Minta Pemerintah Terapkan Lockdown Akhir Pekan, Ketua Fraksi PAN DPR: Saya Minta Tolong Dipikirkan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mempertimbangkan usulan lockdown akhir pekan di sejumlah daerah.

Sebab, saat ini lonjakan kasus covid-19 nasional belum bisa dikendalikan.

"Kalau lockdown secara total kelihatannya pemerintah akan kesusahan."

Baca juga: Darurat Covid-19, Puan Maharani: Tombol Bahaya Harus Dinyalakan

"Tapi kalau yang saya tawarkan awalnya dulu lockdown akhir pekan," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/6/2021).

Saleh menjelaskan, lockdown akhir pekan bisa dilaksanakan pada Jumat sore hingga Senin pagi.

Masyarakat tak diperkenankan melakukan aktivitas yang tidak mendesak pada waktu tersebut.

Baca juga: Tower 8 Wisma Atlet Pademangan Tak Mampu Lagi Tampung Pasien Covid-19, Dua Hari Langsung Penuh

"Kalau dua malam (ini) orang tidak keluar rumah, diharapkan tidak ada penyebaran. Jadi saya minta tolong dipikirkan," ucapnya.

Anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, lockdown akhir pekan bakal menekan kegiatan kerumunan di sejumlah titik keramaian.

Saleh berharap pemerintah berani mengeluarkan kebijakan tersebut.

Baca juga: Pekan Ini Rizieq Shihab Divonis, Kuasa Hukum Doakan Majelis Hakim Dilembutkan Hatinya

"Jangan sampai terlambat."

"Karena kalau nanti sudah terlalu banyak (penularan), kita yang akan kewalahan sendiri."

"Sementara kita mengerti betul bagaimana kemampuan fasilitas kesehatan dan tenaga-tenaga medis di seluruh Indonesia," paparnya.

Baca juga: 4 Tips Pilih Hardware untuk Database Agar Performa Maksimal, Jangan Sembarangan

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta pemerintah menerapkan lockdown akhir pekan, untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Fraksi saya sudah menyampaikan, kita perlu akhir pekan ada lockdown," ujar Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berjalan pada saat ini tidak efektif, dan sudah diakui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Ada Dugaan Perbuatan Melawan Hukum, Besok Bareskrim Gelar Perkara Soal 92 Rekening FPI