Tidak Punya NIK untuk Daftar Vaksin? Begini Caranya Lapor ke Dinas Dukcapil

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sebagian warga terkendala untuk mendapatkan vaksin Covid-19 karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Oleh karena itu Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke Dinas Dukcapil maupun Dinas Kesehatan setempat.

Hal ini supaya penerbitan NIK dapat segera diproses, sehingga bisa dilakukan penyuntikan vaksin Covid-19.

Baca juga: Mengintip Perkiraan Gaji Wakil Komisaris BRI, Posisi yang Ditinggalkan Rektor UI Ari Kuncoro

Baca juga: Ketika Oknum Satpol PP, Dishub hingga BPBD Kompak Pungli ke Sopir Truk Modus Surat Vaksin Covid-19

• PILU, Suami Istri Ini Terpaksa Jual Panci hingga Rice Cooker untuk Beli Beras Akibat Terdampak PPKM

Hal itu disampaikan Zudan saat memberikan keterangan pers secara virtual, usai menandatangani kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengintegrasikan data kependudukan, pada Jumat (6/8/2021).

“Jadi sekarang yang belum punya NIK segera hubungi dinas kesehatan masing-masing atau langsung ke dinas dukcapil masing-masing,” ujar Zudan, dalam siaran tertulisnya, Jumat (6/8/2021).

Dia menjelaskan, dengan laporan tersebut maka Dinas Dukcapil bakal segera memproses NIK yang bersangkutan, agar vaksinasi dapat segera dilakukan.

Imbauan ini berkaitan dengan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan terkait Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sehingga Dinas Kesehatan perlu terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil.

Zudan mengatakan, telah memberikan instruksi ke Dinas Dukcapil di daerah agar segera merespons kebijakan tersebut. Ia mencontohkan kerja kolaborasi yang dapat dilakukan.

Menurutnya, bila vaksinasi hendak dilakukan di panti asuhan dan mendapati anak-anak yang belum memiliki NIK, maka Dinas Kesehatan perlu mengajak Dinas Dukcapil untuk membantu pendataan.

“Mengajak Dinas Dukcapil datang ke panti asuhan itu, melakukan pendataan memberikan formulir F-1.01 diterbitkan NIK langsung saat itu juga bisa sambil diproses vaksinasinya, jadi tidak ada yang terhambat,” ujar Zudan.

Baca juga: CATAT! Terbitkan Aturan PPKM Level 4, Anies: Pasar Buka hingga Pukul 13.00, Swalayan Sampai 20.00

Baca juga: HATI-HATI! Penggunaan Narkoba di Tengah Pandemi Meningkat 45.227 Kasus, Pengedar Manfaatkan Situasi

Baca juga: Hasil Tes PCR Tetap Positif Setelah 2 Minggu, Perlukah Tes Ulang? Berikut Penjelasan dari WHO

Update Jumlah Vaksinasi

Sejak program vaksinasi Covid-19 dimulai pada 13 Januari 2021, pemerintah sudah menyuntikkan dosis pertama kepada 49.391.058 (23,72%) penduduk hingga Jumat (6/8/2021).

Sedangkan dosis kedua sudah diberikan kepada 22.891.824 (10,99%) orang.

Dikutip dari laman kemkes.go.id, rencana sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah 208.265.720 penduduk yang berumur mulai dari 12 tahun.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 6 Agustus 2021: 39.532 Orang Jadi Pasien Baru, 48.832 Sembuh, 1.881 Wafat

Hal ini untuk mencapai tujuan timbulnya kekebalan kelompok (herd immunity).

Karena ketersediaan jumlah vaksin Covid-19 bertahap, maka dilakukan penahapan sasaran vaksinasi.

Untuk tahap pertama, vaksinasi Covid-19 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Baca juga: Kemenag Dorong 608.806 Masjid dan Musala di Indonesia Dijadikan Sentra Vaksinasi Covid-19

Yang meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan sampai saat ini, jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 adalah 1.468.764 orang, sedangkan populasi vaksinasi sebanyak 12.552.001 orang.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 5 Agustus 2021, dikutip Wartakotalive dari laman Covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 823.351 (23.3%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 622.433 (17.6%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 397.834 (11.3%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 322.732 (9.1%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 124.009 (3.5%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 123.950 (3.5%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 117.455 (3.3%)

RIAU

Jumlah Kasus: 102.332 (2.9%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 87.423 (2.5%)

BALI

Jumlah Kasus: 81.279 (2.3%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 74.670 (2.1%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 65.441 (1.9%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 50.612 (1.4%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 49.176 (1.4%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 46.629 (1.3%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 41.539 (1.2%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 37.136 (1.1%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 35.898 (1.0%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 35.856 (1.0%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 27.974 (0.8%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 27.643 (0.8%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 25.526 (0.7%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 25.489 (0.7%)

ACEH

Jumlah Kasus: 23.922 (0.7%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 23.313 (0.7%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 21.554 (0.6%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 20.606 (0.6%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 19.269 (0.5%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 19.170 (0.5%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 17.079 (0.5%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 13.559 (0.4%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 10.187 (0.3%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 8.890 (0.3%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 8.633 (0.2%). (*)