Dicap Berkinerja Terburuk, Wakil Ketua Baleg DPR: Bahas RUU Diprotes, Tangani Pandemi Juga Diprotes

Namun, menurutnya, apa pun pernyataan yang diberikan pasti DPR akan diprotes.

Tribunnews.com
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengakui, situasi pandemi Covid-19 turut menjadi faktor terhambatnya penyusunan UU. 

5. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR;

6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR;

7. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR;

8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR;

9. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR;

10. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR;

11. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR;

12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR;

13. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg DPR;

14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR;

15. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR;

16. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR;

17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR;

18. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR;

19. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan Baleg DPR.

Usulan Pemerintah

1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi;

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;

6. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law);

7. RUU tentang Hukum Acara Perdata;

8. RUU tentang Wabah;

9. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Usulan DPR dan Pemerintah

1. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

2. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Usulan DPD RI

1. RUU tentang Daerah Kepulauan;

2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). (Chaerul Umam)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved