan tidak dimundurkan,” kata Anies yang dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Minggu (15/8/2021).

“Tapi ikhtiar kita adalah menjaga keselamatan diri, keselamatan warga, keselamatan keluarga, keselamatan lingkungan dan ikhtiar menurunkan risiko kematian. Ini adalah bagian dari perintah-Nya,” tambah Anies.

Baca juga: Fadli Zon Bikin Polling di Twitter Soal BPIP, Hasil Sementara 95 Persen Setuju BPIP Dibubarkan

Anies lalu mengajak masyarakat mengikuti program vaksinasi dengan cara mendaftar melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau datangi fasilitas kesehatan terdekat.

Nantinya vaksin akan dijadikan syarat administrasi untuk berkegiatan di Jakarta.

“Vaksin menurunkan risiko perberatan, bahkan risiko fatalitas (kematian) akibat Covid-19,” ucapnya.

Hingga kini, pemerintah dan stakeholder di Jakarta terus menggiatkan pelaksanaan Covid-19.

Bahkan realisasi vaksin Covid-19 di Jakarta cukup tinggi.

Kata Anies, pelaksanaan vaksin pada dosis pertama mencapai 98 persen dari target, sedangkan dosis kedua mencapai 42 persen. Detailnya, 8.771.557 dosis pertama sedangkan 3.820.779 dosis kedua.

Mereka yang divaksin adalah warga dari usia 12 tahun ke atas. Selain ber-KTP DKI Jakarta, mereka yang divaksin juga ber-KTP non DKI Jakarta.

Baca juga: Bendera Berukuran Raksasa Berkibar di Gunung Munara Rumpin Bogor Jelang HUT Ke-76 RI

“Walaupun capaian dosis pertama ini sudah 98 persen, namun dari 8,7 juta orang ini bukan semuanya warga ber-KTP DKI Jakarta,” ujar Anies.

“Ada 3,7 juta yang KTP-nya bukan KTP DKI Jakarta, namun begitu sebagian besar adalah petugas publik yang memang bekerja di DKI Jakarta jumlahnya 1,9 juta orang,” tambahnya.

Sementara itu sisanya, kata Anies, adalah warga yang ber-KTP non DKI tapi bekerja, berdomisili dan belajar di Jakarta.

Baca juga: Anies Baswedan Klaim Tes Covid-19 di Jakarta sempat tembus 24 kali lipat dari standar WHO

Bahkan ada juga yang datang ke Jakarta khusus untuk divaksin saja.

Namun demikian, Anies mengaku pemerintah daerah tidak pernah membatasi siapa saja yang ingin divaksin. Selama memenuhi persyaratan umur dan kesehatan, mereka dapat divaksin Covid-19 secara gratis.

Baca juga: TNI AD Hapus Tes Keperawanan bagi Calon Prajurit, Pengamat Militer Ini Tak Sepakat, Begini Alasannya

“Ada warga dari berbagai tempat yang datang ke sini untuk vaksinasi, bagi kami selama Anda adalah orang yang dinyatakan boleh secara medis maka ini adalah program kemanusiaan,” jelas Anies. 

Vaksinasi di DKI lebih banyak dari batas standar WHO

Anies Baswedan mengklaim, tes Covid-19 di Jakarta saat gelombang pandemi kedua pada Juli 2021 lalu sempat tembus 24 kali dari standar WHO. Adapun WHO menetapkan standar bahwa satu orang dites per 1.000 penduduk setiap pekan.

“Di Jakarta dengan penduduk 10,6 juta maka harus ada 10.600 orang dites per minggu atau 1.500 orang per hari,” kata Anies yang dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu (14/8/2021).

Menurut Anies, Jakarta masih konsisten mendorong jumlah tes melebihi standar WHO. “Saat puncak gelombang kedua, jumlah tes di Jakarta bahkan bisa mencapai 24 kali di atas standar WHO,” jelas Anies.

Anies mengatakan, kebutuhan tes Covid-19 di Jakarta sekarang mulai melandai seiring dengan penurunan kasus aktif. Namun demikian, angkanya masih di atas belasan kali lipat dari standar WHO.

Baca juga: Airlangga dan Nusron Wahid Bersholawat dengan Habib Syech, Merdeka dan Hijrah dari Covid

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga pengetesan Covid-19 agar tetap tinggi. Dengan tingginya testing yang dilakukan, tentu pemerintah bisa menjaring kasus Covid-19 lebih cepat dan banyak.

“Jakarta dalam seminggu terakhir ini mencapai lebih dari 11 orang per 1.000 penduduk per minggu. Ini jauh melebihi batas minimal yang juga disyaratkan oleh Instruksi Mendagri,” ungkapnya