Juliari Batubara Minta Maaf kepada Jokowi dan PDIP, Mengaku Cuma Lalai Tak Awasi Ketat Anak Buah

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, terdakwa kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial Covid-19, mengungkapkan penyesalannya.

Ia juga meminta maaf kepada jajaran pengurus DPP PDIP, karena perkara ini membuat partai berlogo kepala banteng moncong putih tersebut kerap dihujat dan dihujani cacian.

Pernyataan itu diutarakan Juliari dalam sidang lanjutan beragendakan pembacaan pleidoi alias nota pembelaan terdakwa, atas tuntutan jaksa penuntut umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Rizieq Shihab Bebas Hari Ini, Kuasa Hukum Tak Menjemput karena Masih Ada Satu Kasus Belum Inkrah

"Saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan."

"Saya sadar bahwa sejak perkara ini muncul, badai hujatan dan cacian datang silih berganti ditujukan pada PDI Perjuangan," ucap Juliari yang dihadirkan secara virtual.

Kendati begitu, dirinya meyakini partai di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri tersebut tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia.

Baca juga: Nama Harun Masiku Tak Muncul di Laman Interpol, KPK: Harus Ada Permintaan dari Negara Lain

"Saya yakin sebagai partai nasionalis yang bertahun-tahun selalu berada di garda terdepan dalam menjaga empat pilar kebangsaan serta cita-cita para pendiri bangsa.

"Saya yakin PDIP dibutuhkan dan dicintai segenap rakyat Indonesia," tuturnya.

Selain kepada pengurus dan jajaran PDIP, Juliari juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas perkara yang ditimbulkannya ini.

Baca juga: Wamendag Usul Masyarakat yang Divaksin Covid-19 Dapat Diskon Belanja Online, 4 Raksasa Ini Setuju

"Di bagian akhir pleidoi ini saya tulus ingin mengucapkan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo atas kejadian ini," kata Juliari.

Politikus PDIP itu mengaku akar mula kasus di Kementerian Sosial ini akibat kelalaiannya saat menjabat sebagai menteri.

Dia menyebut, saat itu tidak mampu melakukan pengawasan yang baik atas kerja dari para pegawainya.

Baca juga: Peretas Situs Setkab Dua Remaja Sumatera Barat, Sudah Bobol 650 Website Dalam dan Luar Negeri

"Terutamanya permohonan maaf akibat kelalaian saya tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja jajaran di bawah saya, sehingga harus berurusan dengan hukum," ucapnya.

Mantan Wakil Bendahara Umum PDIP itu juga mengakui akibat perkara rasuah yang menjeratnya, fokus kerja Jokowi sempat teralihkan.