Demokrat Usul Kompleks Parlemen Jadi RS Darurat Covid-19, PPP: Terus DPR Mau Berkantor di Mana?

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak setuju halaman dan Gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan Covid-19, seperti usulan Fraksi Partai Demokrat.

Sebab, DPR tidak tutup selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, usulan Demokrat terkesan hanya berusaha mencari simpati publik.

Baca juga: Ajak Masyarakat Beribadah di Rumah, Menteri Agama: Mari Jadikan Rumah Kita Sebagai Surga

"Itu hanya cara untuk menarik simpati publik aja."

"Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika."

"Kalau DPR dijadikan RS darurat, di mana mau berkantor? Kan DPR tidak tutup 100 persen."

Baca juga: Wagub DKI: Jangan Kucing-kucingan Tipu Petugas dan Jadi Penyebab Duka Bagi Orang Lain

"Nanti akan ada juga usulan kantor pemerintahan jadi RS darurat," ujar Awiek, sapaan akrab Baidowi, ketika dihubungi Tribunnews, Sabtu (10/7/2021).

Sebenarnya, kata Awiek, Komisi VI DPR sudah membicarakan soal RS darurat dengan Pertamedika sebagai holding rumah sakit.

Dia mengungkapkan, RS darurat dapat memanfaatkan hotel-hotel yang kini sedang sepi pengunjung.

Baca juga: Partai Demokrat Usul Halaman dan Gedung DPR/MPR Dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19

Awiek mengimbau agar usulan seperti yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat, sebaiknya disampaikan dalam rapat atau forum resmi, bukan di media sosial.

"Kami di Komisi VI sudah membahas dengan Pertamedika holding RS."

"Bahwa untuk RS darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel yang sekarang ini sepi pengunjung, daripada membangun baru."

Baca juga: Polda Metro Jaya Targetkan 8 Juta Warga DKI Jakarta Sudah Divaksin Covid-19 Sebelum Agustus 2021

"Kami sampaikan secara resmi di rapat, bukan di luaran."

"Dengan memanfaatkan hotel-hotel tersebut atau fasilitas lainnya, paling tidak dapat membantu menggerakkan ekonomi, sekaligus membantu menyelesaikan kesehatan," paparnya.

Partai Golkar juga menolak usulan Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Baca juga: Absensi Ibas Disinggung, Partai Demokrat: Kita Bicara Nyawa Rakyat, Dia Malah Bahas Daftar Hadir