Dicap Berkinerja Terburuk, Wakil Ketua Baleg DPR: Bahas RUU Diprotes, Tangani Pandemi Juga Diprotes
Namun, menurutnya, apa pun pernyataan yang diberikan pasti DPR akan diprotes.
5. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR;
6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR;
7. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR;
8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR;
9. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR;
10. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR;
11. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR;
12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR;
13. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg DPR;
14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR;
15. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR;
16. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR;
17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR;
18. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR;
19. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan Baleg DPR.
Usulan Pemerintah
1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law);
7. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
8. RUU tentang Wabah;
9. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Usulan DPR dan Pemerintah
1. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Usulan DPD RI
1. RUU tentang Daerah Kepulauan;
2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). (Chaerul Umam)