Pemerintah Anggarkan Rp 8,8 Triliun untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Sumber Dananya

"Kenapa kita ambil BPJS Ketenagakerjaan datanya?"

"Karena dalam situasi seperti ini kita butuh data yang cepat dan bisa diakses, dan juga kredibel gitu loh."

Baca juga: TNI AD Hapus Aturan Pemeriksaan Selaput Dara, AU dan AL Cuma Periksa Kesehatan Reproduksi

"Dan dapat dipertanggungjawabkan," beber Reza.

Selain efisiensi waktu, lanjut Reza, penyaluran bantuan berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan dapat mencegah pengucuran bantuan yang tak tepat sasaran.

Apalagi, dana yang dikucurkan dalam BSU 2021 tidak sedikit, yaitu mencapai Rp 8,8 triliun.

Baca juga: Wacana Pemerintah Ambil Alih Rumah Jabatan Anggota DPR, Politikus PPP Usul Diganti Uang Sewa

"Karena kan ini asal anggaran dari APBN ya, apalagi dari anggaran bendahara umum negara gitu kan."

"Kita harus dalam proses pembuatan regulasinya maupun penyalurannya nanti itu pasti dipertanggungjawabkan gitu kan, kepada masyarakat, melalui diaudit oleh BPK dan segala macamnya itu," paparnya.

Atas dasar itu, Reza menyampaikan pihaknya akan menyalurkan bantuan dengan prinsip yang kehati-hatian, dengan mengakses data yang telah jelas untuk menjaga good government.

Baca juga: Interpol Duga Harun Masiku Sembunyi di Negara Anggota ASEAN Atau Asia Pasifik

Pelaku usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) tidak menerima bantuan BSU 2021.

Sebab, mereka telah punya payung bantuan subsidi lainnya, melalui Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).

"Kita memang lebih fokus kepada pekerja penerima upah yang memang dia bekerja di sektor formal."

Baca juga: Warga Jakarta yang Belum Divaksin Covid-19 Sisa 311.122 Orang

"Karena kan kalau UMKM kita sudah tahu ada skema bantuan sendiri melalui BPUM."

"Ini sebenarnya BSU ini untuk layer yang di luar itu," terangnya.

Dipicu Hantaman Varian Delta

Reza menuturkan, landasan pemerintah mengucurkan BSU 2021 lantaran dunia usaha sangat terdampak penyebaran Covid-19 varian delta.