Gedung DPR Diusulkan Jadi RS Darurat, PAN: Jangan Sensasional, Angkut Alat Kesehatannya Susah

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay menolak usulan Fraksi Partai Demokrat, menjadikan halaman dan Gedung DPR/MPR sebagai rumah sakit darurat penanganan Covid-19.

Meski mengapresiasi Demokrat, Saleh mengimbau agar usulan yang dilontarkan lebih rasional dan bisa dipraktikkan, bukan sekadar sensasional.

"Kita apresiasilah Pak Benny."

Baca juga: Edhy Prabowo: Kalau Ada yang Bilang Saya Orang yang diambil Prabowo dari Comberan, Itu Benar

"Tapi ya, Pak Benny, usulannya jangan yang sensasional, tapi carilah usulan yang rasional dan bisa dipraktikkan," ujar Saleh ketika dihubungi Tribunnews, Sabtu (10/7/2021).

Dia beralasan, menjadikan Gedung DPR/MPR sebagai RS darurat, akan memakan waktu untuk mengangkut alat kesehatan.

"Iya, alat kesehatannya kan susah."

Baca juga: 1,47 Juta Nakes Indonesia Bakal Dapat Suntikan Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Pakai Moderna

"Terus kalau sudah selesai, ngangkutnya lagi susah."

"Butuh waktu lama, 6 bulan, 7 bulan baru selesai," jelasnya.

PAN, lanjutnya, mengusulkan pemerintah memprioritaskan pencarian tempat perawatan pasien selain rumah sakit, demi mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dan semakin penuhnya rumah sakit.

Baca juga: Keberatan Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Masih Memiliki Istri Salihah dan Tiga Anak

Salah satunya adalah tempat-tempat pelatihan yang kerap digunakan oleh pemerintah.

Dia pun meminta tempat-tempat tersebut dapat diprioritaskan jika rumah sakit sudah penuh.

"Saya berpendapat bahwa ada baiknya pemerintah lebih dahulu memprioritaskan mencari tempat-tempat yang biasanya, kantor-kantor pemerintah."

Baca juga: Ketimbang Gedung Parlemen Dijadikan RS Darurat Covid-19, NasDem Usul Gaji Anggota DPR Dipotong

"Atau pun tempat-tempat pelatihan yang digunakan oleh pemerintah dalam berbagai macam kegiatan," tutur anggota Komisi IX DPR itu.

"Saya tahu hampir semua kementerian/lembaga itu memiliki gedung-gedung untuk pertemuan atau pun gedung-gedung pelatihan, khususnya PPSDM ya."

"PPSDM biasanya punya itu. Karena itu tentu, jika semua gedung-gedung yang ada, rumah sakit sudah penuh, saya kira diprioritaskan di situ," urainya.

Baca juga: LIVE STREAMING Sidang Isbat Penetapan Awal Zulhijah 1442 Hijriah, Dipimpin Menteri Agama dari Rumah

Sedangkan usulan Partai Demokrat, menurut Saleh, belum perlu dilakukan.

Usulan menjadikan Gedung DPR/MPR sebagai RS darurat, ia nilai belum menjadi prioritas utama.

"Karena itu, menggunakan Kantor DPR untuk tempat perawatan, RS darurat, belum menjadi prioritas utama."

Baca juga: Demokrat Usul Kompleks Parlemen Jadi RS Darurat Covid-19, PPP: Terus DPR Mau Berkantor di Mana?

"Yang bagus tadi, kantor-kantor (tempat-tempat pelatihan) yang tadi, dan itu mudah 'disulap' untuk menjadi tempat-tempat perawatan," bebernya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, pihaknya mempersilakan halaman dan Gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter-nya @Andiarief__, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Luncurkan Buku Putih, Amien Rais Pastikan Lembaga TNI-Polri Tak Terlibat Penembakan 6 Anggota FPI

"Fraksi Partai Demokrat mempersilakan halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan covit," tulis Andi Arief, yang telah dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (9/7/2021).

Andi mengatakan, DPP Partai Demokrat mendukung upaya tersebut, mengingat keterbatasan bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit guna menampung pasien Covid-19.

"DPP Partai Demokrat mendukung upaya ini. Mudah-mudahan Partai lain juga setuju," tambah Andi Arief.

Baca juga: Pendapatan per Kapita Merosot Jadi 3.870 per Dolar AS Akibat Pandemi Covid-19, Indonesia Turun Level

Adapun cuitan Andi Arief itu merespon cuitan dari koleganya di Partai Demokrat, yakni Benny K Harman, di akun @BennyHarmanID.

Dalam cuitan Benny, Benny mengusulkan agar halaman dan Gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat, jika rumah sakit sudah penuh.

"Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat."

"Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid. Ada pendapat lain? #Liberte!" cuit Benny K Harman, Jumat (9/7/2021).

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 9 Juli 2021, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus : 636.383 (25.9%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus : 440.379 (17.9%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus : 285.348 (11.6%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus : 189.705 (7.7%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus : 83.762 (3.4%)

RIAU

Jumlah Kasus : 74.899 (3.0%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus : 72.560 (3.0%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus : 67.280 (2.7%)

BANTEN

Jumlah Kasus : 61.689 (2.5%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus : 55.675 (2.3%)

BALI

Jumlah Kasus : 54.079 (2.2%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus : 38.040 (1.5%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus : 37.176 (1.5%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus : 31.147 (1.3%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus : 30.637 (1.2%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus : 27.808 (1.1%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus : 24.378 (1.0%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus : 23.188 (0.9%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus : 22.933 (0.9%)

PAPUA

Jumlah Kasus : 21.503 (0.9%)

ACEH

Jumlah Kasus : 20.140 (0.8%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus : 17.424 (0.7%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus : 16.811 (0.7%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus : 14.669 (0.6%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus : 14.274 (0.6%)

JAMBI

Jumlah Kasus : 13.935 (0.6%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus : 13.466 (0.5%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus : 13.087 (0.5%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus : 12.447 (0.5%)

BENGKULU

Jumlah Kasus : 11.671 (0.5%)

MALUKU

Jumlah Kasus : 10.465 (0.4%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus : 6.526 (0.3%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus : 6.251 (0.3%)

GORONTALO

Jumlah Kasus : 6.164 (0.3%). (Vincentius Jyestha)