PPKM Darurat

PPKM Darurat Diperpanjang Enam Minggu, Tenaga Ahli Utama KSP: Kasus Covid-19 Memang Masih Tinggi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono sebut tak menutup kemungkinan PPKM darurat diperpanjang enam minggu lamanya.

Editor: PanjiBaskhara
Warta Kota
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono sebut tak menutup kemungkinan PPKM darurat diperpanjang enam minggu lamanya. Foto: Suasana pos penyekatan PPKM Darurat di Jalan Pangeran Antasari, tepatnya di perbatasan dengan Jalan TB Simatupang, sebelum Flyover atau Overpass TB Simatupang pada Kamis (15/7/2021) 

"Di level nasional, di google index mobilty, juga terjadi penurunan mobilitas," imbuh dia.

Menurutnya, apabila pergerakan aktifitas warga bisa lebih ditekan, angka kasus Covid-19 akan ikut menurun.

"Kalau indikator mobilitas bisa ditekan terus, cepat atau lambat kasus Covid kita yakin akan terkendali," katanya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM darurat hingga enam minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.

Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/6/2021).

"PPKM darurat selama 4-enam minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Komite IV DPD RI Novita Anakotta melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara virtual di Jakarta, Senin (21/6).  (DPD RI)

Perpanjangan PPKM darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. 

Dalam paparan juga disebutkan, PPKM darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, PPKM membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat, pemulihan ekonomi tertahan, dan pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat pada kisaran 4 persen - 5,4 persen.

Untuk itu, pihaknya akan memperkuat belanja APBN.

Sebelumnya, pemerintah sudah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN.

Penambahan anggaran dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan realokasi sektor lainnya, seperti bantuan UMKM dan Korporasi, serta program prioritas.

"Belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved