PPKM Darurat Diperpanjang Enam Minggu, Tenaga Ahli Utama KSP: Kasus Covid-19 Memang Masih Tinggi

"Diperlukan akselerasi vaksinasi, efektifitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan," sebut paparan itu.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memberlakukan masa PPKM darurat dari tanggal 3-20 Juli 2021.

Bahkan, bermunculan isu PPKM darurat akan diperpanjang hingga 17 Agustus 2021.

Namun hal itu dibantah oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Jodi Mahardi.

Pihaknya juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih sesuai dengan rencana awal di mana PPKM darurat akan dilakukan dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Skenario Terburuk soal Lonjakan Covid-19

Lonjakan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir membuat pemerintah mulai menjalankan skenario terburuk atau worst case scenario.

Terkait hal itu , Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan, sejumlah langkah yang diambil pemerintah.

Langkah-langkah tersebut berhubungan dengan penambahan tempat tidur rumah sakit (RS), penyedian obat-obatan hingga pemasokan tabung oksigen.

"Penambahan tempat tidur-tempat tidur di Jakarta dengan worst case scenario saya kira berjalan terus, dan di Jawa Barat, Bandung, di Semarang, sampai di Jawa Timur dan Bali," ucapnya Luhut dalam konferensi persnya pada Senin (12/7/2021).

Melihat kondisi tempat tidur di fasilitas kesehatan (faskes) yang penuh, Luhut pun meminta bantuan TNI untuk membuka RS darurat di lapangan.

"Kami juga meminta TNI untuk membuka RS lapangan, khususnya untuk layanan ICU," imbuh dia.

Kata Luhut, beberapa bangunan juga dialihfungsikan menjadi RS darurat, dibantu dengan Kementerian PUPR.

Lalu, berkaitan dengan obat-obatan, Luhut mengaku, Indonesia kekurangan obat Remdesivir dan Actemra.