Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, ICW Tuding KPK Firli Bahuri Enggan Tindak Keras Politisi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dituntut hukuman 5 tahun penjara. 

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Jaksa KPK menuntut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hukuman 5 tahun penjara, dikurangi masa tahanan sementara. Jaksa juga menuntut hukuman denda untuk Edhy Prabowo sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp 9.687.447.219 dan US$77 ribu, serta menuntut Edhy Prabowo dicabut hak dipilihnya sebagai pejabat publik selama 4 tahun, sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dituntut hukuman 5 tahun penjara. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang tuntutan itu menunjukkan kepada publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri enggan menghukum berat politisi.

"Dari tuntutan ini publik dapat melihat KPK di bawah komando Firli Bahuri memang terkesan enggan untuk bertindak keras kepada politisi," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Tribunnews, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Setelah Nurul Ghufron, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri Juga Positif Covid-19

Bukan tanpa sebab, sebelum Edhy yang berasal dari Partai Gerindra, Kurnia memerinci, KPK juga pernah menuntut ringan Muhammad Romahurmuzy, mantan Ketua Umum PPP, dengan hukuman 4 tahun penjara, pada awal 2020.

"Ke depan ICW meyakini praktik ini akan terus berulang, dan besar kemungkinan akan kembali terlihat dalam perkara bansos yang melibatkan Juliari P Batubara," ucapnya.

ICW menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK terhadap Edhy Prabowo, menghina keadilan.

Baca juga: Pasien Antre, Sekjen Partai Gerindra Minta Kompleks GBK Dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19

"Benar-benar telah menghina rasa keadilan," cetus Kurnia.

Kurnia mengungkapkan, tuntutan kurungan penjara selama 5 tahun dikurangi masa tahanan terhadap Edhy, sama seperti tuntutan seorang kepala desa di Kabupaten Rokan Hilir Riau, yang terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 399 juta pada akhir 2017 lalu.

"Padahal, melihat konstruksi pasal yang digunakan, pasal 12 huruf a UU Tipikor, KPK sebenarnya dapat menuntut Edhy hingga seumur hidup penjara," tutur Kurnia.

Baca juga: Gerindra Bantah Prabowo Konsumsi Ivermectin untuk Tangkal Covid-19, Anggap Berita Menyesatkan

Atas hal tersebut, ICW mendesak agar majelis hakim mengabaikan tuntutan penjara dan denda yang diajukan oleh penuntut umum, lalu menjatuhkan vonis maksimal, yakni penjara seumur hidup kepada Edhy Prabowo.

"Hal itu pun wajar, selain karena posisi Edhy sebagai pejabat publik, ia juga melakukan praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19," ucap Kurnia.

Sebelumnya, JPU KPK membacakan tuntutan atas perkara dugaan suap ekspor benih bening lobster alias benur, untuk terdakwa eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Baca juga: Satgas Penanganan Covid-19 Ubah Aturan, Orang yang Ingin ke Bali Tak Boleh Tes Pakai GeNose Lagi

Tuntutan itu dibacakan jaksa di ruang sidang Kusumahatmaja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021).

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Edhy Prabowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved