Tugasnya di KSP Berakhir, Donny Gahral Adian: Saya akan Tetap Mengabdi kepada Jokowi dan NKRI

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Donny Gahral Adian pamit usai tuganya sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), berakhir per 1 Juli 2021.

"Kepada seluruh rekan media saya ingin menyampaikan, terhitung mulai 1 juli 2021 penugasan saya di KSP berakhir," kata Donny kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).

Donny pun menyampaikan ucapan terima kasih atas penugasan yang telah diberikan kepada dirinya selama ini.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Melesat Jadi 60, Jateng, Jabar, dan Jakarta Membara

Tak lupa, ia memohon maaf apabila ada kekeliruan baik sengaja maupun tidak saat menjalankan tugas.

"Saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya," ucap Donny.

Meski tugasnya berakhir di KSP, Donny mengatakan pengabdiannya kepada bangsa dan negara akan tetap berlanjut.

Baca juga: Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, ICW Tuding KPK Firli Bahuri Enggan Tindak Keras Politisi

Ia juga berharap pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia segera berakhir.

"Saya akan tetap mengabdi kepada Presiden Joko Widodo dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota masyarakat biasa."

"Akhirul kalam, saya berdoa yang terbaik untuk bangsa ini, khususnya agar kita semua bisa segera terbebaskan dari pandemi Covid-19," ucapnya.

4 Kali Ditegur Jokowi karena Masalah Komunikasi, Diminta Hati-hati Bicara

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral mengaku sudah 4 kali ditegur Presiden Joko Widodo, karena persoalan komunikasi kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19.

Hal itu ia ungkap dalam diskusi daring Forum Diskusi Salemba 'Evaluasi Strategi Komunikasi Kebijakan Pemerintah pada Sepanjang Masa Pandemi', Sabtu (19/12/2020).

"Kecepatan informasi dan kebijakan itu kadang-kadang membuat kita menjadi sangat kerepotan."

Baca juga: Langgar PSBB Transisi dan Pengunjung Pakai Narkoba, Diskotek New Monggo Mas Ditutup Permanen

"Saya sudah 4 kali dipanggil presiden dan semuanya ditegur," kata Donny.

Donny menyebut kerap langsung mengisi ruang publik guna menanggapi opini negatif yang berkembang di masyarakat.

Atas hal itu, Jokowi disebut menegurnya dan mengingatkan bahwa apa yang ia ucapkan mewakili perasaan dan pikiran sosok Presiden.

Baca juga: 5 dari Enam Orang yang Diamankan Saat Penyekatan Massa Aksi 1812 di Jakarta Utara Reaktif Covid-19

Mengingat, dirinya adalah bagian dari orang di lingkungan Istana Negara.

"Presiden mengatakan, kami yang sering bicara itu, 'Apa yang bapak sampaikan mewakili perasaan dan pikiran saya. Jadi harus hati-hati'," tutur Donny menirukan Jokowi.

Disarankan Bentuk Unit Manajemen Komunikasi

Presiden Joko Widodo mengakui komunikasi pemerintah kepada publik sangat jelek, seperti yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyarankan Presiden Jokowi membentuk unit manajemen komunikasi.

Unit itu bisa di bawah langsung Presiden Jokowi, untuk mengelola manajemen komunikasi pemerintah yang baik.

Baca juga: Begini Tahapan Vaksinasi di Kota Depok, Ridwan Kamil Ajukan 300 Ribu Paket Vaksin Covid-19

"Mereka harus komunikolog. Bapak Presiden, saya sarankan membentuk unit manajemen komunikasi."

"Di bawah langsung Presiden, tidak boleh di bawah kementerian, KSP, itu nanti distorsi informasi dari Presiden," ujarnya kepada Tribun Network, Kamis (22/10/2020).

Unit manajemen komunikasi di bawah langsung Presiden, juga memiliki wewenang untuk biro-biro hubungan masyarakat di kementerian dan lembaga pemerintah.

Baca juga: Tebal Naskah UU Cipta Kerja Berubah Lagi Jadi 1.187 Halaman, Mensesneg Pastikan Substansinya Sama

"Jadi terkelola, ter-manage dengan baik," sambungnya.

Emrus mencontohkan, sejumlah manajemen komunikasi kurang maksimal dilakukan pemerintah.

Misal, soal kurangnya sosialisasi protokol kesehatan atau penanganan Covid-19.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kebakaran Rumah di Legok Tangerang, 5 Orang Meninggal Dunia

Lalu, soal Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja hingga membuat gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Contoh lain, isu yang tidak produktif, misal isu komunis, anti-Islam, dan pro-Cina.

"Menurut pandangan saya Pak Presiden hebat, tapi tim komunikasinya bermasalah."

Baca juga: Bakal Diperiksa Polisi Soal Mendukung Aksi Mogok Nasional, Ahmad Yani Bilang Itu Pernyataan KAMI

"Ide, gagasan, Pak Jokowi bagus," tutur Emrus.

Di era demokrasi ini, dengan melonjaknya pengguna sosial media, maka komunikasi menjadi kekuatan utama.

Hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi haruslah dihadapi dengan komunikasi.

Baca juga: ICW Bilang KPK Bukan Tak Mampu Meringkus Harun Masiku, tapi Memang Tidak Mau

"Misal ada propaganda negatif atau propaganda hitam, ya lawan dengan propaganda positif atau propaganda putih."

"Komunikasi pemerintah harus dikelola proaktif, antisipatif, prediktif, jadi yang duduk di komunikasi harus tepat dan terampil," ujar Emrus.

Menurut Emrus, jika manajemen komunikasi bagus, komunikasi pemerintah tidak akan seperti komunikasi pemadam kebakaran.

Baca juga: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bogor Tambah 34 Orang per 22 Oktober 2020, Jasinga Jadi Zona Oranye

Pemerintah dinilai baru mencerahkan masyarakat ketika isu itu menjadi liar dan timbul gejolak.

"Padahal konsep dan teori komunikasi mengatakan bahwa kalau manajemen komunikasi bagus, kita bisa proaktif sebelum isu datang."

"Bisa antisipatif, bisa duga ada hoaks, bisa duga siapa sumber, kalau sudah antisipasi, kita lakukan tindakan komunikasi sebelum muncul hoaks," ulas Emrus.

Baca juga: Ini Identitas 5 Korban Tewas Akibat Kebakaran Rumah di Tangerang, Suami Istri dan Tiga Anak

Sehingga, masyarakat sudah mendapatkan informasi yang baik terlebih dahulu, untuk mengantisipasi isu liar atau hoaks. Emrus mengistilahkan 'imunisasi' komunikasi.

"Jadi begitu virus hoaks masuk, hate speech, kita sudah kasih imunisasi komunikasi, mereka akan menolak, karena sudah tahu ciri-ciri hoaks dan ujaran kebencian," tutur Emrus.

"Kalau orang komunikolog mereka bisa memprediksi, tetapi lihat itu di Istana latar belakangnya komunikasi tidak?"

Baca juga: Wasekjen KSPSI Ajak Buruh Ikut Bahas RPP UU Cipta Kerja Ketimbang Terus Demonstrasi Tanpa Ujung

"Sehingga tidak bisa memprediksi."

"Menteri Komunikasi kita orang komunikasi tidak? Berikutnya banyak Kepala Biro Humas bukan orang komunikasi," bebernya. (Fransiskus Adhiyuda)